Ppknkenny

1) Rancangan Undang-Undang dari DPR Rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alar kelengkapan DPR yang khusus menangani bidan legislasi atau DPD. Proses pembuatan undang-undan apabila rancangan diusulkan oleh DPR adalah sebaoa berikut.
a) Rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden
b) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.
C) Menteri yang ditugaskan kemudian mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan presiden, selanjutnya disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.
2) Rancangan Undang-Undang dari Presiden Rancangan undang-undang yang diajukan olen presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinarn lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan rancangan undang-undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.



Proses pembuatan undang- undang apabila rancangan diusulkan oleh presiden adalah sebagai berikut.
a) Rancangan undang-undang dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR. Surat presiden tersebut memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang- undang bersama DPR.
b) DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.
c) Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan presiden, selanjutnya disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.



3) Rancangan Undang-Undang dari DPD Rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai naskah akademik. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD adalah sebagai berikut.
a) DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis.
b) DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR.
c) DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden.
d) Presiden memberi tugas kepada menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
e) Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DmPR dan presiden, selanjutnya disahkan oleh presiden menjadi undang-undang. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN d Peraturan Pemerintah (PP) Tahapan penyusunan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut.
A) Rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.
B) Pembentukan panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian untuk menyusun rancangan penyusunan Peraturan Pemerintah.
C) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum mengoordinasikan rancangan PP tersebut.
D) Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah kemudian ditetapkan dengan keputusan presiden.