SDI

Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan
nasional suatu negara. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang
berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini sebuah negara
dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya diplomasi
dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan
negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya. Diplomasi merupakan
praktek pelaksana perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi dipilih
oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau negara lain. Diplomasi antar negara
dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan
luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional
untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Ketergantungan antar negara
yang semakin tinggi yang kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan
internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini.

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan.
Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang
dilakukan untuk mencapai poltik luar negeri masing-masing negara. Diplomasi dan politik luar
negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan
demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme
pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi
adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu baik diplomasi dan politik luar
negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan salah satu solusi atau jalan
keluar untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai
suatu kepentingan nasional suatu negara. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata karena
tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan
pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan
yang tengah berlangsung

==============================================================================================================

Kebijakan Luar Negeri

Secara umum politik luar negeri ialah sebuah pedoman bagi suatu negara dalam bertindak
terhadap lingkungan eksternalnya. Tidak hanya itu, politik luar negeri (foreign policy) juga
diartikan sebagai suatu komitmen dasar berupa sebuah strategi dalam mencapai tujuan atau
kepentingan baik dalam konteks luar negeri dan dalam negeri yang turut menentukan keterlibatan
suatu negara di dalam isu-isu internasional. Seterusnya, arti lain kebijakan luar negeri turut
dimaknai sebagai sebuah strategi ataupun tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam
berinteraksi dengan negara lain guna untuk mencapai kepentingannya.

Menurut Tayfur kebijakan luar negeri merupakan sebuah bentuk kegiatan resmi yang
dirumuskan dan diimplementasikan oleh agen-agen resmi dari negara berdaulat sebagai sebuah
orientasi, rencana, komitmen, dan tindakan yang ditujukan kepada lingkungan eksternal negara.
Selanjutnya menurut Kegley dan Wittkopf kebijakan luar negeri merupakan sebuah kebijakan
pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang didasari adanya kepentingan
dan tujuan nasional serta sekaligus terdapat nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut.
Sedangkan menurut Webber dan Smith kebijakan luar negeri ialah suatu kebijakan yang terdiri
dari upaya mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambil oleh negara
dimana pemerintah sebagian besar mengambil andil dalam bertindak dengan pihak luar atau
lingkungan eksternal, selain itu turut mengontrol masyarakat dalam berinteraksi dengan
lingkungan luar.

Agar dapat lebih memahami teori kebijakan luar negeri atau politik luar negeri ini, Yanyan
Mochmad Yani memisahkan arti dari politik dan luar negeri. Politik (policy) ialah seperangkat
keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Policy berakar dari konsep choices
yang berarti pilihan dimana bermakna dapat memilih tindakan atau membuat keputusan untuk
mencapai suatu tujuan. Sementara itu luar negeri (foreign) berkaitan dengan konsep wilayah atau
kedaulatan yang berarti kontrol terhadap wilayah yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi politik luar
negeri (foreign policy) berarti seperangkat pedoman dalam memilih tindakan yang ditujukan ke
luar wilayah suatu negara.


Model-model kebijakan luar negeri
1. Model Kebijakan Luar Negeri Yang Dipengaruhi Rational Choice Theory
2. Model Birokratik Politik
3. Teori Poliheuristik


Fungsi Umum Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara, dan fungsi yang paling umum adalah:
1. Melindungi keamanan nasional, misalnya, dengan mengembangkan kekuatan militer dan masuk ke aliansi keamanan dengan negara lain;
2. Menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan, misalnya, dengan membuka pasar luar negeri untuk ekspor dan investasi asing;
3. Membina pembangunan daerah strategis penting dan negara melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral
4. Mendukung martabat manusia melalui, misalnya, bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia strategi


Tujuan Kebijakan Luar Negeri
1. Tujuan kepentingan dan nilai inti
Kepentingan dan nilai inti dapat digambarakan sebagai sejenis kepentingan yang untuk mencapainay kebanyakan ornag bersedia melakukan pengorbanan yang
sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan ini biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa sikap kritis.
Kepentingan dan nilai inti seringkali dihubungkan
dengan pemeliharaan diri suatu unit politik. Kepentingan dan nilai inti merupakan tujuan jangka pendek, karena tujuan lain jelas tidak dapat dicapai apabila unit politik yang mengejarnya tidak mempertahankan eksistensinya sendiri. Definisi yang tepat dari nilai atau kepentingan inti di negara tertentu tergantung pada sikap mereka yang membuat kebijakan.

2. Tujuan Jangka Menengah
Terdapat beberapa tujuan jangka menengah yaitu:
Jenis yang pertama
Mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasioanl. Karena terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh satu
negara misalnya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi maka perlu adanya interaksi dengan negara lain.

Jenis yang kedua
Adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem itu. Pada saat ini, prestise dapat diukur melalui tingkat perkembangan industry dan keterampilan ilmiah serta teknologi. Tujuan jangka menengah ini tidak mempunayai unsur waktu khusus, tetapi sebagian pemimpin masa kini dan negara berkembang berharap dapat mulai mengejar negara-negara yang ekonominya lebih maju.

Jenis yang ketiga
mencakup banayak bentuk perluasan diri atau imperialism. Beberpa negara mengklaim wilayah tatangga sekalipun wilayah itu tidak memenuhi persyaratan militer atau kesatuan etnis yang penting.
Perluasan wilayah menjadi tujuan dalam dirinya sendiri terlepas apakah ia memenuhi atau tidak memenuhi kebutuha strategis, ekonmis atau sosial.

3. Tujuan Jangka Panjang
Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian, pandangan, mengenai
organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur
hubbungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu di dalamnya. Perbedaab
antara tujuan jangka menegah dan jangka panjang tidak hanya berhubungan dengan
unsur waktu yang berlainan yang inheren di dalamnya., juga terdapat perbedaan
penting dlam lingkup. Dalam rangka mengejar tujuan jangka menengah, negara
melakukan tekanan tertentu pada negara tertentu untuk menegejar tujuan jangka
panjang, negara biasanya melancarkan tuntutan universal karena tujuannya tidak
kurang dari membangun kembali sistem internasional meneyeluruh nenurut rencana
atau pandangan yang secara internasional dapat diterapkan.