Correct XML structure

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Mongabay.co.id</title>
        <link>http://www.mongabay.co.id</link>
        <description>Situs berita lingkungan</description>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Jul 2018 11:41:05 +0000</lastBuildDate>
        <language>en-US</language>
        <updatePeriod>hourly</updatePeriod>
        <updateFrequency>1</updateFrequency>
        <generator>https://wordpress.org/?v=4.9.7</generator>
        <item>
            <ID>63718</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/07/18/kasus-pembangkit-batubara-riau-jerat-anggota-dewan-lsm-proyek-listrik-rawan-korupsi/</link>
            <startYmdtUnix>1531955574000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Kasus Pembangkit Batubara Riau Jerat Anggota Dewan,  LSM: Proyek Listrik Rawan Korupsi</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1531955574000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description></description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/11/Emas-hitam-batubara-yang-menjadi-primadona-di-tahun-2014-mendatang-karena-Pemilu_Hendar.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/11/Emas-hitam-batubara-yang-menjadi-primadona-di-tahun-2014-mendatang-karena-Pemilu_Hendar-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih (EMS) sebagai tersangka dugaan korupsi suap,  proyek pembangunan PLTU Riau I, salah satu proyek listrik 35.000 Megawatt. Salah satu pemegang saham perusahaan pelaksana proyek pun jadi tersangka.</p>
<p>Basaria Panjaitan, Pimpinan KPK dalam konferensi pers akhir pekan lalu mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Eni terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau I. Eni diduga menerima suap dari salah satu pemilik saham Black Gold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK), setidaknya Rp4,8 miliar dalam empat kali transaksi.</p>
<p>“KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan kasus ini sejak Juli 2018 setelah dapat informasi dari masyarakat,” katanya.</p>
<p>OTT dilakukan beberapa tim KPK, Jumat (13/7/18), mengamankan 12 orang. Selain Eni dan Johannes yang jadi tersangka, KPK juga menangkap Tahta Maharaya (TM), keponakan Eni yang jadi pegawainya dan Audrey Ratna (ARJ), sekretaris Johannes.</p>
<p>Tak hanya itu, KPK juga mengamankan suami Eni, Muhammad Al Khadziq, supir, staf, dan ajudan tersangka.</p>
<p>Dari tangan Tahta dan Audrey ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp500 juta, dalam pecahan seratus ribuan dalam amplop coklat terbungkus plastik hitam, berserta tanda terima. Diduga, ini adalah transaksi keempat setelah tiga transaksi sebelumnya.</p>
<p>“Jumat siang tim mengidentifikasi terjadi penyerahan uang dari ARJ, sekretaris JBK, kepada TM, keponakan EMS, Rp500 juta di ruang kerja ARJ di lantai 8 Graha BIP, Jalan Gatot Subroto, Jakarta,” ucap Basaria.</p>
<p>Sorenya, sekitar pukul 14.27, tim mengamankan Tahta, di parkiran basemen Graha BIP. Audrey diamankan di ruang kerja. Eni sendiri ditangkap saat di rumah Dinas Menteri Sosial Idrus Marham di Widya Chandra sekitar pukul 16.30.</p>
<p>Bersamaan, tim KPK lain menahan seorang staf Eni di bandara. Dini harinya, tim KPK juga menahan tiga orang berikutnya, yakni suami Eni dan dua staf di kediaman Eni di Larangan, Tangerang.</p>
<p>Suap Rp500 juta yang ditemukan KPK, diduga bagian komitmen<em> fee</em> 2,5% dari total nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni dkk.</p>
<p>“Setidaknya Rp4,8 miliar diambil berturut-turut pada Desember 2017, Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar dan 8 Juni 2018 Rp300 juta. Terakhir Rp500 juta,” kata Basaria.</p>
<p>Penetapan tersangka terhadap Eni dan Johannes setelah KPK melakukan gelar perkara 1&#215;24 jam dan berkesimpulan bahwa Eni menerima  hadiah atau janji terkait proyek PLTU Riau I. Tersangka kena Pasal 12 huruf a atau b Pasal 11 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah jadi UU No 20/2001 junto Pasal 5 ayat 1.</p>
<p>“Sektor energi yang meliputi hajat hidup orang banyak jadi perhatian serius bagi KPK,” katanya.</p>
<p>Tak berhenti hingga di situ, Minggu (15/7/18), KPK menggeledah rumah Direktur PLN Sofyan Basir. Saat itu,  Sofyan tak ada di rumah. Meski kaget, Sofyan mengatakan menerima dan akan berkoordinasi baik dengan KPK.</p>
<p>Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, karena ada ikatan hukum antara PLN dengan konsorsium pelaksana pembangunan PLTU Riau I. PLN, katanya,  sebagai penanggungjawab proyek listrik dan diduga ada pihak lain yang menerima <em>fee</em>, KPK menggeledah rumah Dirut PLN. Senin (16/7/18), KPK juga menggeledah kantor pusat PLN hingga malam hari.</p>
<p>Selain ruangan Dirut, KPK memeriksa dan mengambil sejumlah dokumen di ruangan kepala-kepala divisi PLN.</p>
<p>Dalam keterangan pers, Senin, Sofyan mengatakan, pertanggungjawaban kasus ini bukan di tangan PLN namun konsorsium yang bekerja sama dengan anak perusahaan PLN, PT. PJB.</p>
<p>“<em>Case</em> ini terjadi di sebelah sana, konsorsium. Ada China, ada teman-temannya. Sama sekali bukan urusan kita,” kata Sofyan.</p>
<p>Dia memastikan,  meski karena kasus dugaan suap ini pembangunan PLTU setop sementara, anak perusahaan PLN segera meneruskan pembangunan saat masalah hukum selesai.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rentan korupsi</strong></p>
<p>PLTU Riau I,  merupakan salah satu pembangkit listrik yang termasuk dalam mega proyek 35.000 megawatt. PLTU mulut tambang ini, kata Sofyan,  akan dibangun dengan investasi US$900 juta. Jika sesuai rencana, PLTU  ini akan beroperasi (COD) pada 2022-2023.</p>
<p>Pembangunan PLTU ini disponsori oleh Black Gold Natural Resources, tergabung dalam bursa efek Singapura (44%), China Huadian Engineering (51%), Samantaka batubara dan PLN Pembakitan Jawa Bali (PJB) 5%.</p>
<p>Samantaka adalah anak perusahaan Black Gold yang punya konsesi seluas 15.000 hektar dengan lebih dari 500 juta ton sumber daya batubara.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63149" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63149" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-lagi1-PLTU-di-dekat-pemukiman-yakni-Desa-Muaramaung-Kecamatan-Merapi-Barat-Kabupaten-Lahat-Sumsel.-Warga-mulai-merasakan-dampak-dari-debu-PLTU.-Foto-Tommy-Apriando-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Pembangkit energi kotor. PLTU di dekat pemukiman warga di Desa Muaramaung, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, Sumsel. Warga terkena dampak buruk asap batubara. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>PJB menunjuk konsorsium yang kelak akan punya saham 49% di industri ini. PLN sesuai Perpres No 4/2001 akan punya 51% saham.</p>
<p>Hingga kini,  proses perjanjian jual beli listrik (<em>power purchase agreement</em>) belum final. Karena itulah,  diduga, anggota DPR Eni Saragih berperan memuluskan penandatanganan kontrak dengan imbalan 2,5% dari nilai proyek.</p>
<p>Setelah ditahan KPK,  Eni mengaku tak tahu kalau imbalan yang dia terima ilegal.</p>
<p>Organisasi lingkungan menilai, proyek PLTU dinilai sarat korupsi. Catatan Walhi, kasus serupa pernah terjadi, melibatkan kepala daerah dan pengembang pembangkit listrik kotor batubara.</p>
<p>Contoh kasus korupsi PLTU batubara yang sudah diputus pengadilan antara lain adalah kasus<em> mark up</em> harga lahan PLTU Indramayu 1 oleh mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin.</p>
<p>Ada juga kasus pembebasan lahan PLTU Bunton, Cilacap, melibatkan mantan Sekretaris Daerah Suprihono vonis tahun 2013. Kasus PLTU Tarahan juga menjerat politisi Emir Moeis kala memuluskan perizinan proyek.</p>
<p>“Preseden ini menunjukkan, moda korupsi di sektor ketenagalistrikan terjadi di sepanjang rantai nilai pengembangan proyek, pengadaan dan pengoperasian PLTU,” kata Dwi Sawung, Juru Kampanye Iklim dan Energi Walhi.</p>
<p>Korupsi dapat terjadi di proses pengadaan lahan, proses perizinan, pengadaan teknologi maupun bahan bakar.</p>
<p>PLTU Riau I, katanya, merupakan proyek pembangkit mulut tambang, berarti akan berlokasi dekat tambang batubara pemasok bahan bakar.</p>
<p>“Ini juga berarti kerusakan lingkungan dan polusi dari tambang batubara dan PLTU juga akan berlipat ganda bagi masyarakat sekitar.”</p>
<p>Samantaka,  selaku anak perusahaan Black Gold akan memasok 3,5 juta ton batubara setiap tahun dalam suatu ikatan kontrak jangka panjang.</p>
<p>Rio Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau, mengatakan, Sumatra kini alami  kelebihan pasokan listrik. Jaringan Sumbagut saja pada 2017,  kelebihan pasokan listrik 10% di atas beban puncak.</p>
<p>“Hal ini jadikan penambahan kapasitas pembangkitan di Sumatera patut dipertanyakan untuk kepentingan siapa? Karena proyek energi kotor PLTU mulut tambang Riau 1 justru menghancurkan lingkungan dan sarat korupsi. PLTU Riau 1 sudah selayaknya dihentikan,” katanya.</p>
<p>Meski mengalami kelebihan pasokan listrik, pengadaan pembangkit swasta (IPP) dengan skema pembelian <em>take or pay</em> selama 20-25 tahun mengharuskan PLN tetap membayar listrik pembangkit swasta itu walaupun energi tidak digunakan konsumen.</p>
<p>Sawung menambahkan,  KPK harus mengusut PLTU batubara IPP lain yang terindikasi tak diperlukan tetapi dipaksakan dibangun. PLTU IPP itu, katanya, terutama PLTU di Jawa-Bali dan Sumatera yang mengalami surplus listrik.</p>
<p>China Huadian Engineering Co (CHEC) adalah perusahaan rekayasa tenaga listrik milik negara di China. Bisnis inti CHEC meliputi riset dan pengembangan produk berteknologi tinggi, desain teknik, umum kontrak, serta riset dan  teknologi energi. Saat ini CHEC terlibat dalam proyek konstruksi, investasi, operasi dan pemeliharaan berbagai proyek pembangkit listrik di Indonesia.</p>
<p>Dua proyek China Huadian lain yang sedang menghadapi masalah yakni, <em>pertama</em>,  PLTU Celukan Bawang 2 (ekspansi) di Bali sedang tersandung gugatan masyarakat dan Greenpeace terkait dampak lingkungan dari PLTU eksisting. Ekspansi PLTU berkapasitas 2&#215;330 MW ini tersandung masalah izin lingkungan yang diberikan tanpa konsultasi dengan warga. Selain itu, katanya,  ada pelanggaran zonasi tata ruang. Kasus ini sedang disidang di PTUN Denpasar.</p>
<p><em>Kedua</em>, PLTU Sumsel 8 dengan pembangunan terseok-seok lantaran ada perubahan harga (tarif) yang diminta PLN, berujung pada negosiasi alot antara pengembang, PT Bukit Asam,  selaku pemasok dan PLN.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Keterangan foto utama: ilustrasi. Pembangkit bahan baku batubara (PLTU), masih andalan pemenuhan energi di negeri ini. Pemerintah menargetkan banyak pembangunan pembangkit baru, salah satu di Riau, yang terjerat dugaan korupsi. Foto: Hendar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Della Syahni [Jakarta]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>63676</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/07/17/jelang-asian-games-kualitas-udara-jakarta-masih-buruk/</link>
            <startYmdtUnix>1531793939000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Jelang Asian Games,  Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk</title>
            <category>Sosial</category>
            <publishTimeUnix>1531793939000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>udara2-2e0b2940-45e3-4757-8326-45742b191115</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/udara2-2e0b2940-45e3-4757-8326-45742b191115.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/udara2-2e0b2940-45e3-4757-8326-45742b191115-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>“Kurangi aktivitas lama di luar&#8230;” “Tidak sehat.&#8221;  Pada garis tertera angka “151.” Angka ini menunjukkan level kualitas udara buruk dengan pengukuran polutan utama PM 2,5.</p>
<p>Begitu pesan tertera di layar laptop kala saya membuka Google dan memasukkan kata “udara ambien,” atau ISPU,  pagi hari, Selasa (17/7/18),  sekitar pukul 08.49 di Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.</p>
<p>Kecamatan Tanah Abang, tepatnya di Kelurahan Gelora, merupakan tempat para olahragawan akan berlaga dalam Asian Games 2018. Dari informasi itu tampak kualitas udara masih buruk padahal sudah memasuki tengah Juli alias mendekati Asian Games, Agustus ini.</p>
<p>Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memantau kualitas udara ambien menjelang Asian Games 2018 . Berbagai upaya dilakukan, salah satu memperpanjang pelaksanaan pembatasan kendaraan bermotor polisi ganjil-genap.</p>
<p>MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK mengatakan, kebijakan ganjil-genap bisa berdampak pada peningkatan kualitas udara ambien (PM 2,5).</p>
<p>Karliansyah bilang, pemerintah belum memiliki data pemantauan kualitas udara dengan <em>air quality monitoring system</em> di sejumlah lokasi yang diberlakukan kebijakan itu.</p>
<p>&#8220;Belum dapat disampaikan mengingat pembatasan kendaraan itu belum sepenuhnya efektif berjalan,&#8221; katanya dalam konferensi pers, pekan lalu di Jakarta.</p>
<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yakni baku mutu nasional rata-rata harian untuk PM2,5 adalah 65 mikrogram perm3 dan rata-rata tahunan 15 mikrogram perm3. Verdasarkan data World Health Organization (WHO) rata-rata harian untuk PM 2,5 adalah 25 mikrogram/m3 dan rata-rata tahunan adalah 10 mikrogram/m3.</p>
<p>Hasil pengamatan konsentrasi PM 2,5 sejak awal Juli 2018 di Jakarta pada malam hari mencapai 61 mikrogram/m3, siang hari 48,7 mikrogram/m3. Tingginya konsentrasi malam hari, Karliansyah, menduga,  kondisi permukaan bumi lebih lembab hingga partikel lebih kuat terkonsentrasi pada level lebih rendah.</p>
<p>&#8220;Pada malam hari, atlet <em>kan</em> banyak beraktivitas indoor atau dalam ruangan,&#8221; katanya.</p>
<p>Dia menampik konsentrasi PM 2,5 tinggi berasal dari PLTU. &#8220;Justru dari emisi kendaraan bermotor. Untuk Jakarta, ini meningkat juga karena dari debu konstruksi pembangunan infrastruktur yang mengering dan diterbangkan angin,&#8221; katanya.</p>
<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), katanya, akan menghentikan semua pekerjaan konstruksi dua minggu sebelum Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.</p>
<p>Untuk Palembang, kata Karliansyah, kualitas udara jauh di bawah ambang batas baku mutu nasional. Kondisi udara sangat baik, delapan mikrogram perm3. Terlebih, saat ini tak ada kebakaran hutan dan lahan.</p>
<p>KLHK pun berkoordinasi dengan Korlantas Polri, Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait untuk peningkatan kualitas udara sebelum Asian Games dan sesudahnya.</p>
<p>&#8220;Kita sepakat semua kendaraan resmi harus gunakan bahan bakar gas, terus menjalankan sistem ganjil-genap, semua areal Gelora Bung Karno dan ring I bebas dari kendaraan bermotor dan mengoptimalkan transportasi publik.&#8221;</p>
<p>Mengenai standar kualitas udara, apakah akan menyamakan dengan WHO atau tidak, Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK,  masih belum bisa menjawab.</p>
<p>&#8220;Kami masih revisi, KLHK perbaiki baku mutu baik harian maupun tahunan. Tentu sekali lagi negara kita ini negara kepulauan. Kita beruntung angin kencang jadi tidak pernah terjebak musim dingin. Jadi udara mengalir lancar,&#8221; katanya</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Belum aman</strong><br />
Bondan Andriyani, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia menyebutkan, kualitas udara Jakarta sudah berbahaya.</p>
<p>Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, ambang batas tahunan PM 2,5 adalah 15 mg perm3, sedangkan ambang batas tahunan PM 2,5 yang ditentukan WHO adalah 10 mg perm3. &#8220;Pada hari kerja, mulai Senin hingga Jumat, ISPU Jakarta bahkan mencapai lebih dari 100,&#8221; katanya.</p>
<p>Udara perkotaan tergolong baik bila memiliki angka Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 0-50 (hijau), pada angka 51-100 (biru), tidak sehat pada 101-199 (kuning), sangat tidak sehat 200-299 (merah) dan lebih 300 (hitam atau berbahaya). Kualitas udara Jakarta, katanya,  masuk kondisi ISPU sehat hanya 70-80 hari saja dalam setahun.</p>
<p>Polusi udara Jakarta, katanya,  juga diperparah dengan kehadiran pembangkit listrik batubara. &#8220;PLTU batubara di sekitar Jakarta ini pembunuh senyap yang menyebabkan kematian dini sekitar 5.260 jiwa per tahun. Angka ini akan melonjak jadi 10.680 jiwa per tahun seiring rencana pembangunan PLTU baru di sekitar Jakarta,&#8221; katanya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63680" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63680" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/udara-Screen-Shot-2018-07-17-at-8.48.40-AM-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Kondisi kualitas udara kala membuka Google dengan kata kunci berelasi udara, seperti kualitas udara, ISPU, ambien udara dan lain-lain.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Awasi aturan kualitas udara</strong></p>
<p>Kekhawatiran kian meningkatnya pencemaran dari sumber energi dari PLTU tenaga batubara menjadi perhatian semua pihak. Koalisi Masyarakat Sipil, antara lain Greenpeace Indonesia, Walhi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Centre for Energy Research Asia (CERA).</p>
<p>KLHK tengah merevisi Permen Lingkungan Hidup No 21/2008 soal baku mutu emisi PLTU batubara dan pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Kualitas Udara.</p>
<p>Mercy Chriesty Barends, anggota DPR Fraksi PDI-P tergabung dalam Kaukus Ekonomi Hijau DPR menyambut baik masukan dan permintaan pengawasan lebih ketat terhadap regulasi seputar udara bersih terutama di KLHK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</p>
<p>&#8220;Kita akan kawal sungguh-sungguh proses perbaikan peraturan ini. Kita akan pengawasan lebih ketat pada kementerian dan instansi terkait,&#8221; katanya, dalam pernyataan.</p>
<p>Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan ICEL menyebutkan, regulasi ini memuat aturan baku mutu emisi (BME), yakni batas kadar zat atau bahan pencemar seperti SO2, NO2, merkuri dan debu halus (PM), yang dikeluarkan sumber pencemar PLTU batubara di udara.</p>
<p>Pembahasan itu sudah mulai 2016 hingga kini masih belum ada kesepakatan terkait angka BME, antara KLHK dan KESDM.</p>
<p>“Dengan usul ESDM, tidak ada perbaikan apapun bagi sebagian besar pembangkit yang sudah ada di rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).”</p>
<p>Angka usungan ESDM adalah 550 mg per Nm3 untuk SOx, 550 mg per Nm3 untuk NOx, 100 mg per Nm3 untuk PM dan 0,03 mg per Nm3 untuk merkuri.</p>
<p>“Performa pembangkit masa kini sudah jauh lebih baik dari usul itu,” kata Dwi Sawung, Pengkampanye Perkotaan dan Energi Walhi.</p>
<p>Koalisi berharap,  KLHK dapat menunjukkan kepemimpinannya mencapai kebijakan berbasis data ilmiah dan melindungi kesehatan masyarakat.</p>
<p>Bedasarkan data análisis International Institute for Sustainable Development (IISD) soal implikasi biaya pencemaran udara pada 2015, nilai ekonomi karena kematian dini dampak kualitas udara Indonesia buruk dapat mencapai US$2,5 miliar (Rp36 triliun) atau cent US$0.02/kWh per tahun.</p>
<p>Produktivitas tenaga kerja Indonesia turun, karena polusi udara berkisar hingga US$12 miliar (Rp170 triliun) per tahun atau 6,49% produk domestik bruto (PDB) 2013.</p>
<p>“Biaya perawatan dari penyakit dipicu polusi udara dapat mencapai 40-80% pengeluaran tahunan rumah tangga berpenghasilan di bawah UMR Jakarta pada kisaran Rp3 juta perbulan,”kata perwakilan IISD,  Lucky Lontoh.</p>
<p>Dasrul menyebutkan, revisi masih uji publik bersama organisasi masyarakat sipil. Agenda pembahasan resmi bersama koalisi sudah dua kali, masih ada satu kali lagi.</p>
<p>Dia bilang, angka baku mutu emisi sudah disepakati definitif antara KESDM dan KLHK. Dia beralasan, penghitungan itu sudah ada pertimbangan dari segala macam data emisi dan gunakan teknologi.<br />
&#8220;Mereka minta dasar-dasar kita menetapkan itu, sudah kita kasih data-data tapi belum ada tanggapan dari sebulan lalu. Kami harapkan satu pertemuan lagi menjadi <em>clear.” </em></p>
