Kemlu SCS

RI Minta "Dibukakan Pintu" Sebagai Penengah Sengketa LCS

Jakarta - Pemerintah Indonesia sudah menyatakan bersedia menjadi penengah (honest broker) dalam sengketa Laut China Selatan (LCS) yang kini memanas. Namun, sampai sekarang, pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus tersebut khususnya Tiongkok dan sejumlah negara ASEAN, belum bersedia membuka diri atas kehadiran Indonesia.

"Indonesia siap menjadi 'honest broker' tapi pihak yang berkepentingan harus membuka pintu. Sampai sekarang belum terealisasi karena faktor-faktor yang berkepentingan belum mau terbuka, bukan Tiongkok saja," kata Direktur untuk Mitra Wicara dan Antarkawasan Ditjen Kerjasama ASEAN, Derry Aman, saat press briefing Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (12/11).

Derry mengatakan, persoalan LCS akan masuk dalam pembahasan KTT ASEAN pada 21-22 November mendatang. Dia menjelaskan, selaku "honest broker", Indonesia bisa berperan sebagai mediator atau pihak non claimant (bukan pengklaim) yang ikut dalam pembahasan.

"Meski tidak ada dalam agenda, isu LCS akan tetap menjadi agenda yang diangkat baik oleh negara anggota ASEAN sendiri maupun mitra wicara ASEAN," ujar Derry.

Derry mengatakan, posisi Indonesia dalam perkara LCS sudah jelas dan tidak berubah. Pertama, Indonesia mendorong stabilitas dan keamanan di wilayah itu lewat implementasi penuh Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC). Kedua, Indonesia mendorong pencapaian kode perilaku (code of conduct/CoC) yang sudah masuk tahap negosiasi. Ketiga, Indonesia bukanlah negara pengklaim dalam sengketa LCS namun terus mendorong negara-negara yang berselisih untuk menyelesaikan secara damai.

"Selama ini kita tidak seterbuka itu mendorong sedemikian rupa penyelesaian sengketa, tapi sekarang kita akan lebih maju lagi secara jelas menyampaikan claimant state bahwa mereka harus mulai perundingan-perundingan penyelesaian sengketa," kata Derry.

Tiongkok menyatakan menguasai 90 persen LCS dan gugusan pulau-pulau, terumbu karang dan atol yang disebut Kepulauan Spratly. Negara lain yang mayoritas ASEAN yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan juga memiliki klaim tumpang tindih di wilayah itu.

Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, menolak untuk mengomentari pernyataan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan yang menyatakan Indonesia bisa membawa kasus LCS ke pengadilan internasional.

Arrmanatha, atau biasa disapa Tata, hanya menegaskan Indonesia tidak mengakui klaim-klaim yang tidak berdasarkan hukum internasional, termasuk klaim Tiongkok atas nine dash line

**Google translate**

RI Request "opened doors" As a mediator Dispute LCS

Jakarta - The Indonesian government has said it was willing to mediate (honest broker) in the South China Sea dispute (LCS), which is now heating up. However, until now, the parties to the dispute in such cases, especially China and some ASEAN countries, has not been willing to open ourselves to the presence of Indonesia.

"Indonesia is ready to be 'honest broker' but interested parties should unlock the door. Up to now not been realized due to the factors concerned do not want to open, not China," said Director of the Dialogue Partners and different regions Directorate General for ASEAN Cooperation, Derry Aman, when Foreign Ministry press briefing in Jakarta, Thursday (12/11).

Derry said the issue would be included in the discussion LCS ASEAN summit on 21-22 November. He explained, as "honest broker", Indonesia could play a role as a mediator or non-party claimant (not claimants) who participated in the discussion.

"Although not on the agenda, the issue stays on the agenda LCS raised either by itself or ASEAN member countries of ASEAN dialogue partners," says Derry.

Derry said Indonesia's position in the case of CSF is clear and unchanging. First, Indonesia encourages stability and security in the region through the full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC). Secondly, Indonesia encourages the achievement of a code of conduct (code of conduct / CoC) which has entered the negotiation phase. Third, Indonesia is not a claimant state to the dispute LCS however continue to encourage countries to resolve the dispute peacefully.

"During this time we are not as open as it encourages such dispute resolution, but now we are going forward again clearly convey the claimant state that they must begin negotiations settlement of disputes," said Derry.

China states control 90 percent of LCS and a cluster of islands, reefs and atolls called the Spratly Islands. Other countries with the majority of ASEAN, namely Vietnam, Malaysia, Brunei and Taiwan also have overlapping claims in the region.

Foreign Ministry spokesman, Nasir Arrmanatha, declined to comment on the statement of the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Luhut Pandjaitan stating Indonesia could bring the case to the international court LCS.

Arrmanatha, or so called Tata, only confirms Indonesia does not recognize the claims that are not based on international law, including the Chinese claim on nine dash line (nine dotted lines) in the LCS.

http://www.beritasatu.com/asia/321561-ri-minta-dibukakan-pintu-sebagai-penengah-sengketa-lcs.html