<p>Dasrul bilang, masih ada kritik soal teknis, yakni periode waktu implementasi baku mutu untuk PLTU. KLHK membagi dalam dua kategori berdasarkan tahun, hingga tidak bisa disamakan PLTU yang akan dibangun dan sudah terbangun.</p>
<p>&#8220;Yang sudah dibangun kalau terlalu rendah akan tutup PLN, kalau akan bangun mereka bisa menyesuaikan rencana dengan tender baru. Perlu ada perlakuan adil,&#8221; katanya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Keterangan foto utama: Meskipun udara cerah. dari kejauhan tampak semacam kabut asap menghalangi pandangan di Jakarta. Gedung-gedung tampak tertutup kabut.  Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_62502" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-62502" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/Jakarta11-dcb57314-4501-46f8-858a-b4ce1bdc14d5-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Ajang olahrasa besar, Asian Games, di Jakarta Agustus-September tahun ini bisa terancam kalau kualitas udara ibukota buruk. Kualitas udara buruk bisa mengganggu para atlet. Salah satu penyumbang besar pencemaran udara dari transportasi. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Lusia Arumingtyas [Jakarta]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>63677</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/07/17/agus-wesnawa-abk-kapal-legendaris-pembela-lingkungan-greenpeace/</link>
            <startYmdtUnix>1531792046000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Agus Wesnawa, ABK Kapal Legendaris Pembela Lingkungan Greenpeace</title>
            <category>Sosial</category>
            <publishTimeUnix>1531792046000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>Gus West di depan lukisan tentang orangutan yang tersingkir akibat penebangan hutan. Foto Anton Muhajir</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Gus-West-di-depan-lukisan-tentang-orangutan-yang-tersingkir-akibat-penebangan-hutan.-Foto-Anton-Muhajir.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Gus-West-di-depan-lukisan-tentang-orangutan-yang-tersingkir-akibat-penebangan-hutan.-Foto-Anton-Muhajir-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>Latar belakang pendidikan I Made Agus Wesnawa, 37 tahun, sebenarnya seni rupa dan kajian budaya. Namun, dia justru menjadi bagian dari Rainbow Warrior, kapal legendaris pembela lingkungan milik Greenpeace.</p>
<p>Gus West, panggilan akrabnya, adalah lulusan Jurusan Seni Rupa Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar. Pada tahun 2001, ketika masih mahasiswa, dia bersama teman-temannya di Keluarga Mahasiswa Seni Rupa ISI Denpasar (Kamasra) melaksanakan pameran seni rupa bertajuk <em>Mendobrak Hegemoni</em>.</p>
<p>Kala itu anggota Kamasra membuat pameran di Lapangan Puputan Badung, Denpasar dengan media-media merakyat semacam baliho dan kertas karton. Bagi para mahasiswa ISI Denpasar saat itu <em>Mendobrak Hegemoni </em>adalah upaya melawan kemapanan kelompok perupa senior di Bali, seperti Sanggar Dewata Indonesia.</p>
<p>Sekitar 17 tahun berselang, <em>Mendobrak Hegemoni</em> tetap menjadi salah satu riwayat perdebatan wacana seni rupa di Bali. Meskipun para mahasiswa yang berpameran kala itu sudah tidak lagi tergabung dalam komunitas khusus, mereka masih aktif berpameran di komunitas masing-masing.</p>
<p>Tak sedikit pula yang memilih jalan aktivisme, sebagaimana halnya Gus West. Sejak 2002, bapak satu anak kelahiran Jembrana, Bali ini menjadi relawan <em>Rainbow Warrior</em>. Waktu itu kapal tersebut ke Bali karena ada Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan.</p>
<p>Setahun kemudian Gus West, yang juga anggota Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali, kemudian bergabung dalam aksi bersama <em>Rainbow Warrior</em> saat ada pertemuan internasional tentang bisnis batubara.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>baca : <a href="http://www.mongabay.co.id/2018/03/18/kunjungi-kapal-rainbow-warrior-menteri-susi-ajak-masyarakat-papua-jaga-lautnya/"><em><span style="color: #008000;">Kunjungi Kapal Rainbow Warrior, Menteri Susi Ajak Masyarakat Papua Jaga Lautnya</span></em></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63678" style="width: 1096px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-63678" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Agus-Wesnawa-satu-dari-dua-ABK-dari-Indonesia-yang-bekerja-di-Rainbow-Warrior.-Foto-Anton-Muhajir.jpg" alt="" width="1086" height="724" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Agus-Wesnawa-satu-dari-dua-ABK-dari-Indonesia-yang-bekerja-di-Rainbow-Warrior.-Foto-Anton-Muhajir.jpg 1086w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Agus-Wesnawa-satu-dari-dua-ABK-dari-Indonesia-yang-bekerja-di-Rainbow-Warrior.-Foto-Anton-Muhajir-768x512.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Agus-Wesnawa-satu-dari-dua-ABK-dari-Indonesia-yang-bekerja-di-Rainbow-Warrior.-Foto-Anton-Muhajir-100x67.jpg 100w" sizes="(max-width: 1086px) 100vw, 1086px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Agus Wesnawa, satu dari dua ABK dari Indonesia, yang bekerja di Rainbow Warrior. Foto Anton Muhajir</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kejahatan Tanpa Batas</strong></p>
<p>Dari Bali, Gus West mengembangkan pengalaman aktivismenya bersama <em>Rainbow Warrior</em> ke negara-negara tetangga, terutama Thailand. Dia antara lain belajar investigasi masalah lingkungan, pada saat itu tentang pepaya <em>genetic modified organism</em> (GMO).</p>
<p>Pengalaman mengikuti pelatihan dan aksi lingkungan di negara-negara sekitarnya, termasuk Myanmar dan Hong Kong menambah pengetahuan dan kemampuannya di isu lingkungan. “Salah satunya memahami kerja advokasi lingkungan menggunakan seni dan budaya,” kata alumni S2 Kajian Budaya Universitas Udayana, Bali ini.</p>
<p>Setelah setahun menjadi relawan di Rainbow Warrior, Gus West mulai bekerja resmi di Greenpeace Asia Tenggara yang pada saat itu baru memulai kantornya. Kerjanya masih serabutan, seperti penerjemah, pengurus logistik, asisten untuk tim aksi, sampai riset. Pekerjaan resminya sebagai anggota tim pemantauan lapangan.</p>
<p>“Dari sana, saya mulai mendalami isu hutan dan aktif berhubungan dengan teman-teman Walhi dan Telapak,” kata Gus West. Telapak adalah organisasi lingkungan berkantor di Bogor, Jawa Barat yang bekerja antara lain di isu kehutanan, pertanian, ekowisata, dan energi terbarukan.</p>
<p>Ketika bekerja di isu kehutanan itu, Gus West bertugas melacak penebangan kayu secara ilegal (<em>illegal logging</em>) di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tugasnya melacak dari mana kayu-kayu ilegal berasal dan berakhir. Saat itulah dia melihat para perusahaan kayu menebang kayu di bagian hulu lalu menghanyutkannya di sungai saat banjir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>baca : <a href="http://www.mongabay.co.id/2018/05/06/bersama-rainbow-warrior-mereka-usir-tongkang-batubara-dari-taman-nasional-karimun-jawa/"><em><span style="color: #008000;">Bersama Rainbow Warrior: Mereka Usir Tongkang Batubara dari Taman Nasional Karimun Jawa</span></em></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_6631" style="width: 610px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-6631" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2012/09/APP-konsesi-di-Kuala-Labai-Kalbar-20120927Tiger-APP011.jpg" alt="" width="600" height="400" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2012/09/APP-konsesi-di-Kuala-Labai-Kalbar-20120927Tiger-APP011.jpg 600w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2012/09/APP-konsesi-di-Kuala-Labai-Kalbar-20120927Tiger-APP011-100x67.jpg 100w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Kayu baru tebang dari pembersihan hutan di konsesi Asia Tani Persada, supplier PT APP di Kuala Balai, Kalimantan Barat. Foto: Greenpeace/Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kayu ilegal kemudian dikirim ke perusahaan-perusahaan pengolahan di negara tetangga dan diberi label baru seolah-olah kayu legal. Praktik <em>timber laundry </em>ini menghasilkan produk-produk kayu mahal yang dijual ke pasar Eropa atau Amerika Serikat, seperti tongkat biliar, korden kayu, atau rak dapur.</p>
<p>“Itu bukti bahwa kejahatan lingkungan itu <em>borderless</em>, tanpa batas. Produk kayu ilegal dari hutan-hutan Indonesia bisa diolah di Malaysia atau Vietnam oleh perusahaan dari Singapura yang produk akhirnya dijual ke Amerika atau Eropa,” ujar Gus West.</p>
<p>“Karena itulah, aktivis lingkungan juga perlu pemahaman tentang estetika kejahatan lingkungan agar bisa menjawab isu tersebut,” tambahnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Satu-satunya dari Indonesia</strong></p>
<p>Sejak 2004, Gus West mulai mengikuti perjalanan Rainbow Warrior. Dia memulainya dari Singapura, di mana kapal tersebut menjalani perawatan. Perjalanan pertamanya setelah itu mengambil jalur melewati Australia–Selandia Baru–Fiji–Vanuatu–Papua Nugini dan berakhir di Bali.</p>
<p>Ketika itu dia menjadi satu-satunya orang Indonesia yang menjadi anak buah kapal (ABK) dari 16 hingga 22 kru tiap kapal. Greenpeace sendiri memiliki tiga kapal. Selain Rainbow Warrior, dua kapal lain adalah Arctic Sunrise dan Esperanza. Di tiap kapal ada 28-30 orang, termasuk ABK. Saat ini hanya ada dua orang Indonesia yang menjadi ABK dari total 120 kru Greenpeace.</p>
<p>Tugas utama Gus West di bagian logistik, seperti mengurus surat-surat kapal. Namun, sebagai ABK dengan kegiatan utama kampanye lingkungan, dia juga harus paham dan mengikuti aksi-aksi lingkungan.</p>
<p>“Sebagai ABK, kami bertanggung jawab dalam perawatan kapal sehari-hari, termasuk bersih-bersih, tetapi pada saat kampanye atau aksi, kami harus jadi aktivis,” katanya.</p>
<p>Salah satu aksi awal yang dia ikuti adalah ketika mereka memblokade kapal pengangkut batubara di Newcastle, Australia. Mereka juga memblokade kapal pengangkut kedelai GMO dari Argentina ke negara Kanguru itu.</p>
<p>Berbagai aksi bersama Sang Laskar Pelangi kemudian dia ikuti di berbagai negara. Aksi kampanye tentang perikanan berkelanjutan di Selandia Baru, kampanye penyelamatan laut di Fiji, hingga kolaborasi bersama seniman lokal di Meksiko dan Kuba.</p>
<p>Dari aksi-aksi itu, Gus west menyadari pentingnya memadukan seni dengan advokasi. “Kadang-kadang ide-ide aksi bisa liar dan tidak mudah dipahami. Karena itulah kami perlu kemampuan seni untuk menyampaikannya agar mudah dipahami publik, seperti kartun dan poster,” katanya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>baca : <a href="http://www.mongabay.co.id/2018/04/18/solidaritas-dan-semangat-komunitas-pada-kedatangan-kapal-rainbow-warrior/"><em><span style="color: #008000;">Solidaritas dan Semangat Komunitas Pada Kedatangan Kapal Rainbow Warrior</span></em></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63679" style="width: 1096px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-63679" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Gus-West-di-depan-lukisan-tentang-orangutan-yang-tersingkir-akibat-penebangan-hutan.-Foto-Anton-Muhajir.jpg" alt="" width="1086" height="724" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Gus-West-di-depan-lukisan-tentang-orangutan-yang-tersingkir-akibat-penebangan-hutan.-Foto-Anton-Muhajir.jpg 1086w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Gus-West-di-depan-lukisan-tentang-orangutan-yang-tersingkir-akibat-penebangan-hutan.-Foto-Anton-Muhajir-768x512.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Gus-West-di-depan-lukisan-tentang-orangutan-yang-tersingkir-akibat-penebangan-hutan.-Foto-Anton-Muhajir-100x67.jpg 100w" sizes="(max-width: 1086px) 100vw, 1086px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Gus West di depan lukisan tentang orangutan yang tersingkir akibat penebangan hutan. Foto Anton Muhajir/Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berada di kapal yang terus menjelajah berbagai belahan dunia membuat Gus west juga berkelana ke mana-mana. Dalam tiga bulan satu kali perjalanan (<em>trip</em>) dia mengunjungi setidaknya 6-7 negara. “Berlayar mengelilingi dunia mungkin sudah empat kali,” ujar Gus west.</p>
<p>Selama perjalanan itu, Rainbow Warrior selalu melakukan kerja-kerja penyelamatan lingkungan yaitu kampanye, aksi, riset, dan kerja kemanusiaan. Hal terakhir selalu menjadi prioritas. Dia mencontohkan ketika terjadi bencana tsunami di Aceh atau topan di Filipina, mereka segera menuju lokasi tersebut meskipun sedang melakukan kegiatan lain di dekat tempat tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Lukisan Protes</strong></p>
<p>Setelah empat kali berkeliling dunia, April hingga Juni lalu, Gus west kembali ke tanah kelahirannya, Bali. Bapak satu anak ini mengambil cuti ketika Rainbow Warrior mampir ke Papua dan kemudian Bali dalam rangkaian ekspedisi bertema Jelajah Harmoni.</p>
<p>Selama cuti di Bali, Gus west melanjutkan lagi hasratnya untuk melukis. Pada 24 Juni – 1 Juli lalu, dia bahkan menggelar pameran lukisan bertema Pulang Kampung di Kulidan Kitchen, Gianyar. Ada sepuluh lukisan bertema lingkungan yang dia buat dua tahun terakhir.</p>
<p>Seperti halnya aktivisme yang dia lakukan, tema-tema itu pun sarat dengan protes-protes terhadap kondisi lingkungan saat ini, terutama di tanah kelahirannya sendiri. “Semua dari pengalaman pribadi selama ini,” katanya.</p>
<p><em>Bali Climate Activist</em>, misalnya, menggambarkan seorang figur pekerja mengecat warna putih pada asap hitam yang keluar dari cerobong Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan batu bara. Bagi Gus West, lukisan itu adalah simbol para aktivis dan warga di Celukan Bawang, Buleleng, Bali yang berjuang mendapatkan udara bersih dan mulai menghapus penggunaan energi kotor</p>
<p>“Saya dedikasikan lukisan ini karya ini untuk masyarakat yang menolak PLTU Celukan Bawang,” tegasnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>baca : <a href="http://www.mongabay.co.id/2018/04/26/greenpeace-pltu-di-celukan-bawang-meracuni-bali/"><em><span style="color: #008000;">Greenpeace: PLTU di Celukan Bawang Meracuni Bali</span></em></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karya-karya Gus West yang lain, seperti <em>Shark Boat</em>, <em>Sisi Gelap Penebangan Hutan</em>, dan <em>Climate Criminal</em>, menceritakan hal serupa. Tentang pembantaian hiu, orangutan yang tergusur akibat penebangan hutan, hingga penjahat di balik isu perubahan iklim.</p>
<p>Karya-karya itu memberikan pesan kuat bagaimana perjuangan membela lingkungan bisa dilakukan bisa dilakukan dengan jalan apa saja, seperti aksi maupun karya seni.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Anton Muhajir [Denpasar]</publisher>
            <author>Jay Fajar</author>
        </item>
        <item>
            <ID>63573</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/07/12/para-ilmuan-dunia-kirim-surat-ke-jokowi-khawatir-pembangunan-plta-batang-toru-ancam-orangutan-tapanuli/</link>
            <startYmdtUnix>1531436959000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Para Ilmuan Dunia Kirim Surat ke Jokowi Khawatirkan Pembangunan PLTA Batang Toru</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1531436959000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>orangutan tapanuli</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/orangutan-tapanuli.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/orangutan-tapanuli-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p><em>“Bapak Presiden yth&#8230;&#8230;&#8230;..Sumatera Utara juga menjadi rumah bagi sejenis orangutan yang baru secara ilmiah dideskripsikan tahun lalu,  yaitu orangutan Tapanuli. Jenis ini berbeda dari orangutan yang lain di Sumatera dan Kalimantan. Mereka memiliki genetika yang khas, dan bentuk tubuh dan kepala, perilaku, dan vokalisasi yang berbeda dengan jenis lain. Orangutan Tapanuli adalah jenis kera besar yang unik dan khas dan hanya ada di Indonesia&#8230;&#8230;..</em></p>
<p><em>Yang tidak kalah pentingnya adalah dampak proyek PLTA Batang Toru yang didanai RRC. Proyek ini bisa menjadi pemicu kepunahan bagi orangutan Tapanuli. Sisa habitatnya akan dipotong oleh jalan baru, saluran listrik, terowongan, dan sarana lain dan sebagian habitat kuncinya akan ditenggelamkan waduk. Jalan adalah ancaman yang sangat berbahaya karena mereka membuka habitat orangutan untuk pemburu, penebang liar, penambang, dan perambah lahan. Analisis ilmiah baru-baru ini menunjukkan bahwa orangutan Tapanuli hanya bertahan hidup di mana tidak ada jalan&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.”</em></p>
<p><strong>Baca juga:  </strong><span style="color: #339966;"><a style="color: #339966;" href="http://www.mongabay.co.id/2018/05/21/proyek-plta-di-hutan-batang-toru-dibangun-untuk-kepentingan-siapa/"><strong>Proyek PLTA di Hutan Batang Toru Dibangun untuk Kepentingan Siapa?</strong> </a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sebanyak 25 ilmuan terkemuka dunia tergabung dalam Allliance of Leading Environmental Researchers and Thinkers (ALERT) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat mereka kirim Selasa, (10/7/18) melalui Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta.</p>
<p>Mereka mendesak Pemerintah Indonesia membatalkan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru karena dinilai pembangunan bakal mengancam spesies kera besar terlangka di dunia, orangutan Tapanuli.</p>
<p><strong>Baca juga:  <span style="color: #339966;"><a style="color: #339966;" href="https://www.mongabay.co.id/2018/03/01/jangan-ada-lagi-izin-perusahaan-yang-mengancam-habitat-orangutan-tapanuli/">Jangan Ada Lagi, Izin Perusahaan yang Mengancam Habitat Orangutan Tapanuli</a></span></strong></p>
<p>William F Laurance,  ahli ekologi tropis dari James Cook University Australia mengatakan, orangutan Tapanuli berbeda dengan orangutan Sumatera maupun Kalimantan. Ia memiliki karakteristik sangat khas.</p>
<p>“Habitat terakhir mereka sudah sangat kecil sedang dihancurkan oleh pembukaan hutan ilegal, penebangan dan perburuan. Semua itu terjadi di sekitar jalan,” katanya.</p>
<p>Onrizal, peneliti kehutanan dari Universitas Sumatera Utara, bilang, orangutan Tapanuli baru dideskripsikan oleh ilmuwan tahun lalu.</p>
<p>“Mereka terkejut menyadari hanya ada kurang dari 800 individu. Sumatera Utara satu-satunya provinsi kera besar ini hidup,” katanya, dalam rilis kepada media.</p>
<p><strong>Baca:   </strong><span style="color: #339966;"><strong><a style="color: #339966;" href="http://www.mongabay.co.id/2018/05/17/marak-kontroversi-pendirian-plta-di-habitat-orangutan-tapanuli/">Marak Kontroversi Pendirian PLTA di Habitat Orangutan Tapanuli</a></strong></span></p>
<p>Listrik PLTA Batang Toru,  katanya, tidak begitu diperlukan, masih ada alternatif lain lebih ramah lingkungan.</p>
<p>“Orangutan Tapanuli sangat terancam. Pembangunan PLTA ini akan memalukan Indonesia dan China di mata dunia. Orangutan Tapanuli adalah salah satu kerabat terdekat kita. Bagaimana kita bisa mengambil risiko mengorbankan untuk manfaat terbatas semacam itu?” katanya.</p>
<p>Laurance menyebut,  pembangunan PLTA Batang Toru sebagai masalah “kepala tombak” karena akan banyak dampak muncul kalau pembangunan tetap jalan.</p>
<p>“Awalnya, ini sekelompok ilmuwan yang memiliki keprihatinan besar tentang dampak proyek hydropower yang didanai dan dibangun China. Pembangunan yang dilakukan di jantung habitat orangutan Tapanuli, ini spesies kera besar terlangka di dunia,” katanya kepada <em>Mongabay</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63599" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63599" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/surat2-56a71894-6991-4638-abfa-c643487c65ec-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">ovita, perwakilan dari ALERT (Alliance of Leading Environmental Researchers and Thinkers) menyerahkan surat kepada Hageng Suryo Nugroho, Tenaga Ahli Madya Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis KSP. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dia mengatakan, pemrakarsa proyek PLTA Batang Toru seolah terus mencoba mencari argumentasi dan mengecilkan dampak yang akan terjadi, jauh dari perspektif lingkungan. Padahal, proyek mereka, minimal akan memotong populasi besar terakhir dari orangutan Tapanuli jadi setengahnya.</p>
<p>Lebih buruk lagi, katanya, akan membuka habitat utama untuk serangan lebih jauh, fatal dengan pemburu, penebang, dan petani sawit yang akan gunakan jaringan luas jalan baru, jaringan listrik, dan saluran pipa besar.</p>
<p>Habitat orangutan, katanya, akan terfragmentasi sebegitu luas dan bisa menyebabkan invasi manusia dan dampak lain.</p>
<p><strong>Baca:  </strong><span style="color: #339966;"><strong><a style="color: #339966;" href="https://www.mongabay.co.id/2017/11/05/orangutan-tapanuli-spesies-baru-yang-hidup-di-ekosistem-batang-toru/">Orangutan Tapanuli, Spesies Baru yang Hidup di Ekosistem Batang Toru</a></strong></span></p>
<p>Dalam surat itu, para ilmuan menyatakan, dengan populasi 800, luas habitat mereka (hutan Batang Toru) terhitung sangat kecil. “Kurang dari seperlima luas Jakarta.”</p>
<p>Dengan pembangunan PLTA, katanya, makin mengikis habitat orangutan Tapanuli. Proyek pembangunan PLTA Batang Toru,  sebagai lonceng kematian bagi orangutan Tapanuli.</p>
<p>“Karena habitat orangutan Tapanuli  akan diserang begitu parah oleh bendungan dan infrastruktur pendukungnya, itu berarti upaya sangat dibutuhkan untuk memulihkan koridor hutan untuk menghubungkan kembali populasi kera yang berkurang bersama-sama hampir pasti akan gagal.”</p>
<p>PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) bakal membangun PLTA Batang Toru berkapasitas 150 MW dengan kepemilikan saham, PJBI 25%, PT DHN 52,82% dan Fareast Green Energy 22,18%. Target operasi 2022.  Proyek ini akan dibangun dengan nilai investasi sekitar US$1,6 miliar, dengan dukungan pendanaan Bank of China dan Sihohydro, merupakan pemain pengembangan PLTA dari China.</p>
<p>Sebelumnya, pendanaan pembangunan PLTA Batang Toru sempat ditolak International Finance Corporation dari Bank Dunia. Penolakan pemberian pendanaan karena menilai habitat orangutan Tapanuli ini terlalu sensitif dari sisi lingkungan buat pembangunan PLTA.</p>
<p>Dalam konteks itu, kata Laurence, sangat mengejutkan, Bank of China, Sinohydro dan mitra Indonesia terus mendorong proyek ini dengan keras.</p>
<p>“Direncanakan tepat di tengah habitat terakhir kera besar itu, akan dibangun jalan membelah hutan, jaringan listrik, dan terowongan. Pembangunan PLTA ini juga bisa membanjiri habitat mereka,” katanya.</p>
<p>Dalam pandangan Laurance, pemrakarsa PLTA Batang Toru sedang bermain api. Mereka berurusan dengan para ahli ekologi top dunia yang telah menghabiskan hidup dalam masalah ini.</p>
<p>Dengan pembangunan PLTA, akan membanjiri hamparan utama habitat otangutan Tapanuli. Bahkan lebih penting lagi, dengan mengiris sisa hutan dengan jalan baru, <em>powerline</em>, terowongan, dan fasilitas lain yang dibangun.</p>
<p>“Jalan adalah ancaman sangat berbahaya karena mereka membuka habitat kera untuk pemburu, penebang liar, penambang, dan perambah lahan. Analisis ilmiah baru-baru ini menunjukkan bahwa orangutan Tapanuli hanya bertahan di jalan yang hampir seluruhnya tidak ada.”</p>
<p>Dalam surat itu, para ilmuan ini juga mengatakan, proyek PLTA Batang Toru akan menciptakan gangguan besar di jantung satu-satunya perlindungan orangutan Tapanuli.  Termasuk pembangunan sebuah terowongan besar yang akan memotong kasar 13 kilometer hutan primer. Dari sana, akan ada lebih satu juta meter kubik tanah dan puing-puing batu. Jalan inspeksi untuk terowongan di sepanjang hutan primer, saluran listrik tegangan tinggi yang memotong hutan primer, pembangunan waduk hidro di episentrum lempeng gempa teknotik.</p>
<p>“Para pembuat bendungan kehilangan argumen mereka dengan buruk. Jika ada, mereka hanya akan menciptakan, lebih besar, masalah jangka panjang untuk perusahaan mereka sendiri, karena kami mungkin perlu melihat lebih luas aktivitas mereka di seluruh wilayah, dan mulai melobi pemegang saham mereka dan mitra dagang lainnya. Jika mereka berperilaku buruk di Sumatera Utara, seberapa besar perilaku mereka di tempat lain?” ucap Laurance.</p>
<p>Jatna Supriatna, ahli primata dari Universitas Indonesia mengatakan, Indonesia memiliki tanggung jawab internasional melindungi kera besar unik ini. Dengan menyelamatkan habitat orangutan Tapanuli, juga sekaligus menyelamatkan spesies lain seperti harimau Sumatera, juga terancam punah dan lain-lain.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_60486" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-60486" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/03/Hutan-Batang-Toru-dipenuhi-perkebunan-kelapa-sawit-Ayat-S-Karokaro-768x506.jpg" alt="" width="768" height="506" /></p>
<p class="wp-caption-text">Perkebunan sawit di Batang Toru. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para ilmuan ini, mendorong Pemerintah Indonesia segera menghentikan pembangunan PLTA Batang Toru. Mereka juga meminta pemerintah mengatur kembali semua habitat tersisa untuk orangutan ke status yang memberikan perlindungan dan manajemen efektif. Termasuk demarkasi jelas dari hutan, patroli, dan upaya anti-perburuan liar.</p>
<p>Pemerintah, sebut surat itu, harus mengambil langkah mendesak menghubungkan kembali blok habitat tersisa melalui koridor hutan.</p>
<p>Buat daftar orangutan Tapanuli sebagai spesies dilindungi dengan profil tinggi pada daftar spesies dilindungi.</p>
<p>“Bapak Presiden, kami tahu dengan baik latar belakang Anda yang kuat bidang kehutanan dan bisnis dan upaya utama Anda mengurangi momok kebakaran yang merusak di Sumatera. Kami mengimbau Anda sekarang membantu melestarikan salah satu spesies satwa liar paling unik dan terkenal di seluruh Indonesia.”</p>
<p>Hageng Suryo Nugroho, Tenaga Ahli Madya Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis KSP, yang menerima surat mengatakan, ini situasi pelik.</p>
<p>“Kita <em>aware</em> dan konsen dengan spesies orangutan Tapanuli ini. Ini satu-satunya spesies di dunia,  endemik Indonesia. Memang susah itu kementerian, <em>gak</em> cukup cepat memvalidasi dan tak cukup cepat merespon terkait masalah ini. Kita akan cek ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan ESDM (Energi dan Sumber Daya mineral),” katanya.</p>
<p>KSP, juga akan mengecek soal status hutan di lokasi PLTA Batang Toru kepada KLHK termasuk skenario-skenario yang mungkin dilakukan agar tak mengancam satwa. “Apakah ada perlakuan tertentu atau seperti apa? Berapa luasan wilayahnya, apakah itu cukup atau tidak, itu <em>kan</em> perlu diteliti. Apakah cocok atau tidaknya, apakah ada sumber air atau tidak, itu juga perlu diteliti.”</p>
<p>KSP juga akan mempertanyakan pemenuhan energi di Sumut dan status pembangunan NSHE ke KESDM.</p>
<p>“Kita juga akan cek ke ESDM terkait NSHE ini. Kapasitasnya 510 MW, lumayan besar itu untuk air. Kita harus melihat itu sekarang.”</p>
<p>Untuk kasus Sumut,  katanya, harus melihat seberapa besar keperluan listrik mereka. “Kalau memang Sumut sudah surplus listrik, harus dipertanyakan mengapa pembangkit listrik masih tetap dibangun di sana.”</p>
<p>Dia menduga, perusahaan berkeras membangun biasa untuk keperluan industri, seperti pertambangan atau industri  yang perlukan listrik besar. “Daripada mengambil jauh dari daerah lain, bisa jadi ambil listrik dari pembangkit yang dibangun.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_60343" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-60343" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/02/Aliran-air-yang-dimanfaatkan-buat-memenuhi-kebutuhan-listrik-Sumut-Aceh-ini-berasal-dari-hutan-lindung-dan-Ekosistem-Batang-Toru-Ayat-S-Karokaro-768x506.jpg" alt="" width="768" height="506" /></p>
<p class="wp-caption-text">Aliran air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik Sumatera Utara dan Aceh ini, berasal dari hutan lindung dan Ekosistem Batang Toru. Foto: Ayat S Karokaro/Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>***</p>
<p>“Selamatkan Rimba Terakhir Batang Toru Sumatera Utara.”</p>
<p>Begitu spanduk yang terbentang oleh puluhan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di depan Kedutaan Besar China di Kuningan, Jakarta, awal Mei lalu.</p>
<p>Tak ada orasi. Tujuan mereka datang ke Kedubes China untuk memberikan surat kepada duta besar negara itu. Petugas keamanan menjaga ketat.</p>
<p>Surat itu wujud penolakan mereka terhadap pembangunan PLTA Batang Toru. Walhi menolak PLTA Batang Toru karena berpotensi merusak lingkungan sekitar dan mengancam habitat orangutan Tapanuli.</p>
<p>“Meski digambarkan sebagai proyek hijau dari sumber energi terbarukan, pembangunan dan operasi PLTA Batang Toru akan lebih banyak merugikan daripada manfaatnya. Karena mengancam kehidupan masyarakat, satwa dan kelestarian lingkungan,” kata Dana Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Sumut.</p>
<p>Ekosistem Batang Toru merupakan hamparan hutan primer dengan luas 1.400 km persegi. Ia berada di perbatasan antara Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Ia juga rumah bagi habitat orangutan jenis baru, yakni orangutan Tapanuli.</p>
<p>“Di hutan sekitar 100.000 orang bergantung, lalu akan dibangun bendungan. Akan ada perusakan keragamanhayati.”</p>
<p>Selain itu, PLTA akan menambang air sungai selama 18 jam, hingga khawatir sekitar 1.200 hektar sawah di bawah kering. “Enam jam kemudian, dibuka, sawah itu akan banjir. Jadi akan banyak kehilangan mata pencaharian, begitu juga ikan dan segala macam,” katanya.</p>
<p>Walhi juga menelaah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), tak memuat soal potensi gempa. Padahal, di bawah lokasi pembangunan PLTA itu ada lempengan gempa Toru.</p>
<p>“Sistemnya ini <em>kan</em> akan membuat terowongan. Kalau ini dibongkar dan dibuat terowongan, itu berpotensi ada gempa. Itu tak dikaji.”</p>
<p>Menurut Dana, di hilir Sungai Toru, masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani juga terancam. Lebih dari 1.200 hektar lahan pertanian produktif di hilir sungai Toru terancam akibat pembangunan proyek tersebut.</p>
<p>Menurut dia, PLTA sekitar 600 hektar, luas hutan 1.400 hektar. Sejak 10 tahun lalu sudah didorong supaya jadi hutan lindung atau konservasi, tetapi pemerintah kabupaten tak pernah mau. Pemerintah daerah, katanya, tetap pertahankan sebagai alokasi penggunaan lain (APL) karena melihat ada potensi bisnis di situ. “Padahal tegakan, layak jadi hutan primer.”</p>
<p>Kalau pembangunan PLTA tak setop, Walhi akan gugat ke pengadilan. “Kita mau ke PTTUN untuk menghentikan izin kalau memang penyokong dana tidak menghentikan.”</p>
<p>Dia meminta, NSHE dan Sinohydro sebagai pelaksana proyek pembangunan segera menghentikan semua operasi, seperti membongkar infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang kini memberikan akses perburuan dan penebangan spekulatif.</p>
<p>“Bank of China dan China Merchants Bank juga harus menghentikan dukungan pendanaan,” katanya.</p>
<p>Dia juga meminta, evaluasi amdal seperti soal dampak sosial dan lingkungan karena dokumen mereka banyak mengabaikan hal-hal penting ini.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63600" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63600" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/surat3-d6a41baa-db1a-419e-aa84-06b7d394afdc-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Surat para ilmuan dunia kepada Presiden Joko Widodo. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kata perusahaan</strong></p>
<p>Agus Djoko Ismanto, Senior Advisor Lingkungan NSHE pada akhir Mei lalu memberikan penjelasan soal kekhawatiran yang muncul dari berbagai kalangan baik kerusakan lingkungan sampai keterancaman habitat orangutan kalau PLTA ada.</p>
<p>Setelah proses berbagai perizinan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), katanya, perusahaan juga melengkapi dengan kajian berstandar internasional dengan ikut pedoman Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) atau penilaian dampai lingkungan dan sosial.</p>
<p>“Perusahaan ini sukarela akan ikuti standar IFC dan Word bank. Jadi,  ada hal-hal yang belum ada di amdal, ada  di sini, antara lain studi mengenai keragaman hayati, termasuk yang akuatik dilakukan studi,” katanya.</p>
<p>Dalam ESIA juga disinggung beberadaan satwa, salah satu orangutan. Untuk tahu detil soal itu, katanya, perusahaan lakukan studi lebih lengkap, misal, kanan kiri jalan sepanjang satu kilometer disurvei guna memastikan pengetahuan soal keberadaan orangutan.</p>
<p>“Survei pakai konsultan atau lembaga resmi. Perusahaan <em>gak</em> punya kapasitas itu. Studi orangutan itu sebelumnya kita lakukan, sekarang kita lakukan lagi dengan supervisi dari otoritas yakni, Badan Konservasi Sumber Daya Alam,” kata Agus.</p>
<p>Dia sebutkan, penelitian lebih detil soal orangutan itu dengan kepala peneliti (<em>team leader</em>) dari Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli.</p>
<p>Dia bilang, perusahaan juga punya tim pengamatan keragaman hayati.</p>
<p>Ceritanya, kata Agus, sebelum mulai <em>land clearing</em>, perusahaan kerja sama dengan LSM lokal. LSM lokal ini, katanya,  pagi-pagi datang ke lokasi untuk mengamati setiap lima hektar lahan yang akan dibuka. Mereka mengamati ada satwa liar atau tidak.</p>
<p>“Kalau ada satwa liar, mereka usahakan bergeser keluar area. Kalau misal, menemukan ada anak atau sarang rangkong. Itu juga diselamatkan dulu.”</p>
<p>Selain itu, juga mengamati tanaman. Kalau menemukan tanaman termasuk ketegori langka, anakan atau bibit akan diambil ke lokasi persemaian.  “Ini untuk kepentingan penanaman kembali lagi. Jenis-jenis setempat nanti akan kembali.”</p>
<p>Setelah pembukaan lahan, katanya, akan ada pemeriksaan kembali untuk melihat ada atau tidak satwa jadi korban. “Ada <em>gak</em> binatang terluka, nanti kalau ada di pertolongan pertama. Sejauh ini belum ada. Itu contoh kongkrit yang sudah dilakukan,” ucap Agus.</p>
<p>Perusahaan juga akan membuka 12 koridor satwa secara bertahap guna mengantisipasi dampak pembukaan lahan, hingga jalan satwa tak terputus. “Ini bangun bertahap. Yang sudah siap ada empat.”</p>
<p>Titik-titik koridor satwa itu, katanya, berdasarkan pengamatan tim keragaman hayati.</p>
<p>Begitu juga kalau ada daerah lintasan satwa terestrial, katanya, akan diupayakan jangan sampai tebing terpotong jadi terjal dan mereka tak bisa lewat. “Kalau, ada lokasi-lokasi <em>gitu</em>, dibikin modifikasi hingga bisa tetap lewat.”</p>
<p>Soal habitat terbelah, katanya, ada Sungai Batang Toru ini memang membelah blok secara alami.  “Air deras.  Lebar antara 40-60 meter, bahkan lebih, kalau ada binatang yang <em>nyebrang</em> itu mungkin <em>gak</em> bertahan. Apalagi orangutan, <em>gak</em> akan mungkin <em>nyebrang</em>.”</p>
<p>Ada juga delta, kalau dari citra satelit seperti dekat. Dia sudah ke lapangan, lebar sungai di delta itu, satu sisi ada sekitar 10 meter, sisi lain sekitar 20 meteran.</p>
<p>Dia menyadari, dalam proses pembangunan ada bongkar pasang, dan ada yang rusak tetapi hal itu coba ditekan seminimal mungkin.</p>
<p>Jalan dan jembatan sementara yang dibuka, katanya, dalam proses pembangunan dilakukan dengan pengawasan ketat. Setelah selesai, jalan dan jembatan selesai ini dibongkar.</p>
<p>Soal kekhawatiran perburuan, katanya, <em>pertama</em>,  perusahaan punya kebijakan <em>zero tolerance</em>. Semua pekerja, kata Agus, dalam kontrak sudah menyatakan, jika melakukan praktik perburuan atau mengambil produk hutan, satwa atau tumbuhan,  mendapatkan sanksi pemecatan dan tak akan dipekerjakan lagi.</p>
<p>Untuk menjalankan itu, katanya, di pintu-pintu masuk tadi dilakukan pemeriksaan. Kala mereka datang, tak boleh membawa peralatan, saat keluar juga diperiksa.</p>
<p><em>Kedua</em>, mereka membentuk <em>wildlife rescue</em>. Fungsinya, setiap orang atau pekerja akan melalui pelatihan dan ada aturan main. Juga ada kewajiban melaporkan kalau berjumpa dengan satwa liar. Ada <em>form</em> diserahkan ke petugas keamanan atau Wildlife Response Unit (WRU).</p>
<p>Dari laporan itu, katanya, WRU akan lakukan penilaian, satwa itu berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya,  maka akan diumumkan, diberi peringatan buat lakukan penghentian kerja sementara. Kalau itu, satwa dilindungi maka akan lapor ke otoritas yakni BKSDA.</p>
<p>“Kalau itu tak berbahaya, berlaku aturan umum, tak boleh menggangu. Bahkan memberi makan dan berlama-lama berinteraksi, ambil foto juga tak boleh. Ada aturan-aturan ketat.”</p>
<p>Tito Prano, penasehat senior bagian komunikasi NSHE mengatakan, PLTA merupakan bisnis air. “Bahan baku bekerja itu air. Kita tak akan membunuh bahan baku kita. Soalnya, investasi kita <em>gede</em> di sini. Kalau bahan baku mati (hutan hilang), investasi kita rugi. PLTA itu sebetulnya, bisnis lingkungan hidup, jasa lingkungan,” katanya.</p>
<p>Ketakutan dalam bisnis PLTA ini, katanya, kalau sampai hutan di hulu rusak dan menggangu pasokan air. Sebenarnya, perusahaan malah mendukung kalau ada kepastian DAS Batang Toru terjaga.</p>
<p>Dia sebutkan, mereka mendapatkan izin 7.000 hektar untuk kepentingan survei (tahap eksplorasi) dan terpakai kurang 600 hektar. Sisanya, mereka kembalikan ke Pemerintah Tapanuli Selatan.</p>
<p>“Kalau misal yang dikembalikan itu jadi kebun sawit, pasokan air kita rusak,” katanya.</p>
<p>Perusahaan, katanya, malah senang kalau lahan-lahan sekitar nanti jadi hutan lindung.  “Misal, pemerintah jadikan hutan lindung, dan perusahaan diminta merawat, pasti mau. Ketimbang kalau buat kebun sawit, tata air pasti rusak. Ini APL, kita inginnya kelola seperti hutan lindung kalau boleh,” kata Tito.</p>
<p>Mereka mengklaim, PLTA Batang Toru disiapkan sebagai proyek irit lahan dengan 67,7 hektar lahan tergenang dengan tambahan areal badan sungai 24 hektar.</p>
<p>Berbicara proyek PLTA Batang Toru, kata Agus, sebenarnya belum mulai. “Sekarang itu baru tahap sangat awal, baru bikin jalan menuju ke lokasi. Baru buka akses,” katanya, akhir Mei lalu kepada <em>Mongabay</em>.</p>
<p>Jalan yang dibangun, katanya,  hampir paralel dengan sungai. Paralel dengan sungai, Agus bilang, agar bisa memanfaatkan lahan relatif marginal, dan tak merusak lahan pertanian secara masif serta tak menambah fragmentasi.</p>
<p>“Ini <em>kan</em> di ujung atau tepian, berbeda misal, bangun di tengah, mungkin habitat di sini dan sana akan terpisah. Dengan tepian ini, kalaupun ada pengurangan sedikit,  ini saja. Hingga tak memfrakmentasi signifikan.”</p>
<p>Jalan dan jembatan itu, katanya, juga bukan jalan umum tetapi jalan khusus. “Nanti akan jadi obyek vital, akses ini sangat dibatasi.”</p>
<p>Mereka juga menyiapkan lahan untuk timbunan dengan total luasan 171 hektar tersebar di beberapa titik.</p>
<p>“Kalau ada galian dan lebihnya disimpan di tempat-tempat ini. Setelah selesai, nanti (lokasi galian) ditanam lagi. Semua tanah ini dibeli dari masyarakat,” katanya.</p>
<p>PLTA Batang Toru target operasi pada 2022. Dengan kapasitas 510 MW, dioperasikan untuk atasi beban puncak, kira-kira enam jam sehari.</p>
<p>“Dengan 510 MW itu, emisi karbon yang bisa dikurangi itu 1,6 megaton per tahun. Itu kontribusi dari PLTA ini terhadap lingkungan,” katanya, seraya menambahkan,  dari penghematan devisa sebesar US$400 juta per tahun karena subtitusi dari penggunaan diesel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #339966;"><a style="color: #339966;" href="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Surat-Ilmuan-Dunia-ke-Jokowi.pdf">Surat Ilmuan Dunia ke Jokowi</a></span></p>
<p>Keterangan foto utama: Orangutan Tapanuli makin terancam kalau habitat mereka terganggu. Pembangunan PLTA Batang Toru khawatir mengganggu spisies orangutan yang hanya ada di Sumatera Utara ini. Foto: Andrew Walmsley/SOCP/IISE</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Indra Nugraha dan Sapariah Saturi [Jakarta]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>63577</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/07/11/dorong-pengembangan-listrik-surya-atap-berikut-ini-masukan-kepada-pemerintah/</link>
            <startYmdtUnix>1531348095000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Dorong Pengembangan Listrik Surya Atap, Berikut Ini Masukan kepada Pemerintah</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1531348095000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>atap1-Screen Shot 2018-07-12 at 5.06.07 AM</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/atap1-Screen-Shot-2018-07-12-at-5.06.07-AM.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/atap1-Screen-Shot-2018-07-12-at-5.06.07-AM-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Listrik tenaga surya atap merupakan salah satu potensi besar guna mendukung target bauran 23% energi terbarukan pada 2025. Sayangnya, walaupun Peraturan Presiden Nomor 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sudah mewajibkan bangunan, baik komersial maupun milik pemerintah memasang panel surya atap, hingga kini belum ada aturan memadai mendorong pengembangan ini.</p>
<p>“Jumlah listrik surya atap tersambung dengan jaringan PLN (<em>grid-tief</em>) meningkat dua kali lipat dalam enam bulan,” kata Andhika Prastawa, Ketua Umum AESI dalam diskusi awal Juli lalu. Kondisi ini, katanya, menunjukkan animo masyarakat tinggi dalam gunakan listrik surya atap.</p>
<p>Tak hanya gedung pemerintah, kata Andhika, gedung perkantoran, bangunan komersial dan perumahan yang dikembangkan oleh <em>developer</em> juga mulai beralih gunakan energi cahaya matahari ini.</p>
<p>Listrik surya atap, katanya, juga jadi bagian dari upaya konservasi energi dan mengurangi pemakaian listrik dari bahan bakar fosil. Secara tak langsung, penggunaan listrik surya atap oleh publik dan <em>non state actors</em> lain juga berkontribusi terhadap pencapaian penurunan emisi sesuai dengan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dalam COP 23 di Paris pada 2015.</p>
<p>Saat ini,  PLN mencatat 414 pelanggan telah memasang listrik surya atap.  “Sekitar 80 sudah bergabung di PPLSA,” kata Ketua PPLSA, Yohanes Bambang Sumaryo.</p>
<p>Pada September 2017,  sejumlah lembaga antara lain, Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap (PPLSA), Institute for Energy Services Reform (IESR), bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA) untuk mendorong pemanfaatan teknologi surya atap hingga mencapai satu gigawatt pada 2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Aturan malah menyulitkan?</strong></p>
<p>Sayangnya,  hingga kini belum ada regulasi memadai untuk pengembangan listrik surya atap.</p>
<p>“Bahkan Permen ESDM No 1 tahun 2017 justru menghambat pemanfaatan teknologi listrik surya atap khusus bengunan komersial dan industri serta fasilitas publik,” kata Fabby Tumiwa, Direktur IESR.</p>
<p>Permen ESDM No 1/2017 tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga Listrik PT.PLN menyatakan, untuk sistem pembangkitan lebih dari 25 kVA harus membayar biaya kapasitas <em>(capacity charger</em>).</p>
<p>Regulasi ini, katanya,  secara tak langsung menghambat pemilik gedung dan pabrik serta kawasan industri memasang pembangkit tenaga surya di atap bangunan mereka. Secara ekonomi, kata Fabby,  jadi lebih mahal dengan ketentuan bayar biaya kapasitas kepada PLN.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63580" style="width: 446px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-63580" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/atap3-Screen-Shot-2018-07-12-at-5.18.49-AM.jpg" alt="" width="436" height="436" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/atap3-Screen-Shot-2018-07-12-at-5.18.49-AM.jpg 436w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/atap3-Screen-Shot-2018-07-12-at-5.18.49-AM-100x100.jpg 100w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/atap3-Screen-Shot-2018-07-12-at-5.18.49-AM-250x250.jpg 250w" sizes="(max-width: 436px) 100vw, 436px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Modul surya di atas carport di kediaman<br />Bambang Sumaryo. Foto: dari buletin Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Gerakan RE100</strong></p>
<p>Saat ini ada gerakan global oleh perusahaan-perusahaan multi nasional, termasuk yang punya investasi di Indonesia, berkomitmen gunakan listrik dari sumber energi terbarukan hingga mencapai 100%. Gerakan ini dinamakan RE100.</p>
<p>Beberapa perusahaan yang jadi anggota RE100 di Indonesia antara lain, AEON, Akzo Nobel,  Aztra Zeneca, AVA, Citi, Coca Cola, Danone, DBS Bank, GM, Google, H&amp;M, HP, HSBC, IKEA, Johnson &amp; Johnson, M&amp;S, Nestle, Nike, P&amp;G, Prudential, Phillips, Ricoh, Schneider Electric, SGS Starbucks, Tetra Pak, Unilever, dan lain-lain.</p>
<p>“Pemanfaatan teknologi surya atap salah satu cara bagi perusahaan-perusahaan ini memenuhi komitmen dan target mereka karena dapat langsung dipasang di atap fasilitas produksi atau kerjanya,” kata Nur Pamudji, Ketua Dewan Pakar AESI.</p>
<p>Mantan Dirut PLN ini juga mengatakan, perlu ada regulasi guna mendorong perusahaan-perusahaan ini memasang listrik surya atap dengan kapasitas besar dan biaya ekonomis.</p>
<p>Saat ini,  pemasangan listrik surya atap berkisar antara US$15.000-US$20.000 per kWp (killo watt peak). Rata-rata pemasang dapat masa garansi 25 tahun karena perangkat mudah dioperasikan, nyaris tak ada biaya perawatan.</p>
<p>Untuk itu,  AESI, IESR, dan PPLSA meminta KESDM segera merumuskan regulasi yang mendorong pemanfaatan teknologi listrik surya atap secara ekonomis. Regulai memadai dapat mendorong perkembangan pasar teknologi fotovoltaik di Indonesia yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya teknologi dan investasi, serta membuka lapangan kerja.</p>
<p>AESI, kata Nur,  siap menjadi mitra pemerintah dalam menyusun regulasi tenaga surya atap hingga potensi ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan optimal oleh berbagai pihak non pemerintah.</p>
<p>Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia menargetkan peningkatan energi terbarukan dari 5% pada 2015 jadi 23% tahun 2025. Target ini mengindikasikan kapasitas pembangkitan listrik dari energi terbarukan 45 gigawatt.</p>
<p>Dengan kata lain perlu sekitar 36 gigawatt dari kapasitas pembangkit saat ini. Pembangkit listrik tenaga surya ditargetkan mencapai 6,4 gigawatt.</p>
<p>Saat ini, kapasitas pembangkit energi terbarukan baru 9 gigawatt. Total kapasitas pembangkit listrik energi surya masih di bawah 100 MWp. Padahal,  potensi nasional tersedia mencapai 560 GWp.</p>
<p>Sejauh ini beberapa regulasi mengatur tentang energi terbarukan tenaga surya, seperti UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 6 dan Pasal 33, UU No 30/2007 tentang Energi. Juga, Peraturan Pemerintah No 74/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional huruf f angka 1.</p>
<p>Juga ada Peraturan Presiden No 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) lampiran 1 halaman 64 menyatakan,  pengembangan tenaga surya untuk tenaga listrik diproyeksikan 6,5 gigawatt pada 2025 dan 45 gigawatt pada 2050 atau 22% dari potensi surya 207,9 gigawatt.</p>
<p>Pada halaman 79 RUEN dinyatakan, guna mencapai pengembangan PLTS itu, langkah antara lain, memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum 30% dari luas atap untuk seluruh bangunan pemerintah, 25% dari atap bangunan mewah, kompleks perumahan, apartemen, kompleks melalui izin mendirikan bangunan (IMB), dan memfasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS.</p>
<p>Ada Permen ESDM No 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, namun hanya mengatur pembelian tenaga listrik dari IPP oleh PLN.</p>
<p>Sementara itu,  dalam Peraturan Direksi PLN No 0733.K/DIR/2013 tentang Pemanfaatan Energi Listrik dari Fotovoltaik oleh Pelanggan PLN, menerapkan net metering.</p>
<p>Standar PLN No. SPLN D5.005-1: 2015 tentang persyaratan teknis interkoneksi sistem fotovoltaik pada jaringan distribusi tegangan rendah adalah sampai kapasitas 30kWp.</p>
<p>“Belum ada standar PLN lebih dari 30 kWp, belum ada net-metering bagi pelanggan tegangan menengah karena persoalan komerisal, bukan teknis,” kata Nur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63578" style="width: 610px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-63578" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/kayon3-rumah-panel-surya.jpg" alt="" width="600" height="400" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/kayon3-rumah-panel-surya.jpg 600w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/kayon3-rumah-panel-surya-100x67.jpg 100w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Panel surya atap. Foto: Luh De Suryani/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pemerintah,  sudah menyatakan sampai akhir 2019,  tak ada kenaikan tarif listrik. Implisitnya, kata Nur, dalam waktu dekat ini tak akan ada kebijakan baru berupa pengumpulan dana energi terbarukan dari pelanggan PLN, sebuah praktik yang dijalankan di banyak negara.</p>
<p>“Pemerintah berupaya keras tidak menaikkan subsidi listrik misal dengan mengatur pembelian batubara oleh PLN dengan harga non market. Kenaikan porsi energi terbarukan dalam bauran energi Indonesia harus ditempuh tanpa menaikkan tarif listrik dan tanpa menaikkan subsidi listrik.”</p>
<p>Mungkinkah tanpa menggunakan APBN? “Bisa saja,” kata Nur.</p>
<p>Namun, katanya,  pemerintah perlu menerbitkan regulasi agar pelanggan PLN dapat memasang pembangkit listrik solar PV baik pada bangunan mereka maupun orang lain.</p>
<p>Untuk itu, perlu diatur pemakaian sendiri dan tak dijual ke PLN. Pelanggan perlu mendapat izin operasi paralel dengan PLN (<em>grid connected</em>) agar kontinuitas pasokan listrik terjaga dan ekonomis tanpa baterai dengan net metering.</p>
<p>“Ini akan lebih stabil karena dipasang di banyak titik. Bukan seperti PLTS besar di satu titik,” katanya.</p>
<p>Selain itu,  pelanggan perlu diberi kelonggaran menyewa pembangkit Solar PV dari provider dengan proses perizinan lebih sederhana dibanding izin sewa pembangkit listrik asal energi fosil.</p>
<p>Untuk kapasitas lebih dari satu MWp,  katanya, pelanggan perlu mendapatkan kelonggaran memasang pembangkit solar PV di tempat terpisah dari tempat konsumsi listrik dan memanfaatkan grid PLN untuk <em>renewable power wheeling </em>(RPW)dengan tarif dibayar ke PLN secara <em>posted stamp. </em></p>
<p>Penting juga, usulan insentif lewat net metering. Kapasitas solar PV milik pelanggan ditentukan oleh kapasitas inverter dalam satu watt yang harus kurang dari kapasitas tersambung dalam satuan VA, misal, pelanggan 5,5 kVA  kapasitas inverter kurang dari 5,5 kW.</p>
<p>Hal lain yang diusulkan AESI yakni insentif buat pelanggan, misal selama 10 tahun pertama penerapan regulasi ini, listrik yang dikirim ke grid dalam metode net metering dihargai dalam tiga tahap.</p>
<p>Untuk kapasitas kurang dari 3 kW, 100% tarif jual PLN ke pelanggan, kapasitas lebih 30 kW-1 MW, 95% tarif jual PLN ke pelanggan dan lebih 1 MW, 90% dari tarif PLN ke pelanggan.</p>
<p>“Untuk kapasitas lebih 30 kW ini belum ada regulasinya.”</p>
<p>Kredit fotovoltaik dalam rupiah, katanya,  hanya berlaku selama tahun berjalan, dan dihibahkan ke PLN akhir tahun. Dengan begitu, pemerintah dan PLN tidak mengeluarkan biaya apapun. ‘Tabungan’ pelanggan pemilik rooftop PV di PLN ini, katanya,  akan membantu keuangan PLN.</p>
<p>Untuk <em>renewable Power wheeling</em> (RPW), dia  usulkan ada semacam ‘jalan tol’ listrik hingga perusahaan yang tergabung dalam RE100 bisa membeli tenaga listrik <em>renewable </em>dengan tarif <em>bussines to bussines</em> di wilayah usaha pembangkit listrik. Pemerintah, katanya,  memfasilitasi mengirim tenaga listrik ke lokasi pabrik via sewa jaringan tenaga listrik yang diatur pemerintah.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Potensi </strong></p>
<p>Indonesia memiliki potensi energi surya besar untuk pembangkitan listrik. Dengan teknologi PV saat ini potensi listrik terbangkitkan 3,2-4,2  kWh/kWp atau setara 1.170 kWh/kWp per tahun.</p>
<p>“Variasi musim sangat rendah hingga produksi listrik setiap tahun cenderung stabil,” kata Fabby.</p>
<p>Potensi energi surya terbuka lebar dikembangkan sebagai sumber pembangkit energi bersih. Sayangnya, Indonesia relatif tertinggal dalam pemanfaatan energi surya buat pembangkitan listrik dibanding kondisi global termasuk negara-negara ASEAN.</p>
<p>Potensi listrik surya atap, katanya,  belum dimanfaatkan optimal padahal dapat mencapai satu GWp per tahun sampai 2030.</p>
<p><span style="color: #339966;"><a class="download-rev" style="color: #339966;" href="http://ebtke.esdm.go.id/download/index/4d5e2446e941fd8d2c62f5ca7e925fb1">Deklarasi PF Rooftop</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63579" style="width: 687px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63579" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/atap1-Screen-Shot-2018-07-12-at-5.06.07-AM-677x512.jpg" alt="" width="677" height="512" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/atap1-Screen-Shot-2018-07-12-at-5.06.07-AM-677x512.jpg 677w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/atap1-Screen-Shot-2018-07-12-at-5.06.07-AM-100x77.jpg 100w" sizes="(max-width: 677px) 100vw, 677px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Gerakan satu juta panel surya atap. Gerakan ini sebenarnya mendapatkan respon positif dari masyarakat, sayangnya, belum ada regulasi mendukung dari pemerintah. Bahkan, ada aturan yang malah menyulitkan. Foto: dari buletin Ditjen EBTKE Kementerian ESDM</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Della Syahni [Jakarta]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>63445</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/07/07/bruce-buckheit-energi-terbarukan-lebih-murah-dari-sumber-fosil/</link>
            <startYmdtUnix>1530975069000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Bruce Buckheit: Energi Terbarukan Lebih Murah dari Sumber Fosil</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1530975069000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>diskusi4-PLTU Batubara memberikan dampak menurunnya kualitas kesehatan masyarakat akibt debu mengandung logam berat dan beracun. Foto Tommy Apriando</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/diskusi4-PLTU-Batubara-memberikan-dampak-menurunnya-kualitas-kesehatan-masyarakat-akibt-debu-mengandung-logam-berat-dan-beracun.-Foto-Tommy-Apriando.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/diskusi4-PLTU-Batubara-memberikan-dampak-menurunnya-kualitas-kesehatan-masyarakat-akibt-debu-mengandung-logam-berat-dan-beracun.-Foto-Tommy-Apriando-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>Kualitas udara memburuk di berbagai belahan dunia jadi momok tersendiri, termasuk Indonesia, antara lain penyebabnya, polusi dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Di Indonesia, pembangunan pembangkit batubara baru terus berjalan dengan alasan pemenuhan keperluan energi listrik.</p>
<p>Bicara polusi batubara, dalam riset Harvard dan Greenpeace pada 2015, bertajuk “Ancaman Maut PLTU Batubara” mengungkapkan, dampak buruk polutan PLTU batubara di Indonesia, membuat 6.500 jiwa meninggal dini.</p>
<p>Penyebab kematian, 2.700 jiwa kena stroke, 2.300 jantung insemik, 300 kanker paru-paru, 400 paru obstuktif kronik, 800 lain karena penyakit pernafasan dan kardiovaskular. Beragam penyakit itu karena paparan SO2, NOx dan PM 2,5 ditambah hujan asam, emisi logam berat seperti merkuri, arsenik, nikel, kromium dan timbal. Belum lagi, ada tambahan prediksi kematian negara tetangga Indonesia, mencapai 7.100 jiwa.</p>
<p>Penelitian lanjutan Harvard dan Greenpeace pada Januari 2017 menyebutkan, kematian dini pertahun di negara-negara Asia Tenggara, Korea, Taiwan dan Jepang dampak pembangkit pembangkit listrik batubara. Di Asia Tenggara, negara terparah Indonesia disusul Vietnam.</p>
<p>Dalam penelitian itu berisi soal rencana lanjutan pembangunan PLTU batubara, emisi di Asia Tenggara, Korea Selatan dan Jepang,  akan naik tiga kali lipat pada 2030 dengan konsentrasi peningkatan terbesar di Indonesia dan Vietnam.</p>
<p>Kalau itu berjalan, bakal menciptakan 70.000 kematian dini setiap tahun. Indonesia, dikatakan bakal menderita tertinggi kematian dini, diikuti Vietnam, lalu Myanmar pada 2030.</p>
<p>Sebenarnya, sumber energi terbarukan seperti air, angin, matahari, panas bumi, begitu besar di negeri ini. Sayangnya, pemanfaatan sumber energi terbarukan masih di bawah 10%. Alasan selalu muncul, energi terbarukan mahal!</p>
<p>Bruce Buckheit, konsultan energi dan lingkungan di ClimateWorks Foundation, juga mantan Direktur United State Environmental Protection Agency (US-EPA) bidang Pengendalian Kualitas Udara, mengatakan, energi terbarukan jauh lebih murah dibandingkan energi fosil.</p>
<p>Beberapa waktu lalu, <em>Mongabay</em> berkesempatan mewawancarai Buckheit, berikut petikan wawancaranya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63111" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63111" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-ni3-Tongkang-batubara-dibawa-ke-muara-Sungai-Samarinda-untuk-dibawa-kembali-ke-PLTU-atau-ekspor-ke-negara-luar.-Foto-Tommy-Apriando-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Tongkang batubara dibawa ke muara Sungai Samarinda untuk dibawa kembali ke PLTU atau ekspor ke negara luar. Foto Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bagaimana pandangan Anda melihat permasalahan energi di Indonesia?</strong></p>
<p>Ada beberapa permasalahan. <em>Pertama</em>, sebenarnya,  ada kelebihan pasokan jaringan listrik terutama untuk Jawa dan Bali. <em>Kedua</em>, PLTU-PLTU sekarang <em>gak</em> mempunyai unit <em>air pollution control</em> (pengendali polusi udara) yang bisa mengontrol PM 2,5, SOx, NOx dan lain-lain seefektif  mungkin. Karena tak mempunyai <em>air pollution control</em> itu, memperparah kualitas udara terutama di Jawa dan Bali.</p>
<p>Revisi permen yang sekarang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, belum cukup signifikan mengurangi dampak polusi udara.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Saat ini, Pemerintah Indonesia punya program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, sebagian di Jawa dan Bali. Anda mengatakan, di Jawa dan Bali,  sebenarnya sudah <em>over supply</em>. Bagaimana Anda menilai rencana ini? </strong></p>
<p>Menurut saya, program 35.000 MW ini harus ditinjau kembali. Kalau semua dibangun dan beroperasi, justru banyak biaya terbuang. Kalau itu tetap dibangun, kelebihan pasokan listrik itu tetap harus dibayar PLN, karena sudah produksi meskipun tak terpakai. Bisa jadi, kelebihan ini akan dibebankan lagi kepada masyarakat sebagai pengguna listrik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Pemerintah beralasan proyek 35.000 MW ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi karena Indonesia negara berkembang. Berbeda dengan Amerika Serikat, negara maju. Menurut Anda?</strong></p>
<p>Katakanlah di pertumbuhan ekonomi menanjak dari 4% jadi 5%, itupun kita sudah mempunyai kelebihan pasokan listrik. Katakanlah pertumbuhan ekonomi 6%-7%, kelebihan pasokan listrik tetap ada. Sebenarnya,  kalau dibilang program 35.000 MW ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dilihat dari mananya? Yang sekarang saja,  sudah kelebihan. Kalau itu tetap dibangun, akan ada biaya-biaya tambahan harus ditanggung lebih banyak di kemudian hari.</p>
<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_63446" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63446" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Bruce-unnamed-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Bruce-unnamed-768x512.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/Bruce-unnamed-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Bruce Buckheit, konsultan energi dan lingkungan di ClimateWorks Foundation, juga mantan Direktur United State Environmental Protection Agency. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pengembangan energi terbarukan lamban karena dianggap investasi mahal. Menurut Anda?</strong></p>
<p>Kalau soal itu kita bisa melihat ke China (Tiongkok), yang sebenarnya juga negara berkembang. Dalam setahun terakhir, karena China banyak menutup PLTU, dengan sendirinya investasi untuk teknologi energi terbarukan turun. Jadi memang iklim investasi harus dibangun dan biarkan pasar sendiri yang mengikuti. Di Amerika Serikat, empat tahun terakhir harga gas dan batubara turun 25%. Harga energi terbarukan naik.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bagaimana Anda menilai, biaya investasi energi terbarukan vs fosil? </strong></p>
<p>Porsi pembangkit energi fosil dan terbarukan tak seimbang. Coba lihat, kalau pemerintah mau bermanuver, mengubah rencana porsi energi terbarukan lebih besar dibandingkan energi fosil, kita bisa lihat strategi pasar dan investasi. Bahan baku untuk panel surya atau angin itu nol, dan itu stabil terus. Harga akan tetap. Jadi tak akan pernah ada <em>gap</em> atau <em>financial potential loss</em>.</p>
<p>Sedang  harga bahan bakar PLTU yaitu batubara tak pernah bisa diprediksi,  bisa naik terus, lalu tiba-tiba turun. Harga berubah-ubah. Itu yang menyebabkan potensi <em>financial risk</em> lebih tinggi. Kalau kita bertanya ke perusahaan tambang batubara berapa  harga yang mereka terapkan untuk batubara akan dibakar di PLTU? Itu <em>gak</em> peduli harga batubara naik atau turun, harga akan sesuai kontrak yang sudah disepakati di awal. Jadi perbandingannya, dilihat dari situ.  <em>Potential financial lost</em> ini pada akhirnya dibebankan ke konsumen hingga tarif listrik naik terus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-59897" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/02/PLTU-grafis-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/02/PLTU-grafis-768x512.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/02/PLTU-grafis-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pembelajaran apa yang bisa dipetik dari Amerika Serikat untuk peralihan energi fosil ke terbarukan dan bisa diterapkan di Indonesia?</strong></p>
<p>Dari 2011-2017, (di AS) listrik dari batubara turun sekitar 20%, energi terbarukan naik 80% terutama banyak <em>demand</em> di <em>hydropower</em>. Kalau di Indonesia,  perusahaan listrik hanya PLN, di AS ada juga beberapa punya swasta. Misal, salah satu lokasi tertentu mereka <em>biding</em> ke beberapa investor energi, harga terendah yang diambil. Mengapa akhirnya memilih energi terbarukan? Karena itu tadi, bahan baku nol. Jadi mengambil harga terendah. Ada perbandingan antara harga energi terbarukan, gas alam, batubara, dan lain-lain.</p>
<p>Perusahaan listrik ini bisa membandingkan tetap yang terendah itu energi terbarukan. Si entitas penyedia listrik tadi karena swasta lebih mudah, jadi bangun saja,  misal membangun <em>wind farm</em> atau solar di satu kota. Ya sudah,  orang-orang tinggal bayar ke mereka. Di AS, setiap negara bagian mempunyai rencana  energi seperti rencana usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia,  yang harus memasukkan porsi energi terbarukan.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bisa jelaskan soal energi terbarukan harus masuk rencana energi tiap negara bagian di Amerika Serikat? </strong></p>
<p>Sebenarnya,  ada dua faktor penyebab energi terbarukan begitu berkembang. <em>Pertama</em>, persyaratan di tiap negara bagian harus memasukan pasokan listrik dari energi terbarukan. Angka pastinya, tidak ada. <em>Kedua</em>, permintaan pasar. Karena permintaan untuk penyediaan energi terbarukan makin tinggi, misal, perusahaan besar ingin pusat data, 100% gunakan energi terbarukan. Jadi, perusahaan penyedia listrik membangun pembangkit energi terbarukan.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-62337" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi6-Target-Bauran-2-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi6-Target-Bauran-2-768x513.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi6-Target-Bauran-2-1200x800.jpg 1200w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi6-Target-Bauran-2-100x67.jpg 100w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi6-Target-Bauran-2.jpg 1280w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Apa yang membuat permintaan energi terbarukan di Amerika Serikat tinggi? </strong></p>
<p>Yang akhirnya membuat mengapa energi terbarukan masif, karena dorongan insentif pemerintah. <strong> </strong>Regulasinya dibangun. Di AS energi terbarukan dapat subsidi pemerintah. Subsidi itu hanya untuk pancingan sementara, nanti dicabut. Setelah jalan, tanpa subsidi harga tetap rendah. Sebenarnya tinggal berani atau tidak? Kalau pemerintah berani memberikan <em>feed in tariff</em> untuk energi terbarukan, pasti banyak berinvestasi di energi terbarukan. Setelah berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak, orang-orang berlomba-lomba berinvestasi di energi terbarukan. Jerman juga melakukan hal sama. Petani-petani di Jerman sekarang jadi orang kaya karena lahan dibeli untuk membangun solar panel. Sementara pertanian tetap jalan. Cuma, atap dipasang solar panel. Apalagi kalau <em>wind farm</em>, tak memerlukan lahan banyak. Hanya membangun tiang-tiang. Jadi pertanian dan peternakan masih bisa jalan.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Di Amerika Serikat,  apakah ada contoh sukses daerah sebelumnya berudara buruk, setelah menerapkan energi terbarukan jadi bersih?</strong></p>
<p>Secara data tertulis soal daerah tertentu yang kualitas udara buruk, kemudian energi terbarukan jadi bagus, itu tak ada. Tetapi, salah satu contoh bisa dilihat di Chicago bagian barat banyak menutup PLTU, kualitas udara membaik.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Apa saran Anda untuk Pemerintah Indonesia agar punya kebijakan energi terbarukan yang baik? </strong></p>
<p>Saya tak akan memberikan rekomendasi langkah pertama, kedua, atau apa. Namun yang termurah dan tercepat adalah pasang unit <em>air pollution control</em> di semua PLTU yang ada saat ini. Itu pasang dulu, misal, dua tahun pertama, buat target dipasang berapa unit. Terus sampai 10 tahun. Pastikan dalam 10 tahun semua <em>air pollution control</em> sudah terpasang di PLTU lama.</p>
<p>Setelah itu, baru membuat porsi energi terbarukan lebih besar. Lama-lama karena porsi energi terbarukan lebih besar, otomatis PLTU yang ada, pelan-pelan ditutup. Nanti penyedia listrik dari energi terbarukan. Kalau bisa tak <em>usah</em> bikin PLTU baru. Di AS,  sudah mencoba tahun 1970, yang lama tak dipasang <em>air pollution control</em>, yang baru dibangun, dipasang <em>air pollution control</em>. Ternyata tak cukup mengejar penurunan emisi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Keterangan foto utama: PLTU batubara memberikan dampak penurunan kualitas kesehatan masyarakat baik karena debu maupun asap pembakaran batubara yang mengandung logam berat dan beracun. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63149" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63149" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-lagi1-PLTU-di-dekat-pemukiman-yakni-Desa-Muaramaung-Kecamatan-Merapi-Barat-Kabupaten-Lahat-Sumsel.-Warga-mulai-merasakan-dampak-dari-debu-PLTU.-Foto-Tommy-Apriando-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">PLTU di dekat pemukiman warga di Desa Muaramaung, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, Sumsel. Warga terkena dampak buruk asap batubara. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Indra Nugraha [Jakarta]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>63432</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/07/06/panel-surya-untuk-warga-temon/</link>
            <startYmdtUnix>1530917211000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Panel Surya untuk Warga Temon</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1530917211000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>temon1-Contoh instalasi panel surya untuk warga Temon, Kulon Progo</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/temon1-Contoh-instalasi-panel-surya-untuk-warga-Temon-Kulon-Progo.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/temon1-Contoh-instalasi-panel-surya-untuk-warga-Temon-Kulon-Progo-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Sebuah video mempertontonkan seorang bocah tengah melantunkan azan. Suara lantang diteruskan ke pengeras suara dan berujung di corong masjid. Azan dengan pengeras suara itu bisa berkumandang dengan listrik tenaga surya.</p>
<p>Ia berlokasi di Masjid Al Hidayah, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Sebagian warga Palihan adalah petani yang menolak tanah jadi bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA).</p>
<p>“Perangkatnya dipinjamkan ikhlas oleh Walhi ke masjid. Kalau rusak tak diminta mengganti,” kata Halik Sandera, Direktur Walhi Yogyakarta, saat membuka pameran, yang sengaja dalam keremangan senja, beberapa waktu lalu.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Kampanye energi bersih</strong></p>
<p>Video itu jadi salah satu karya yang ditampilkan dalam pameran bertajuk energi yang berlangsung 10 Juni-10 Juli, di ruang pamer Ecolab, Walhi Yogyakarta. Beberapa karya fotografi, multimedia, instalasi, dan mural menghias dinding ruang pamer bagian dalam. Di luar ruangan, ada panel surya terpasang di jalan ke pintu masuk.</p>
<p><strong>Baca juga: <span style="color: #339966;"><a style="color: #339966;" href="http://www.mongabay.co.id/2017/12/15/kala-warga-terus-bertahan-tak-rela-lahan-jadi-bandara-baru-yogyakarta-bagian-2/">Kala Warga Terus Bertahan, Tak Rela Lahan jadi Bandara Baru Yogyakarta (Bagian 2)</a></span></strong></p>
<p>Halik bilang, pameran ini bagian dari kampanye energi bersih Walhi. Khusus, mendorong penghentian penggunaan batubara untuk energi di Indonesia.</p>
<p>“Faktanya,  banyak masalah, mulai dari pertambangan, pembangkit listrik, baik di Jawa dan pulau lain.”</p>
<p>Yogyakarta, katanya, adalah kota pengguna energi alias akan mati tanpa pasokan energi. Padahal,  perkembangan kota luar biasa cepat, dibarengi pembangunan lain sangat tergantung jaringan listrik Jawa-Bali.</p>
<p>Ironisnya, seperti dikutip dari data tersaji di pameran, 58% kapasitas pembangkit listrik untuk perusahaan negara dan swasta dari PLTU batubara.</p>
<p>“Kita tahu lima tahun terakhir, pembangunan di Jogja sangat massif. Pasti akan gunakan energi sangat luar biasa,” katanya.</p>
<p>Pameran menghadirkan karya perupa Anang Saptono, Angki Purbandono, Akiq AW, Deon Manunggal, Tampan Destawan. Juga karya dari Lifepatch danVideo Report Jogja.</p>
<p>Sebelum pameran dibuka, beberapa lampu utama di Kantor Walhi Yogyakarta dan ruang pamer Ecolab sengaja dimatikan. Nyaris tidak ada cahaya. Pun langit senja mulai menggelap.</p>
<p>“Ini sengaja kami matikan, supaya kita bisa merasa sedikit situasi di Temon, Kulon Progo. Namun masih ada beberapa cahaya yang kita nyalakan dengan panel surya,” kata Anang Saptono, perupa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63440" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63440" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/temon2-Karya-instalasi-sumber-listrik-dari-buah-semangka-dan-jeruk-nipis.-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/temon2-Karya-instalasi-sumber-listrik-dari-buah-semangka-dan-jeruk-nipis.-768x512.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/temon2-Karya-instalasi-sumber-listrik-dari-buah-semangka-dan-jeruk-nipis.-1200x800.jpg 1200w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/temon2-Karya-instalasi-sumber-listrik-dari-buah-semangka-dan-jeruk-nipis.-100x66.jpg 100w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Karya instalasi sumber listrik dari semangka dan jeruk nipis. Foto: Nuswantoro/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sejak November tahun lalu, PLN memutus aliran listrik ke rumah-rumah warga Temon. Keputusan sepihak itu adalah upaya simbolis pengosongan paksa rumah terdampak pembangunan bandara. Dengan pemutusan aliran listrik diharapkan warga lalu meninggalkan tempat tinggal mereka.</p>
<p>Ombudsman Indonesia Perwakilan Yogyakarta sebelumnya menilai perbuatan PLN memutus jaringan listrik rumah terdampak pembangunan bandara tanpa pemberitahuan. Pemutusan aliran listrik PLN kepada warga penolak pembangunan bandara dianggap menyalahi prosedur atau maladministrasi.</p>
<p>Warga yang bertahan terpaksa memilih menggunakan penerangan genset, atau tanpa penerangan sama sekali.</p>
<p>Pameran ini, katanya, juga pembukaan ruang pamer yang disepakati bernama Ecolab Walhi Jogja. Bersama Akiq AW, mereka diminta menata ruangan yang ada untuk berbagai kegiatan.</p>
<p>“Kategori karya terbagi dua, <em>pertama</em>, khusus dikaitkan dengan tujuan awal donasi 50 panel.”</p>
<p>Panel-panel surya itu sebelumnya milik Walhi Jawa Barat, yang dihibahkan ke Walhi Yogyakarta. Selanjutnya, kedatangan panel ini memantik kegiatan dalam ruang kelas, atau workshop perakitan panel surya.</p>
<p>“Kami masih mencari donasi tambahan, untuk melengkapi rangkaian set ini. Kami masih mencari aki, serangkaian lampu, dan konsol.”</p>
<p>Di dalam ruang pamer ada mural yang menggambarkan modul yang akan dikerjakan di kelas. Ada empat kelas, yaitu kelas merakit lampu, konsol, aki, dan panel.</p>
<p><em>Kedua</em>, pameran ilustrasi pemanfaatan energi terbarukan lewat fotografi dan instalasi. Di dalam ruang pamer juga terdapat kotak kaca berisi perangkat elektronik sehari-hari bertenaga surya, seperti pengisi daya, kalkulator, senter.</p>
<p>“Kami undang siapa saja untuk menyumbang <em>sample</em> perangkat atau penggunaan energi surya di masyarakat. Di sana ada barang-barang yang familiar kita pakai dalam kehidupan segari-hari. Kalau ada koleksi lain silakan ditambahkan.”</p>
<p>Ada pula karya dari neon box untuk mensimulasikan hasil dari panel surya rakitan.</p>
<p>Bagi Walhi, kata Halik, memperkuat kesadaran masyarakat dan pemerintah menyediakan energi bersih dan berkelanjutan mutlak dilakukan. Pemerintah, katanya,  perlu didesak meninggalkan energi kotor, alias energi yang merugikan lingkungan dan sosial.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63439" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63439" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/07/temon3-Spanduk-protes-warga-yang-menolak-bandara-di-Palihan-Kulon-Progo.-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Spanduk protes menolak bandara di Palinan, Kulon Progo. Foto: Nuswantoro/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Nuswantoro [Yogyakarta]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>63338</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/07/01/berbagai-persoalan-lingkungan-dan-agraria-di-jateng-bisakah-berharap-dari-gubernur-terpilih/</link>
            <startYmdtUnix>1530487901000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Berbagai Persoalan Lingkungan dan Agraria di Jateng, Bisakah Berharap dari Gubernur Terpilih?</title>
            <category>Sosial</category>
            <publishTimeUnix>1530487901000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>semen1-Aksi teatrikal para pemuda tergabung di KPPL Pati, pertambangan akan mendorong terjadinya bencana ekologi seperti banjir bandang. Foto Tommy Apriando</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/11/semen1-Aksi-teatrikal-para-pemuda-tergabung-di-KPPL-Pati-pertambangan-akan-mendorong-terjadinya-bencana-ekologi-seperti-banjir-bandang.-Foto-Tommy-Apriando.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/11/semen1-Aksi-teatrikal-para-pemuda-tergabung-di-KPPL-Pati-pertambangan-akan-mendorong-terjadinya-bencana-ekologi-seperti-banjir-bandang.-Foto-Tommy-Apriando-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p><em>Unggul dalam pilkada Jawa Tengah, pertahana, Ganjar Pranowo, berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen dengan perolehan suara lebih 50%. Kalangan organisasi masyarakat sipil menuntut kepala daerah terpilih dapat memastikan lingkungan terjaga.   </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sebagian petani di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pergi ke sawah seperti biasa meskipun ada pemilihan gubernur.</p>
<p>Salah satu petani, Ngatiban, warga Tegaldowo, pada hari pemilihan itu berladang seperti biasa.  Dia tak peduli pemilihan kepala daerah.  Baginya,  tak ada pasangan gubernur dan wakil yang peduli penyelamatan Pegunungan Kendeng.</p>
<p>“Buat apa milih, <em>rak ono</em> <em>seng</em> peduli kelestarian Gunung Kendeng,” katanya, kepada <em>Mongabay.</em></p>
<p>Tak hanya Ngatiban, minggu lalu, di Semarang, Jateng, 23 organisasi tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Keadilan Lingkungan Hidup dan Agraria di Jateng mendeklarasikan memilih gunung, tanah, pesisir, laut dan keberlanjutan lingkungan.</p>
<p>Pada 27 Juni itu, dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, berlaga. Pertahana, Ganjar Pranowo bersama Taj Yasin Maimoen dengan partai pendukung PDI-P, Demokrat, Nasden dan PPP dan Golkar, lalu Sudirman Said-Ida Fauziyah usungan Gerindra, PKS, PAN dan PKB.</p>
<p>Ivan Wagner dari Lembaga LBH Semarang kepada <em>Mongabay</em> mengatakan, tak ada pernyataan kedua kandidat peka krisis ekologi maupun konflik lingkungan dan agraria di Jateng. Padahal, Jateng tengah menghadapi krisis ekologi dan banyak konflik.</p>
<p>Di Pegunungan Kendeng, katanya, eksploitasi karst lindung masih terus berlanjut, bahkan memunculkan banyak izin-izin baru jelang pemilihan gubernur.</p>
<p>Data Dinas energi dan Sumber Daya Mineral Jateng, menyebutkan,  ada 120 izin tambang baru.  Sedang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kendeng menyatakan, keharusan penghentian eksploitasi dan perizinan di Pegunungan Kendeng.  Dengan begitu, katanya, perusahaan-perusahaan seperti PT Semen Indonesia di Rembang, PT Sahabat Mulia Sakti di Pati maupun perusahaan lain seharusnya angkat kaki dari Kendeng.</p>
<p>“Siapapun terpilih kami menuntut komitmen masing-masing untuk melaksanakan KLHS,” katanya.</p>
<p>Dampak penambangan ini, tak hanya di wilayah eksploitasi juga tempat lain. Satu contoh, pembangunan pabrik semen di Rembang, ada tukar guling kawasan hutan di Surokonto Wetan, Kendal.</p>
<p>Tukar guling ini, katanya,  menyebabkan, kriminalisasi beberapa petani. Kiai Azis dan Sutrisno Rusmin,  diseret paksa ke penjara dengan hukuman delapan tahun, denda Rp10 miliar hanya karena menggarap lahan untuk kehidupan sehari-hari!  Mereka dituduh menyerobot kawasan hutan, padahal sudah puluhan tahun petani menggarap lahan itu.</p>
<p>Di Kecamatan Gombong, Kebumen, kata Ivan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) PT Semen Gombong ditolak pada 2016 karena kawasan karst ini tak boleh ditambang karena fungsi lindung.</p>
<p>Meskipun begitu, katanya, hingga kini warga terus menuntut penetapan jadi kawasan lindung, namun selalu mentah di pemangku kewenangan, antara lain kewenangan gubernur.</p>
<p>Di Kecamatan Nguter, Sukoharjo, terjadi pencemaran dari pabrik industri rayon dari PT Rayon Utama Makmur (RUM), sudah memakan korban masyarakat sekitar dan kriminalisasi empat warga serta seorang mahasiswa gara-gara memperjuangkan hak lingkungan sehat.</p>
<p>Mereka terancam pidana, sedang pelanggaran pidana RUM maupun tindak kekerasan aparat tak pernah diproses hukum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 650px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/02/batang2-Lahan-petani-dipasangi-papan-larangan-memasuki-tanah-diarea-PLTU.-Padahal-lahan-tersebut-lahan-milik-warga-tolak-PLTU-Batang-yang-sah.-Foto-Dok-Greenpeace-Indonesia..jpg" width="640" height="425" /></p>
<p class="wp-caption-text">Lahan petani produktif dipasangi papan larangan memasuki tanah di area PLTU. Padahal lahan ini lahan milik warga tolak PLTU Batang yang sah. Apakah ini sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo, yang ingin mewujudkan kedaulatan pangan? Foto: Greenpeace Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pabrik pun, katanya,  masih berdiri dan berpotensi beroperasi serta kembali mencemari.</p>
<p>“Pencemaran lingkungan makin masif di Jateng, LBH Semarang mencatat, dari 34 kasus lingkungan Jateng selama 2017, 16 kasus pencemaran lingkungan,” katanya.</p>
<p>Tak hanya itu. Ada beberapa proyek infrastruktur, seperti di Tambakrejo, berniat menggusur warga untuk normalisasi Kanal Banjir Timur tanpa pengakuan hak-hak konstitusional mereka. Juga reklamasi Pesisir Semarang, penyedotan air tanah massif, gedung-gedung maupun kawasan industri terus dibangun.</p>
<p>Kondisi ini, katanya, menyebabkan penurunan muka tanah, resapan di hulu hilang, air laut naik dan banjir rob.</p>
<p>Senada dikatakan Abdul Ghofar dari Walhi Jateng. Dia bilang, sektor energi, Jateng sasaran energi kotor lewat pembangunan pembangkit-pembangkit listrik tenaga batubara di Cilacap, Rembang, Jepara terakhir di Batang. Di Batang, proyek terus dipaksakan berlanjut dengan fakta merebut paksa lahan-lahan petani.</p>
<p>Saat ini, katanya,  PLTU mulai meresahkan masyarakat nelayan dengan pancang-pancang yang merebut area tangkap mereka.  Belum lagi material atau tongkang merusak jaring bahkan kapal nelayan. Lebih mengkhawatirkan, kelak area tangkap nelayan bisa hilang, polusi limbah, buangan air panas bahkan ikan-ikan tersedot mesin PLTU.</p>
<p>Isu energi lain, katanya, pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) Baturraden di Gunung Slamet juga terjadi konflik.   PLTPB baru tahapan eksplorasi, namun banyak merusak hutan di Jawa.</p>
<p>Dalam draf revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jateng, kata Ghofar, akan dibangun PLTPB di Cilacap, Rembang, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes dan Semarang. Tentu kemungkinan serupa di Gunung Slamet menanti, padahal Jateng sudah surplus energi sejak 2012.</p>
<p>Diapun menuntut komitmen, gubernur terpilih menyelesaikan berbagai konflik lingkungan. “Krisis ekologi maupun dan agraria mendasarkan hak asasi manusia,” katanya.</p>
<p>Gubernur terpilih, katanya, harus menghentikan kebijakan-kebijakan infrastruktur dan tata kota mengalih fungsikan lahan lindung apalagi menggusur tanpa memperhatikan hak masyarakat.</p>
<p>“Sikap kami jelas, memilih lambang Jateng yaitu tetap jaya dan lestari gunung-gunung, tanah air, pesisir, laut, dan keberlanjutan lingkungan,” ucap Ghofar.</p>
<p>Adapun 23 Jaringan Masyarakat Sipil untuk Keadilan Lingkungan dan Agararia Jateng ini yakni, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag), Perkumpulan Petani Surokonto Wetan (PPSW) Kendal, dan  Paguyuban Ujung Negoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonorekso, Roban (UKPWR) Batang.</p>
<p>Ada juga, Karang Taruna Roban Timur, YLBHI-LBH Semarang, Walhi Jateng, Yayasan Desantara, Jatam,  Greenpeace, LRC- KJHAM, maupun relawan integritas, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Lalu, aksi Kamisan Semarang, Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Semarang, Batanglyon, GUSDURian Semarang, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Solidaritas Perempuan, Persaudaraan Lintas Agama (Pelita), Kolektif Simpul Api, Mahasiswa Bergerak serta Perhimpunan Mahasiswa Hukum (Permahi) Semarang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Keterangan foto utama: Para pemuda Pati tergabung dalam KPPL Pati protes tambang batu gamping buat semen yang bakal rusak Pegunungan Kendeng. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_60176" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-60176" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/02/kendeng1-andreas-is-IMG-20180216-WA0017-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Aksi warga Kendeng didominasi perempuan di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut kejelasan sikap pemerintah atas tambang-tambang di Pegunungan Kendeng, seperti PT Semen Indonesia, yang mengancam sumber air warga. Foto: Andreas Iswinarto</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Tommy Apriando [Yogyakarta]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>63220</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/06/25/waspada-ijon-politik-tambang-saat-gelaran-pilkada/</link>
            <startYmdtUnix>1529963279000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Waspada, Ijon Politik Tambang Saat Gelaran Pilkada</title>
            <category>Sosial</category>
            <publishTimeUnix>1529963279000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>The Danger Coal at The Beach in Aceh</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/04/6.-Batubara-tumpah-di-pantai-Lhoknga-Aceh-Besar.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/04/6.-Batubara-tumpah-di-pantai-Lhoknga-Aceh-Besar-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang bertarung dalam pilkada, dirasakan belum menyentuh persoalan apalagi penyelesaian krisis sosial ekologi. Terutama, pada penuntasan berbagai izin tambang dan perkebunan yang ada. Kondisi ini terkuak pada diskusi yang digelar <em>Mongabay Indonesia </em>bersama You Kaltim, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Pokja 30, Sekolah Sungai Karang Mumus (SeSuKaMu), dan Kamisan Kaltim, di Samarinda baru-baru ini.</p>
<p>Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang menegaskan, rekam jejak empat kandidat tersebut masih belum lepas dari persoalan tambang, yaitu kepemilikan bahkan penerbitan izin-izin tambang.</p>
<p>“Para kandidat merupakan orang-orang lama yang sebagian besar memiliki rekam jejak dalam sengkarut pertambangan. Kami mempelajarinya dari situasi beberapa daerah di Kaltim. Jatam melihat, ada ancaman sumber daya alam. Lagi-lagi, pintu masuknya melalui pilkada (pemilihan kepala daerah), sehingga kita harus melihat <em>track record </em>mereka yang dekat publik atau dekat masalah,” kata Rupang.</p>
<p><strong>Baca: <span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="http://www.mongabay.co.id/2017/02/10/jatam-waspada-enam-modus-ijon-politik-tambang-di-indonesia/">Jatam: Waspada Enam Modus Ijon Politik Tambang di Indonesia</a></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_21775" style="width: 610px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-21775" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/02/Tambang-batubara-dengan-ijin-IUP-yang-harus-ditunjau-kembali_Hendar.jpg" alt="" width="600" height="900" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/02/Tambang-batubara-dengan-ijin-IUP-yang-harus-ditunjau-kembali_Hendar.jpg 600w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/02/Tambang-batubara-dengan-ijin-IUP-yang-harus-ditunjau-kembali_Hendar-67x100.jpg 67w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Tambang batubara dengan ijin IUP yang harus ditinjau kembali. Foto: Hendar/Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sebelum nama-nama empat kandidat ini muncul, satu nama besar sudah lebih dulu naik ke permukaan dan sudah diyakini akan terpilih. Dia adalah Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang tersandung kasus suap KPK. Selama namanya berkibar, kekuatan politik di Kaltim merapat pada Rita.</p>
<p>“Empat kandidat yang hadir saat ini, meraih keuntungan ketika KPK menjebloskan Rita ke penjara. Investigasi Jatam, empat kandidat ini memiliki bisnis tambang juga. Ada yang kepemilikannya langsung, ada pula yang berbentuk dukungan dan donor,” ungkapnya.</p>
<p>Rupang mengatakan, dalam beberapa pelaksanaan debat pilkada, empat kandidat tersebut tidak terlihat konsen pada krisis lingkungan di Kaltim. Tidak ada juga yang berani menjanjikan akan menutup lubang-lubang tambang, dan tidak ada yang bicara bagaimana Kaltim keluar dari masalah tambang.</p>
<p>“Belum tampak komitmen pada penyelamatan lingkungan. Yang mereka bahas malah tidak adanya agenda keamanan di Kaltim,” ungkapnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Donor perusahaan </strong></p>
<p>Untuk menjadi seorang Bupati di Kaltim, kata Rupang, pasangan calon harus merogoh kocek 20 hingga 30 miliar. Sedangkan calon Gubernur, rentangnya dari 20 hingga 100 miliar. Lalu, bagaimana pembiayaannya?</p>
<p>“Pilihannya adalah menawarkan ke tim sukses, yang kita kenal sebagai balas jasa. Transaksi politik antara kandidat dan tim sukses. Berikutnya, pendonor, sponsor dan konsultan politik yang bergerak dinamis tapi tidak terlihat di masayarakat,” jelasnya.</p>
<p>Rupang menegaskan, dari empat konsultan kandidat pasangan calon gubernur tersebut, ada yang bermasalah. Jatam ada temuan, ada pasangan kandidat yang disinyalir mendapat sumbangan dari perusahaan tambang.</p>
<p>“Kami mendapat informasi tersebut. Bahkan, ada dua perusahaan ikut menyumbang dengan nominal fantastis. Padahal, jika melihat rilis KPU, sumbangan pihak berbadan hukum maksimal 750 juta Rupiah. Atau ini jangan-jangan bagian dari cuci uang,” katanya.</p>
<p>Rupang menegaskan, laporan kekayaan empat kandidat itu ada baiknya ditelusuri. “Tugas KPK untuk membuka tabir tersebut. Kalau kerja sama antara tambang dan gubernur yang baru ini nantinya lancar, itu lah ijon politik yang dimaksud,” sebutnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 910px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/04/6.-Batubara-tumpah-di-pantai-Lhoknga-Aceh-Besar.jpg" width="900" height="600" /></p>
<p class="wp-caption-text">Batubara yang tumpah di pantai dari kapal pengangkut. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Empat kandidat di mata pengamat hukum lingkungan</strong></p>
<p>Daerah yang kaya sumber daya alam rentan pada permainan kewenangan. Hal ini diungkap pengamat hukum lingkungan, Prof. Sarosa Hamongpranoto. Menurut dia, kunci daerah yang rawan tambang adalah izin yang dikeluarkan. “Harus ada monitor dari Dinas Pertambangan yang otomatis ikut menyoroti masalah tambang. Jika ada yang ditutupi, masyarakat bisa mengadukannya ke Komisi Informasi Publik (KIP). Karena data-data dan informasi itu tidak boleh ditutup-tutupi, seirama dengan undang-undangnya.”</p>
<p>Sarosa menjelaskan, kewenangan izin tambang di daerah ada di beberapa pintu. Ada yang dari bupati dan wali kota, gubernur, maupun pusat. Jika membahas IUP dari tangan gubernur, kata dia, tentu ada syarat-syaratnya. Terkait pemilihan gubenur baru, masyarakat berhak melihat visi-misi kandidat yang ada. Apakah mereka memiliki komitmen pada lingkungan atau sebaliknya.</p>
<p>“Untuk memilih pemimpin yang baik, ini yang penting, visi misi pada lingkungan. Masyarakat tentu bisa melihat, apakah mereka berani mengambil sikap mengenai perizinan di Kaltim, atau bagaimana. Pertambangan di Kaltim hanya memperkaya dan mengutamakan perusahaan saja, bukan masyarakat sekitar,” jelasnya.</p>
<p>Masalah kerusakan lingkungan demikian, masyarakat harus bisa menggali siapa calon yang mereka pilih. “Jika menyinggung ijon politik, semua itu tergantung komitmen para pemimpin. Jika dia komit, tidak akan ada ijon. Masyarakat sudah jeli, tambang dan segala macamnya tidak bisa jadi andalan karena sangat merusak lingkungan. Jangan sampai salah memilih,” ujarnya.</p>
<p>Sarosa menyayangkan, nama Provinsi Kaltim sudah jelek dalam masalah lingkungan. Menurut dia, itu menjadi ujian para kandidat. Masyarakat harus bisa mengukur, kandidat mana yang berani memperbaiki Kaltim. “Catatan untuk gubernur mendatang, bukan tambang saja yang diperhatikan tapi juga lainnya seperti lahan sawit dan hal merusak lainnya.”</p>
<p>Disinggung masalah donor kampanye dari perusahaan tambang, Sarosa mengatakan, tidak apa-apa selagi dalam batas peraturan. “Sudah dibolehkan perusahaan menjadi pendonor, tapi ada batasan dan waktu. Sepanjang itu sesuai peraturan undang-undang, tidak apa-apa. Tetapi kalau lewat, tidak boleh. Dibutuhkan keterbukaan dari masyarakat atau perusahaan. Jangan sampai <em>high cost</em> membuat para kandidat menjadikan serangan fajar sebagai senjata yang membuat masyarakat memilih karena uang, bukan karena hati nurani,” katanya.</p>
<p>Sarosa menegaskan, para kandidat harus memiliki pendirian kuat. “Kalau teguh, tidak akan ada ijon di masa kepemimpinannya. Namun, jika lemah, nanti akan terbelenggu. Nyumbang silakan tapi tidak boleh ada ikatan. Nanti bisa kena gratifikasi, dan ini sangat berbahaya, bahkan sering terjadi,” pungkasnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Yovanda [Samarinda]</publisher>
            <author>Rahmadi R</author>
        </item>
        <item>
            <ID>63146</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/06/21/pilkada-di-provinsi-batubara-adakah-asa-kepada-para-kandidat-bagian-3/</link>
            <startYmdtUnix>1529619072000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Pilkada di Provinsi Batubara, Adakah Asa kepada Para Kandidat? (Bagian 3)</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1529619072000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>DCIM100MEDIADJI_0138.JPG</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-lagi1-PLTU-di-dekat-pemukiman-yakni-Desa-Muaramaung-Kecamatan-Merapi-Barat-Kabupaten-Lahat-Sumsel.-Warga-mulai-merasakan-dampak-dari-debu-PLTU.-Foto-Tommy-Apriando.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-lagi1-PLTU-di-dekat-pemukiman-yakni-Desa-Muaramaung-Kecamatan-Merapi-Barat-Kabupaten-Lahat-Sumsel.-Warga-mulai-merasakan-dampak-dari-debu-PLTU.-Foto-Tommy-Apriando-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><em>Daerah pengerukan batubara tak hanya Kalimantan Timur, juga di Sumatera Selatan. Bukan cuma tambang, juga ada pembangkit batubara. Warga alami masalah karena dampak tambang maupun pembangkit batubara ini. </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Suharman, mantan Kepala Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Merapi Selatan, Lahat, Sumatera Selatan, sedang gundah. Kini,  kampung Suharman, terkepung tambang batubara. Walaupun secara administratif tak ada tambang masuk di kampungnya, namun dampak kerusakan terasa.</p>
<p>Setelah tambang beroperasi, katanya, warga merasakan masalah seperti debu, dan ketika musim hujan lumpur terbawa arus ke sungai. Tambang yang melewati jalan utama menuju Merapi Selatan, tertimbun lumpur, licin, dan tak sedikit warga jadi korban.</p>
<p><strong>Baca juga: <span style="color: #339966;"><a style="color: #339966;" href="http://www.mongabay.co.id/2018/06/17/pilkada-di-provinsi-batubara-begini-suara-warga-bagian-1/" target="_top">Pilkada di Provinsi Batubara, Begini Suara Warga (Bagian 1)</a></span></strong></p>
<p>Belum lagi, katanya, soal limbah, dan pencemaran air. Padahal, 99% warga di sana menikmati air yang mengalir di sungai-sungai. Suharman rindu masa sebelum ada tambang. “Udara sejuk, sekarang sudah panas, ketika kemarau kering.”</p>
<p>Parah lagi, katanya, lokasi pertambangan ada di hulu tempat mata air. Tak pelak, wargapun kena imbas lumpur tambang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pembangkit batubara</strong></p>
<p>Tak hanya tambang batubara. Pembangkit listrik berbahan baku batubara, pun mengancam warga. Seperti Sahlan, sudah berbulan-bulan ini panik.</p>
<p><strong>Baca juga:<span style="color: #339966;"> <a style="color: #339966;" href="http://www.mongabay.co.id/2018/04/04/tahun-politik-rawan-bagi-bagi-izin-ancaman-buat-lingkungan-dan-warga/">Tahun Politik Rawan Bagi-bagi Izin, Ancaman buat Lingkungan dan Warga</a></span></strong></p>
<p>Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di belakang rumahnya sudah beroperasi. Hanya berjarak 200 meter, terpisah sungai dari rumahnya di Desa Muaramaung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.</p>
<p>Dulu, katanya,  sebelum ada PLTU kehidupan masyarakat baik-baik saja tak resah karena suara bising dan polusi. Lokasi PLTU dulu, merupakan perkebunan warga. Hasil ladang membantu mencukupi keperluan pangan keluarga mereka tiap hari. Warga tanam tomat, sayur, singkong, jagung dan lain-lain.</p>
<p>“Sebelum ada (PLTU) berkebun, bertani, ada ladang, ada kebun karet, inilah sumber penghidupan masyarakat lokal disini,” katanya.</p>
<p>PLTU masuk tanpa ada sosialisasi langsung ke masyarakat. “Katanya pembangunan meningkatkan taraf hidup, saya selaku warga yang berdampingan, berdekatan langsung tak pernah menerima manfaat.”</p>
<p>Dia tak menyangkal ada hal positif seperti  setelah masuk PLTU, misal, dapat kartu pintar, bantuan sapi ketika Idul Adha, tetapi tak sebanding masalah yang muncul.</p>
<p>“Negatifnya lebih besar, rumah saya dekat cerobong PLTU, mau <em>nuntut</em> juga kami tak tahu kemana, informasi sangat tertutup. Kami ingin tahu kandungan kimia berbahaya apa dari polusi udara PLTU. Warga sudah banyak mengeluh asap, jika siang sedikit asap keluar, kalau malam banyak,” katanya.</p>
<p>Dia takut, polusi PLTU meracuni  warga, tanaman dan ternak secara pelahan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63150" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63150" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-lagi3-PLTU-Batubara-telah-memberikan-dampak-menurunnya-kualitas-kesehatan-masyarakat-akibt-debu-mengandung-logam-berat-dan-beracun.-Foto-Tommy-Apriando-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Batubara, di tambang timbulkan masalah lingkungan dan kesehatan warga, di hilir, antara lain, pembangkit batubara, juga ciptakan beragam masalah. Apakah para calon pemimpin daerah, tak ada yang peka masalah rakyat ini? Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Belum lagi sumber air bersi terancam. Dia contohkan, sungai yang selama ini memasok air bersih warga sudah rusak. “Dulu mandi, cuci dan minum pakai air sungai. Kini,  warga harus buat sumur untuk minum. Kami juga takut air sumur tercemar polusi udara dan limbah air PLTU.”</p>
<p>Sahlan meyakini kerusakan sungai karena pertambangan batubara di hulu dan limbah PLTU, namun dia tak tahu harus berbuat apa. Dia berharap,  ada kepedulian perusahaan dan pemimpin daerah terhadap lingkungan di kampungnya.</p>
<p>“Sekarang, tak ada warga mandi di sungai, saya pernah mandi di sungai, setelah itu kulit gatal-gatal,” katanya.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pilkada Sumsel</strong></p>
<p>Sumsel juga akan pilkada. Suharman bilang, Sumsel perlu pemimpin terbuka data, informasi terhadap investasi yang berdampak bagi manusia sekitar. “Mau mereka yang peduli lingkungan, mau turun dan mendengarkan masyarakat,” katanya.</p>
<p>Dia berharap,  ke depan hajat hidup masyarakat di kampung turut menikmati hasil pembangunan, hasil bumi, hingga pendapatan di Lahat, tak hanya mengalir kesegelintir orang. Apalagi mayoritas warga petani padi, dan kopi.</p>
<p>“Pilkada tentu saya akan memilih pemimpin yang mendengarkan keluhan warga dan peduli alam. Kami kampung yang lebih sehat dan bersih seperti dulu,” katanya.</p>
<p>Muhammad Khairul Sobri, akrab disapa Eep, Direktur Walhi Sumatera Selatan,  mengatakan, di Sumsel kearifan lokal masih kental, kebudayaan-kebudayaan berkaitan hutan larangan, maupun hutan adat ada tetapi tak mendapatkan pengakuan pemerintah.</p>
<p>Sedang izin-izin kepada bisnis ekstraktif, seperti pertambangan,  terus keluar padahal biaya pemulihan lingkungan tinggi. Sumsel, salah satu produsen batubara dengan produksi 2017 sebesar 32 juta ton, pada 2016 ada 29 juta ton.</p>
<p>Di Sumsel, katanya, operasi tambang bikin kualitas lingkungan turun, sumber mata air rusak. Dia contohkan, di Kabupaten Lahat, tambang berada di hulu sungai, padahal di hilir ribuan petani pakai air untuk keperluan harian dan irigasi. Seharusnya, kata Eep,  sektor pertanian diselamatkan, lindungi dari ekspansi pertambangan dan lain-lain.</p>
<p>“Siapapun pemimpin ke depan di Sumsel, harus mempercayakan pengelolaan sumber alam kepada rakyat. Masyarakat mampu mengelola sumber alam dengan kearifan lokal mereka,” katanya.</p>
<p>Walhi, katanya, meminta masyarakat selektif melihat visi misi kandidat lima tahun ke depan. “Pilih yang peduli lingkungan, tak korupsi dan peduli petani.”</p>
<p>Merah Johansyah Ismail, Dinamisator Jatam Nasional mengatakan, Jatam menemukan ada korelasi hubungan erat antara proses electoral pilkada, pemilihan anggota legislatif, pemilu presiden, dengan sumber pendanaan dari eksploitasi sumber alam, khusus pertambangan.</p>
<p>Temuan Jatam, katanya, dalam tahun politik ini, ada 170 obral perizinan pertambangan baru keluar oleh pemerintah di berbagai daerah yang menyelenggarakan pilkada.</p>
<p>“Ditengarai berhubungan dengan menyokong atau memobilisasi pembiayaan politik kandidat di daerah-daerah itu, lewat ijon politik,” katanya.</p>
<p>Dari 170 itu, ada 120 izin tambang keluar di Jawa Tengah, 34 izin tambang diobral bahkan dua pekan sebelum penetapan masa calon di Jawa Barat, dan sembilan titik pertambangan ilegal batubara masif di Kaltim.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63151" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63151" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-lagi2-Lubang-bekas-tambang-batubara-di-hulu-Desa-Perangai-berdekatan-dengan-Suaka-Margasatwa-dan-Taman-Nasional-Bukit-Barisan-Selatan-Kabupaten-Lahat-Sumsel.-Foto-Tommy-Apriando-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Lubang bekas tambang batubara di hulu Desa Perangai, Lahat, Sumsel. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di sana, katanya, pembiaran hukum terjadi karena kandidat punya latar belakang penegak hukum. Hal ini, katanya, terjadi di Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sumatera Utara dan Papua.</p>
<p>Mengapa ini terjadi? Kata Merah, biaya politik mahal. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015, biaya jadi kepala daerah seperti bupati dan wali Kota mencapai Rp20-Rp30 miliar, dan biaya jadi gubernur sekitar Rp100 miliar.</p>
<p>Kajian KPK terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), rata-rata dari ratusan calon kepala daerah hanya punya uang Rp6 miliar-Rp7 miliar. Ada ruang bagi politik ijon. Pengusaha, katanya, jadi sponsor, menyiapkan uang untuk para kandidat. Ujung-ujungnya, kandidat bukan lagi memperjuangkan isu-isu krisis dan problem rakyat, tetapi sibuk memperjuangkan kepentingan pengijon, atau sponsor mereka.</p>
<p>Ijon politik, katanya,  membuat demokrasi jadi buruk. Di daerah kaya batubara, katanya, rawan ijon politik. “Ini akan menenggelamkan demokrasi elektoral pada demokrasi pro ekonomi batubara atau energi fosil. Bukan jadi kemenangan rakyat, bukan pesta rakyat, namun pesta pengusaha batubara, pesta pemimpin pro energi fosil.”</p>
<p>Visi-misi para kandidat, cenderung umum, hanya bicara perbaikan infrastruktur, jembatan kesehatan, pemukiman, pelayanan publik dan pendidikan.</p>
<p>“Mereka mengabaikan krisis sesungguhnya yang dihadapi rakyat.”</p>
<p>Dia contohkan, di wilayah pengerukan batubara, seperti Kalimantan Timur, masyarakat sehari-hari berhadapan dengan banjir karena penguasaan ruang oleh tambang batubara.</p>
<p>Masyarakat, katanya,  dihantui rasa cemas, karena anak-anak mereka terancam lubang bekas batubara yang mengusai perkkotaan, baik di belakang rumah penduduk, atau sekitar pemukiman.</p>
<p>Di tempat lain, seperti Bengkulu, kata Merah, terjadi penghancuran daerah aliran sungai sebagai tempat pembuangan batubara. Di Sumatera Selatan,  pengangkutan batubara melalui kereta api, pencemaran udara, pembakaran lewat PLTU tak jadi bahan kandidat.</p>
<p>“Apa yang kita harapkan jika demokrasi prosedural ini menguntungkan pengusaha batubara ketimbang rakyat.”</p>
<p>Jatam, katanya, menyerukan kepada para korban batubara, maupun pembangkit listrik batubara, tak perlu ikut pesta demokrasi jika tak menjamin keselamatan alam dan rakyat.</p>
<p>Jatam mendesak, pemerintah memperhatikan aspirasi warga yang mempertanyakan kualitas demokrasi saat ini. Pengamatan Jatam di beberapa, katanya, terlihat isu kerusakan lingkungan, atau daya rusak pertambangan belum jadi materi debat.</p>
<p>“Para kandidat mengabaikan dua isu utama,  yaitu energi bersih dan ramah lingkungan. Krisis ekologi warga juga tak jadi perbincangan,” katanya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Semoga rakyat peka dan selektif dalam memilih! (<strong>Selesai) </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Keterangan foto utama: PLTU di dekat pemukiman warga di Desa Muaramaung, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, Sumsel. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Tommy Apriando [Yogyakarta]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>63109</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/06/19/pilkada-di-provinsi-batubara-bagaimana-pandangan-mereka-bagian-2/</link>
            <startYmdtUnix>1529451420000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Pilkada di Provinsi Batubara, Bagaimana Pandangan Mereka? (Bagian 2)</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1529451420000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>DCIM100MEDIADJI_0032.JPG</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-ni2-PLTU-Batubara-tidak-hanya-meninggalkan-dampak-lingkungan-hidup-di-hilir-namun-juga-dampak-penambangan-di-hulu.-Foto-Tommy-Apriando.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-ni2-PLTU-Batubara-tidak-hanya-meninggalkan-dampak-lingkungan-hidup-di-hilir-namun-juga-dampak-penambangan-di-hulu.-Foto-Tommy-Apriando-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Setelah dari Desa Mulawarman, saya menuju Desa Santan Tengah, Kecamatan Muarangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.</p>
<p>Romiansyah, sama seperti Rukka dan Raswi. Di sana, pertambangan batubara sebabkan air bersih di Sungai Santan,  tercemar limbah batubara.</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Baca juga: <a style="color: #339966;" href="http://www.mongabay.co.id/2018/06/17/pilkada-di-provinsi-batubara-begini-suara-warga-bagian-1/">Pilkada di Provinsi Batubara, Begini Suara Warga (Bagian 1)</a></strong></span></p>
<p>Romiansyah, akrab disapa Nebo mengatakan, desa nereka dikenal sebagai kampung kelapa, adapun budaya desa, yakni kebudayaan sungai. Selain kelapa, masyarakat mayoritas bertani, menanam sayur, jagung, bahkan dulu tanam kopi dan kakao.</p>
<p>“Kini warga hanya tanam kelapa dan jagung,” katanya April lalu.</p>
<p>Kampung ini mayoritas Suku Bugis. Terbagi dari tiga desa, yakni Desa Santan Hulu, Santan Tengah dan Santan Hilir. Ketiga desa terhubung melalui sebuah sungai, yakni Sungai Santan.</p>
<p>Nebo ingat, dulu keseharian selalu di sungai. Semua transportasi penghubung antardesa, bahkan ke kota besar melalui jalur sungai. Bahkan dulu keperluan air bersih gratis dari Sungai Santan.</p>
<p>Kala perusahaan tambang dating, semua berubah. Tambang batubara izin di kawasan hutan lindung di hulu Sungai Santan. Sumber air bersih hilang.</p>
<p>Banjir besar juga sering terjadi dan menenggelamkan desa. Pada Maret 2018, air setinggi satu meter menenggelamkan desa, dan gagal panen.</p>
<p>Dulu,  perusahaan berjanji, sebagus apapun jalan perusahaan nanti, akan ada jalan pula di kampung. Faktanya, kata Nebo, janji tinggal janji.</p>
<p>Bagaimana pemerintah daerah? Nebo nilai, mereka hanya diam atas berbagai tindakan pelanggaran perusahaan. Gubernur,  bahkan tidak berpihak pada warga terdampak, bahkan mendukung perusahaan.</p>
<p>“Jadi pilgub besok saya tetap konsisten tak akan memilih, mereka tak ada yang peduli masyarakat yang menjerit akibat terdampak tambang batubara,” kata Nebo.</p>
<p>Setelah membaca visi dan misi para calon gubernur, tak ada yang mengangkat penyelamatan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar pertambangan batubara.</p>
<p>Dari keempat kandidat, katanya,  tak ada memiliki rekam jejak baik dan pro lingkungan hidup.</p>
<p>Apa kata pegiat lingkungan di Samarinda? Pradarma Rupang, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim mengatakan, pada 2005 ketika pemilihan langsung kepala daerah, obral izin tambang lahir.</p>
<p>Kini,  di Kaltim ada 1.194 izin usaha pertambangan (IUP) versi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data itu berbeda dengan Dinas Pertambangan Kaltim menyebut ada 1.404 IUP di Kaltim.</p>
<p>Jatam Kaltim meyakini,  ada data siluman, ada perbedaan sekitar 210 izin sebenarnya tidak bisa dijelaskan hingga sekarang, bahkan KPK dan KESDM tidak bisa memverifikasi.</p>
<p>“Dugaan kuat kami ada rente di balik terbit izin oleh pemerintah kabupaten atau kota,” katanya<em>. </em></p>
<p>Celah-celah korupsi di sektor pertambangan banyak di setiap lini, dari proses hulu hingga hilir. Sejak penerbitan izin, ditenggarai ada dugaan koruspi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63111" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63111" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-ni3-Tongkang-batubara-dibawa-ke-muara-Sungai-Samarinda-untuk-dibawa-kembali-ke-PLTU-atau-ekspor-ke-negara-luar.-Foto-Tommy-Apriando-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Tongkang batubara dibawa ke muara Sungai Samarinda untuk dibawa kembali ke PLTU atau ekspor ke negara luar. Foto Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Catatan Jatam, saat penerbitan dokumen-dokumen teknis ditenggarai jadi ladang korupsi, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) punya nilai untuk diloloskan, nominal sekitar Rp50-Rp60 juta, belum termasuk dokumen reklamasi, pasca tambang.</p>
<p>Dia bilang, begitu banyak daya rusak tambang terutama soal keselamatan rakyat. Di Samarinda,  tambang mengkapling 71% dari luas kota, menelan korban 17 jiwa, mayoritas anak-anak.</p>
<p>Samarinda jadi korban terbesar karena hampir sebagian izin-izin itu deka pemukiman, tambang juga menurunkan daya tahan tubuh warga kota dan dua kabupaten di Kaltim. Sebagian besar keluhan-keluhan masyarakat di rumah sakit di wilayah dekat tambang adalah inpeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan TBC.</p>
<p>Pada sektor pertanian dan pangan, Kaltim paling terpukul. Pertanian Kaltim tiap tahun mengalami degradasi lahan. Alih fungsi lahan 100.000 hektar dari pertanian menjadi tambang. Di Kaltim, lahan persawahan hanya 117.000 hektar, luasan panen hanya 69.000 hektar, tak sampai 1% daratan Kaltim (12,7 juta hektar).</p>
<p>“Batubara panglima dalam hal menempati ruang hidup di Kaltim,mencapai 5,3 juta hektar, setara 43% dari luasan Kaltim.”</p>
<p>Terkait para kandidat gubernur Kaltim, kata Rupang, Jatam meragukan keberpihakan mereka pada isu-isu kelestarian lingkungan, ekologi bahkan pada krisis rakyat.</p>
<p>Catatan Jatam, hampir semua tak memiliki prestasi atau rekam jejak dalam menyelesaikan problem rakyat. Keempatnya ditengarai tersandera kepentingan-kepentingan bisnis tambang.</p>
<p>Dari visi misi empat pasangan calon itu, tak ada hal besar terkait konservasi lingkungan maupun perlindungan dan keselamatan rakyat. “Para kandidat tak ada berbicara mengenai jalan keluar dari krisis.:</p>
<p>Rupang berharap, KPK hadir menyusuri dari rekam jejak biaya-biaya kampanye para kandidat ini.</p>
<p>Hari Darmanto, anggota Badan Pengawas Pemilu Kaltim mengatakan, keempat calon Gubernur Kaltim, aturan batasan sumbangan dana kampanye perorangan Rp75 juta, dan badan hukum Rp750 juta.</p>
<p>Jika dana kampanye diberikan seorang atau badan hukum lebih dari batasan akan diserahkan ke Negara. Tujuannya, mencermati dana kampanye guna mencegah pencucian uang dalam kegiatan pemilu.</p>
<p>Hari bilang, tak ada aturan yang menyinggung soal moral perusahaan, misal, perusahaan sawit atau tambang yang punya rekam jejak buruk seperti mencemari lingkungan, tak bayar pajak, atau merampas lahan masyarakat adat.</p>
<p>“Perusahaan pernah dituntut melakukan kejahatan lingkungan, atau pengerusak lingkungan tidak ada larangan. Ketentuan dana kampanye cuma membatas orang dan badan hukum,” kata Hari.</p>
<p>Rudiansyah, Ketua Divisi Teknis pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kaltim memastikan, tema debat kampanye menyentuh persoalan krisis ekologi di Kaltim.</p>
<p>“Kita sadari konteks di Kaltim pasangan calon harus berlomba mengembalikan fungsi kawasan yang selama ini tereksplorasi dan tereksploitasi.”</p>
<p>Kalau semua calon pemimpin hanya fokus menggali sumber daya alam, tak ada proses lebih efektif dan sistematis serta kebijakan-kebijakan mengembalikan fungsi-fungsi kawasan itu, bencana ekologis besar menanti Kaltim.</p>
<p>“Kita berharap kandidat yang bertarung di pilgub Kaltim, punya visi kuat mengembalikan fungsi kawasan itu.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63112" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63112" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-ni1-Aktivitas-peledakan-yang-hanya-berjarak-puluhan-meter-dari-pemukiman-warga-bikin-rumah-warga-retak-dan-resah-akibat-getarannya.-Foto-Tommy-Apriando-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Peledakan buat tambang batubara hanya berjarak puluhan meter dari perumahan warga di Kaltim. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rudi berharap, pilgub ini menjadi sarana evaluasi bersama para pemilih. Tak hanya melihat sosok calon, katanya, juga pendukung dan penyokong dana kampanyenya.</p>
<p>Harris Retno Susmiyati, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, mengatakan, bicara tambang dan perempuan ada beberapa persoalan.</p>
<p>Perusahaan tambang dalam operasi membutuhkan lahan luas, pengambilan lahan mengakibatkan perempuan-perempuan kehilangan wilayah hidup. Mayoritas perempuan Kaltim, katanya,  bekerja di sektor pertanian tradisional.</p>
<p>Ketika lahan, dan kebun beralih menjadi tambang, mereka kehilangan akses terhadap tanah.</p>
<p>Data Badan Pusat Statistik Kaltim, pengangguran terbanyak perempuan. Hasil riset yang Harris Retno lakukan, hanya 1,2% perempuan bekerja di sektor pertambangan.</p>
<p>Persoalan lain dari tambang,  ada anak-anak tenggelam di lubang tambang. Sudah ada 28 meninggal,dan terbukti yang menyuarakan keadilan bagi korban ialah perempuan.</p>
<p>Hal lain, kualitas air buruk, ketersedian air bersih jadi barang langka, lagi-lagi dampak paling banyak tentu perempuan, dalam keseharian merekalah yang berhubungan dengan ketersediaan air.</p>
<p>“Inilah potret persoalan yang kaitannya dengan perempuan dan pertambangan. Perempuan jadi pihak yang balik besar dampaknya,” katanya.</p>
<p>Respon pemerintah?  Lagi-lagi abai. Salah satu bukti, upaya hukum terhadap anak tenggelam di lubang tambang, hanya dua kasus proses hukum. “Itupun pertanggungjawaban secara hukum hanya penjaga lubang, atau satpam. Penanggungjawab perusahaan mereka tetap bebas. Taka da sanksi berat bagi perusahaan, bahkan masih terus aktif merusak lingkungan.”</p>
<p>Mengenai pilgub, Retno, belum lihat kandidat punya solusi terhadap persoalan- yang dihadapi perempuan. Hilangnya mata pencaharian, lingkungan hidup yang baik, sulit air bersih, dan banjir selalu mereka hadapi.</p>
<p>Seharusnya,  pada kandidat, berani mengevaluasi atau audit perusahaan tambang, dan berani mencabut izin-izin bermasalah. “Sampai sekarang saya belum lihat ada kampanye politik yang menyuarakan itu.”</p>
<p>Sementara, Herdiansyah Hamzah, akrab disapa Castro, pegiat anti korupsi di Kaltim mengatakan, dari empat calon gubernur, dikaitkan kasus korupsi sumber daya alam, hampir setiap calon tak menyebutkan detail kampanye atau visi misi terkait pemberantasan korupsi. Juga tak sebutkan komitmen anti korupsi pada level pemerintahan termasuk korupsi sektor sumber daya alam.</p>
<p>“Persoalan Kaltim paling urgen bagaimana mengatasi lubang-lubang yang diakibatkan pembiaran hukum, patut diduga ada korupsi di sektor sumber daya alam itu,” katanya.</p>
<p>Daerah kaya sumber alam, jadi lubang korupsi terutama aspek perizinan. Perizinan, katanya, jadi aspek paling lemah dan gampang dibobol, paling mudah lalu lintas tindak pidana korupsi.</p>
<p>Castro bilang, salah satu kelemahan system di Indonesia,  menelusuri biaya kampanye. “Kita tidak punya <em>supporting system</em> melacak asalnya. Tidak ada sistem dan regulasi yang mencoba membuat jejaring bahwa perusahaan A punya <em>trackrecord</em> seperti ini, hingga penyelenggara bisa menentukan boleh dan tidaknya menyumbang.”</p>
<p>Soal ijon politik, katanya, terlihat ada peningkatan izin tambang, sawit ataupun transaksi perizinan lain menjelang dan sesudah pilkada. (<strong>Bersambung</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63113" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63113" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-ni4-Lubang-bekas-tambang-batubara-yang-belum-direklamasi-perushaan-tambang-di-Kukar-Kaltim.-Foto-Tommy-Apriando-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-ni4-Lubang-bekas-tambang-batubara-yang-belum-direklamasi-perushaan-tambang-di-Kukar-Kaltim.-Foto-Tommy-Apriando-768x512.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-ni4-Lubang-bekas-tambang-batubara-yang-belum-direklamasi-perushaan-tambang-di-Kukar-Kaltim.-Foto-Tommy-Apriando-1200x800.jpg 1200w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-ni4-Lubang-bekas-tambang-batubara-yang-belum-direklamasi-perushaan-tambang-di-Kukar-Kaltim.-Foto-Tommy-Apriando-100x67.jpg 100w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-ni4-Lubang-bekas-tambang-batubara-yang-belum-direklamasi-perushaan-tambang-di-Kukar-Kaltim.-Foto-Tommy-Apriando.jpg 1280w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Lubang bekas tambang batubara yang belum direklamasi perushaan tambang di Kutai Kartanegara, Kaltim. Foto Tommy Apriando/Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Tommy Apriando [Yogyakarta]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>63054</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/06/17/pilkada-di-provinsi-batubara-begini-suara-warga-bagian-1/</link>
            <startYmdtUnix>1529278554000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Pilkada di Provinsi Batubara, Begini Suara Warga (Bagian 1)</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1529278554000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>DCIM100MEDIADJI_0038.JPG</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara5-Desa-Mulawarman-dulu-lumbung-pangan-sekarang-terkepung-tambang-batubara.-Foto-TOommy-Apriando.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara5-Desa-Mulawarman-dulu-lumbung-pangan-sekarang-terkepung-tambang-batubara.-Foto-TOommy-Apriando-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Hari itu, Rahmawati,  tak enak badan. Sehari sebelumnya dia berobat ke dokter. Dia kelelahan. Dokter menyarankan, Rahma banyak istirahat, tetapi memilih tetap kerja agar penghasilan keluarga mencukupi, tak hanya bergantung suami.</p>
<p>“Dulu jika ada almarhum (Raihan), sakit begini, dia sudah pijit dan masakin mie buat saya,” kenang Rahma.</p>
<p>Muhammad Raihan, anak Rahma, korban anak-anak kesembilan yang tewas di lubang bekas tambang batubara PT Graha Benua Etam, di Samarinda, Kalimantan Timur. Hingga kini di Kalimantan Timur, yang terdata 28 anak meninggal dunia di lubang maut karena perusahaan tambang tak reklamasi.</p>
<p>“Dulu saya sampaikan ke gubernur dan Ibu Menteri Siti Nurbaya, jangan lagi anak jadi korban di lubang tambang. Cukup saya merasakan, jangan ada lagi ibu yang kehilangan anak,” katanya kepada <em>Mongabay.</em></p>
<p>Sayangnya, tak ada respon tegas dari kepala daerah di Samarinda dan gubernur, perusahaan tambang dibiarkan terus merusak dan korban bertambah. Berbagai cara, katanya sudah dia lakukan menuntut keadilan. Hampir empat tahun sejak Raihan tewas, tak ada tindakan hukum kepada perusahaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>***</p>
<p>Awal 2018, rumah Rahma didatangi petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Samarinda, mendata pemilih tetap untuk pemilihan gubernur Juni 2018. Stiker sudah terpajang di jendela rumah, terdata dua pemilih. Rahma, tak peduli pilkada gubernur dan wakil gubernur. Katanya, sudah tahu <em>track record</em> para calon, tak ada yang peduli para keluarga korban tambang, semua dekat dengan tambang batubara.</p>
<p>Kaltim, merupakan daerah produsen batubara terbesar di Indonesia. Data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim, pada 2017, produksi batubara daerah ini lebih 82 juta ton, dari perusahaan berizin usaha pertambangan belum termasuk pemegang izin perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (PKP2B) alias perizinan dari pusat.</p>
<p>“Saya berpikir buat apa memilih mereka, yang dipilih itu-itu juga. Selama ini,  saya mengadu tak pernah direspon,” katanya.</p>
<p>Ada yang bikin Rahma sakit hati hingga kini. Kala itu, wakil gubernur dan Wali Kota Samarinda berjanji menutup lubang tambang tempat Raihan tenggelam. Janji itu tak terpenuhi, lubang tambang ditutup urukan tanah, tetapi tak dipagari, hanya beberapa ditutup lembar seng bekas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63056" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63056" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara7-Ibu-Rahmawati-memegang-foto-anaknya-M-Raihan-korban-ke-sembilan-lubang-tambang-batubara.-Foto-Tommy-Apriando-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Rahmawati memegang foto anaknya, M Raihan korban ke sembilan lubang tambang batubara. Foto Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dia juga menilai, para calon tak visi misi soal krisis lingkungan Samarinda. Banjir di berbagai tempat, tak ada solusi.</p>
<p>“Saya dan suami tak akan datang ke TPS. Tak yakin juga mereka akan selesaikan persoalan lubang tambang di sini (Kaltim),” katanya.</p>
<p>Dia bilang, sudah ada calon gubernur datang ke rumahnya, berjanji selesaikan kasus anak mati di lubang tambang. Dia tak peduli.</p>
<p>Menurut Rahma ada yang aneh, calon berencana jadikan lubang dan lokasi berkas tambang jadi kebun sawit.</p>
<p>“Dia mengeluh soal lubang tambang, janji akan selesaikan, tapi <em>kok</em> jadi sawit.”</p>
<p>Walaupun tak akan memilih, namun Rahma punya saran dan harapan untuk gubernur terpilih nanti. Katanya, agar gubernur memperhatikan para korban tambang batubara, dan selesaikan reklamasi lubang tambang.</p>
<p>Ketika ditanya, apakah 28 kasus anak meninggal di lubang tambang akan selesai oleh gubernur terpilih nanti? Rahma tak yakin.</p>
<p>“<em>Allahualam</em>. Sepertinya tetap <em>mandeg</em>,” kata Rahma.</p>
<p>Raihan meninggal di lubang bekas tambang batubara kala pulang sekolah. Ketika itu, dia berusia 10 tahun.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kampung jadi ‘milik’ perusahaan</strong></p>
<p>Masalah warga dengan industri ekstraktif juga diceritakan Rukka, warga Rukun Tetangga 6, Sungai Nangka, Kelurahan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia tinggal sejak 1980 di kampung itu.</p>
<p>Sekitar 1970, dia menyusuri sungai dengan sampan, mencari lahan kosong untuk bermigrasi dan bertani. Ketika menyusuri Sungai Nangka, dia menemui rel kereta kayu peninggalan Belanda.</p>
<p>Menurut Rukka, rel-rel itu dulu untuk mengangkut kayu-kayu dari hutan ke pinggiran sungai. Melihat itu, Rukka memutuskan tanam sesuatu di sana. Hasilnya,  tumbuh subur. Dari situlah dia menanam padi.</p>
<p>“Kami tanam padi tumbuh baik, tanam buah juga baik,” katanya.</p>
<p>Hingga 1980an,  dia memutuskan bikin kampung. Rukka mengajukan permohonan ke kantor kelurahan. Kala itu, lurah mengatakan, jika ingin bikin kampung, harus menetap, dan bikin langar (musholla).</p>
<p>Rukka mengiyakan. Semua keluarganya diajak, termasuk di Sulawesi. Dulu ada 55 keluarga, kini hanya 27 keluarga bertahan. Mayoritas warga bertani, tanam padi, lada, cabai, terung, singkong, durian, dan rambutan. Ada juga tanam sengon.</p>
<p>Sekitar 2011,  perusahaan sawit PT. Perkebunan Kaltim Utama I (PKU I) dan pertambangan batubara masuk dan mengklaim memiliki hak atas tanah perkampungan Rukka dan kelompok Tani Maju Bersama.</p>
<p>“Kami lawan, kalau perusahaan bilang punya bukti sah, kami juga punya bukti sah,” katanya.</p>
<p>Berbagai upaya mereka lakukan dari mengadu ke bupati, dinas terkait, gubernur hingga menteri. Hingga kini,  kasus masih belum ada kejelasan. Gubernur pernah janji selesaikan kasus, dan akan membela rakyat. Ketika didatangi perusahaan, yang ditawarkan mekanisme pembagian hasil. Rukka dan kelompok tani, di Kutai Kartanegara, menolak opsi itu.</p>
<p>Perusahaan pun pernah menawari membeli lahan pertanian warga, kata Rukka, Rp5 juta perhektar. Rukka menolak, bahkan bersedia membeli semua lahan perusahaan jika Rp5 juta perhektar.</p>
<p>“Tuntutan kami tiga hal, kembalikan kampung seperti semula, pulihkan tanaman kami, keluarkan lahan kami dari HGU dan IUP batubara,” kata Rukka.</p>
<p>Soal pilkada nanti, katanya, hingga kini belum tahu mau pilih yang mana. Dia akan melihat dulu kandidat yang benar-benar bisa menyelesaikan kasus di Sungai Nangka. Semua calon bicara janji manis, realisasi biasa pahit.</p>
<p>Masalah mereka tak hanya perampasan HGU perkebunan sawit PKU I, juga tumpang tindih dengan pertambangan batubara PT Kutai Energi. Perusahaan batubara ini, katanya, memiliki lubang bekas tambang batubara tak reklamasi.  Air lubang tambang langsung mengalir ke Sungai Nangka.</p>
<p><em>Mongabay</em> menyusuri perkebunan sawit milik PKU I, di pinggiran proyek Tol Samarinda–Balikpapan dan melihat lubang-lubang tambang milik Kutai Energi, berdekatan dengan lahan pertanian kelompok Tani Harapan. Sebuah lubang besar berukuran lapangan sepak bola dan air berwarna biru dan hijau.</p>
<p>Kala itu, air Sungai Nangka coklat,  berlumpur. Menurut Rukka, dulu air Sungai Nangka, bersih, warga mandi, minum, memasak dan minum ternak. Kini, tak bisa lagi.</p>
<p>“Dulu banyak ikan, air bersih, kini kalau ternak minum air sungai ketika kemarau, kulit korengan,” katanya.</p>
<p>Di Kampung Sungai Nangka, saya melihat musholla tegak berdiri, walau tak lagi digunakan sejak perusahaan masuk. Rumah-rumah kayu masih berdiri walau ditempati ketika musim tanam dan panen saja. Warga kini dilarang menggarap lahan pertanian yang sedang berkonflik, mereka hanya tanam di lahan dekat rumah.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft wp-image-63057 size-full" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-Screen-Shot-2018-06-18-at-6.18.34-AM.jpg" alt="" width="250" height="290" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-Screen-Shot-2018-06-18-at-6.18.34-AM.jpg 250w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara-Screen-Shot-2018-06-18-at-6.18.34-AM-86x100.jpg 86w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rukka dan kelompok tani, terus berjuang mengembalikan lahan mereka. Mereka ingin segera bertani. Menurut dia, jika tanam sawit pendapatan sebulan paling Rp3 juta perhektar. Kalau padi, lada dan tanaman lain, bisa dapat Rp10 juta perbulan.</p>
<p>Dia berharap, Presiden Joko Widodo alias Jokowi, bisa keluarkan lahan pertanian mereka dari HGU sawit PKU I. Dia ingin kembali membangun kampong ini. Sampai kini Rukka masih sebagai ketua rukun tetangga. Kini, kampung Sungai Nangka, tepat dipinggir Tol Samarinda–Balikpapan.</p>
<p>“Semoga Pak Jokowi bantu kami, keluarkan lahan dari HGU sawit, biarkan kami bertani dan kembalikan sungai kami,” kata Rukka penuh harap.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>***</p>
<p>Dua jam perjalanan dengan mobil dari Samarinda, saya tiba di Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Mulyono, Kelapa Desa Mulawarman,  sudah menunggu saya di kantor desa.</p>
<p>Pada 1989, desa ini terkenal subur, kaya sumber air, dan lumbung pangan Kutai Kartanegara. Kini desa itu terkepung tambang batubara.</p>
<p>“Daerah ini jadi lumbung pangan, kini hilang,  jadi tambang,” katanya, awal April lalu<em>.</em></p>
<p>Mulyono bercerita, secara geografis, dulu warga sebagai petani, ada tambang sebabkan lahan pertanian hilang. Sejak lima perusahaan tambang batubara pada 2003, beroperasi, perlahan desa yang awal-awal lebih 2.000 hektar dan didominasi pertanian, sisa 70 hektar. Ada dua perusahaan tambang batubara bersebelahan langsung dengan desa yakni PT Kayan Prima Utama Coal dan PT Jembayan Muara Bara. Keduanya tak hanya menghilangkan sumber air bersih warga, juga polusi udara dan getaran luar biasa ketika <em>blasting </em>(peledakan).</p>
<p>“Sumber air hilang, debu juga jadi soal. <em>Blasting</em> bikin warga resah. Baru ada warga melapor, barang dagangan rusak dan berjatuhan karena <em>blasting</em>,” kata Mulyono.</p>
<p><em>Mongabay</em> mendatangi rumah-rumah warga yang terdampak peledakan. Jarak rumah hanya sekitar 20 meter dari aktivitas penambangan. Getaran kuat terasa. Beberapa warga bahkan keluar, takut rumah mereka roboh.</p>
<p>Bagi Mulyono, tambang datang, ada dampak positif dan negatif. Positinya, ada warga menerima kompensasi perubahan lahan, namun hanya sedikit. Negatifnya, lebih besar. “Tak hanya peledakan rumah warga retak, tapi persoalan mata air untuk kebutuhan harian hilang.”</p>
<p>Dia kewalahan mengatasi persoalan air bersih. Dia sudah menuntut ke perusahaan tambang dan pemerintah, sudah ada komitmen dan masih berproses.</p>
<p>Saat ini,  katanya, keperluan mandi dan buang air besar dibantu perusahaan, namun jumlah air tak cukup. Untuk minum mereka harus beli.</p>
<p>Di Desa Mulawarman, katanya, ada 812 keluarga, dengan sekitar 3.000 jiwa. Kini, warga hanya bekerja sebagai buruh tani di desa lain yang masih punya lahan. Perekonomian warga, katanya, makin sulit, bahkan sangat memprihatinkan.</p>
<p>“Tak ada lagi lahan bercocok tanam. Hidup pas-pasan. Tambang tak berikan manfaat di desa kami,” katanya.</p>
<p>Mulyono tak putus asa. Dia beranikan diri bertemu Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara, dan Gubernur Kalimantan Timur untuk membantu persoalan di desa.</p>
<p>Respon bersambut. Awank Faroek, Gubernur Kaltim meminta perusahaan merespon cepat, terutama soal kebutuhan air. Mulyono bahkan mempersiapkan rencana pertanian di lahan bekas tambang, walau belum tahu kapan bisa terealisasi.</p>
<p>Mulyono, bilang, persoalan terjadi karena dinas tak pernah turun mengawasi aktivitas tambang. Buktinya, jarak tambang dekat pemukiman warga. Aturan tambang minimal 500 meter dari pemukiman, tetapi di desa Mulawarman berjarak puluhan meter.</p>
<p>“Pelanggaran perusahaan tak ditegur, diberikan sanksi, tapi dibiarkan. Jika tak ada aturan pelarangan tambang dekat pemukiman warga, dibuatlah. Jika ada tegakkan hukumnya,” kata Mulyono.</p>
<p>Masalah lain, polusi udara dan benda kimia dari peledakan. Banyak warga gangguan pernapasan. Pada 2007,  seorang bayi tiga kali dirawat di rumah sakit, dan dokter menyarankan orang tua pindah alias tak tinggal di Desa Mulawarman.</p>
<p>Dengan berbagai permasalahan warga ini, pilkada nanti, Mulyono tetap akan ke TPS. Sebagai kepala desa, dia harus mengajak warga memilih.</p>
<p>Dia berharap, siapapun Gubernur Kaltim, harus memperhatikan masyarakat bawah, terutama yang terdampak pertambangan batubara. Dia meminta, izin-izin tambang dievaluasi agar lahan produktif tak tergantikan lagi jadi tambang.</p>
<p>Raswi,  warga Desa Mulawarman, Raswi, di RT 1, Dusun Karyabhakti, kilometer 16, mengeluhkan hal serupa. Belakang rumah dia persis lokasi peledakan tambang. Hanya berjarak 10 meter. Awalnya, dia ikut program transmigrasi tahun 1998. Kala itu, di kampung dia kaya sumber air, apapun ditanam subur, dan lumbung padi. Perusahaan-perusahaan kayu beroperasi, namun warga terlibat dan keuangan lancar. Kalaupun jadi buruh tani, tak harus jauh ke desa sebelah.</p>
<p>“Sekarang mati semua ruang perekomian warga. Semua karena tambang. Warga harus keluar desa untuk cari nafkah,” katanya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63058" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63058" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara2-Rukka-menunjukkan-lokasi-lubang-bekas-tambang-batubara-yang-mengalir-ke-Sungai-Nangka-dan-kini-sungai-tak-bisa-digunakan-lagi.-Foto-Tommy-Apriando-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Rukka menunjukkan lokasi lubang bekas tambang batubara yang mengalir ke Sungai Nangka, dan kini sungai tak bisa digunakan lagi. Foto Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sekitar 2000, perusahaan masuk, masyarakat mulai khawatir perekonomian memburuk. Kala itu, tak ada sosialisasi ke masyarakat, tiba-tiba perusahaan muncur. Warga satu-persatu jual sawah mereka. Raswi yang hanya buruh tani tak lagi bisa kerja.</p>
<p>Tak hanya itu, kini air saja warga harus beli, air sumur sudah tak layak, kalau dipakai kulit gatal.</p>
<p>“Kami minta relokasi tak dipenuhi. Saya ingin dipindahkan saja, sudah tak layak. Takut kalau rumah roboh ketika peledakan,” kata Raswi.</p>
<p>Bicara pilkada, Raswi tak peduli. Baginya, mencari kerja agar tetap bisa makan lebih penting. Dia tak pernah melihat wajah para pasangan calon gubernur. Jikapun nanti harus memilih, hanya ikut-ikutan.</p>
<p>Meskipun begitu, Raswi ingin gubernur terpilih memikirkan masyarakat agar layak hidup dan tak sulit air bersih.</p>
<p>Menurut dia, dampak tambang mulai dari penyakit, debu, sampai pernapasan. Perusahaan, katanya,  hanya berikan kompensasi perbulan Rp300.000, tak semua warga dampak dan jelas tak cukup.</p>
<p>Duit sebesar itu, katanya, buat beli air bersih sudah habis. “Ketika menstruasi benar-benar bingung. Kami harus beli tapi duit tak ada. Kami disini ingin menjerit, tapi ke siapa lagi,” kata Raswi.</p>
<p>Tiap hari, dia harus keluarkan uang Rp5.000, untuk beli satu gallon air bersih di agen. Empat galon dua hari. Beli satu tandon ukuran 500 liter air bayar Rp50.000 untuk tiga hari. Sedangkan penghasilan tak ada, semua harus beli. (<strong>Bersambung</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_63059" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-63059" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/06/batubara9-Spanduk-protes-warga-di-Sungai-Nangka-terhadap-Pilgub-di-Kaltim.-Mereka-pertanyakan-apa-manfaat-memilih-terhadap-kelestarian-alam.-Foto-Tommy-Apriando-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Spanduk protes warga di Sungai Nangka terhadap Pilgub di Kaltim. Mereka pertanyakan apa manfaat memilih terhadap kelestarian alam. Foto Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Tommy Apriando [Yogyakarta]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>62951</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/06/13/india-minat-gali-cadangan-batubara-di-papua/</link>
            <startYmdtUnix>1528932714000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>India Minat Gali Cadangan Batubara di Papua</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1528932714000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description></description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/11/Emas-hitam-batubara-yang-menjadi-primadona-di-tahun-2014-mendatang-karena-Pemilu_Hendar.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/11/Emas-hitam-batubara-yang-menjadi-primadona-di-tahun-2014-mendatang-karena-Pemilu_Hendar-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Alam Papua kembali terancam. Setelah menjadi daerah sasaran antara lain  bagi kebun sawit dan perkebunan kayu, Papua juga target baru bagi industri batubara. India, melirik Papua dan tertarik menggali potensi batubara yang belum tereksploitasi selama ini.</p>
<p>Sebagai imbalan atas dukungan teknis dan pembiayaan untuk survei geologi, para pejabat mengatakan India meminta hak-hak istimewa, termasuk kontrak tanpa tender pada konsesi-suatu praktik yang bisa bertabrakan dengan Undang-undang anti-korupsi di Indonesia.</p>
<p>Detail pelaksanaan proyek pertambangan India di Papua masih negosiasi, tetapi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia menyambut baik prospek ini sebagai bagian dari upaya mengeksplorasi sumber energi di provinsi paling timur itu. Kementerian ini berharap penambangan batubara bisa mendukung industri baja dalam negeri, dan membawa manfaat ekonomi bagi penduduk setempat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>***</strong></p>
<p>Ketika Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengunjungi Jakarta bulan lalu, untuk kerjasama mengambil dan memproses bahan bakar fosil Indonesia, batubara masuk dalam agenda.</p>
<p>Ketertarikan India berinvestasi dalam pertambangan batubara kokas (<em>coking coal</em>) baru di Papua dapat dilacak pada 2017, ketika para petinggi dari Central Mine Planning and Design Institute (CMPDI) dan Central Institute of Mining and Fuel Research (CIMFR), keduanya lembaga pemerintah India, bertemu dengan KESDM di Jakarta.</p>
<p>Rencana bilateral itu disebutkan oleh juru bicara kementerian, Sujatmiko, setelah Forum Energi Indonesia India pertama di Jakarta April 2017. &#8220;Fokusnya adalah pada wilayah baru di Papua,&#8221; katanya.</p>
<p>Untuk menindaklanjuti, KESDM mengirim tim ke India awal Mei. Juru bicara kementerian energi saat ini, Agung Pribadi, yang merupakan bagian dari delegasi, mengatakan kepada <em>Mongabay, </em>pejabat dari perusahaan energi negara Pertamina, PT Adaro Energy, dan PT PLN juga bergabung dalam pertemuan.</p>
<p>Tim Indonesia mempresentasikan penelitian soal potensi penambangan batubara berkalori tinggi di Papua Barat, dan batubara berkalori rendah di Papua.</p>
<p>Menurut laporan tim, hanya 9,3 juta ton cadangan batubara sejauh ini teridentifikasi. Sebaliknya, Indonesia menargetkan ekspor 371 juta ton batubara tahun ini.</p>
<p>Namun, sejauh mana cadangan batu bara bisa lebih besar, kata Siti Sumilah Rita Susilawati, yang menyiapkan laporan selama pertemuan juga Kepala Bidang Batubara, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi. “Beberapa daerah di Papua sulit dijangkau karena kurang infrastruktur. Jadi kami tidak dapat melanjutkan penelitian,” katanya.</p>
<p>Selama kunjungan itu, kata Agung, para pejabat India dan Indonesia membahas untuk survei geologi di Papua. India, katanya,  akan membiayai survei gunakan anggaran nasional.</p>
<p>Indonesia juga mengantisipasi manfaat dan pembelajaran dari pengalaman India dalam mengolah batu bara kokas. Sebagai gantinya, India mengharapkan hak istimewa dari pemerintah Indonesia, termasuk hak mengamankan proyek tanpa proses tender.</p>
<p>Indonesia menolak permintaan itu, pembahasan pun ditangguhkan. Agung bilang, menyetujui permintaan itu terlalu berisikokarena proses tender diatur UU. &#8220;Kami merekomendasikan mereka mengikuti proses penawaran atau bekerja sama dengan perusahaan milik negara,&#8221; katanya.</p>
<p>Kementerian Batubara India tak berkomentar maupun menanggapi permintaan lewat email soal ini.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_55574" style="width: 650px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-55574" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/06/korban-batubara3-Lubang-bekas-tambang-milik-PT-BBE-di-Samarinda-tempat-bermain-anak-anak.-Tak-dipagari..jpg" alt="" width="640" height="360" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/06/korban-batubara3-Lubang-bekas-tambang-milik-PT-BBE-di-Samarinda-tempat-bermain-anak-anak.-Tak-dipagari..jpg 640w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/06/korban-batubara3-Lubang-bekas-tambang-milik-PT-BBE-di-Samarinda-tempat-bermain-anak-anak.-Tak-dipagari.-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Lubang bekas tambang PT BBE. Warga memanfaatkan air buat mencuci. Karena terbuka, anak kecilpun main di sana. Lubang-lubang bekas tambang batubara di Kalimantan banyak ditinggal begitu saja tanpa reklamasi, sudah menelan banyak korban. Akankah masalah seupa akan dibawa ke Papua? Foto: Tommy Apriando</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ada celah?</strong></p>
<p>Ahli hukum energi dan pertambangan, Bisman Bakhtiar, mengatakan, masih ada peluang India bisa mendapatkan hak mengembangkan batubara tanpa harus melalui proses tender terbuka. &#8220;Ini dapat dilanjutkan di bawah skema G-to-G (pemerintah-ke-pemerintah) dengan menandatangani perjanjian bilateral,&#8221; katanya.</p>
<p>Bentuk perjanjian ini akan menggantikan peraturan menteri yang mensyaratkan penawaran tender kompetitif. Meskipun begitu, katanya, perjanjian semacam itu harus menekankan setiap proyek harus berjalan sesuai hukum setempat.</p>
<p>Ada anggapan di Indonesia, katanya, kalau skema G-to-G melewati proses penawaran terbuka. Dia contohkan, beberapa proyek atas dasar perjanjian kerjasama dengan Bank Dunia dan Australia. Contoh lain, sosok media Indonesia Surya Paloh,  mengimpor minyak mentah dari Angola melalui perjanjian kerjasama bilateral dengan perusahaan minyak Angola, Sonangol.</p>
<p>Revisi UU Mineral dan Batubara yang sedang dibahas di DPR, katanya, bisa memuluskan jalan bagi India. Menurut dia, jika ada kesepakatan antara Indonesia dan pemerintah asing untuk studi geologi, negara yang terlibat akan mendapatkan prioritas kontrak.</p>
<p>Bagaimanapun, hal ini masih membutuhkan negara untuk memenuhi harga pasar. &#8220;Kami menyebutnya &#8216;hak yang cocok.&#8217; Jika ada pihak lain yang menawarkan harga lebih rendah, mereka harus mengikuti harga itu,&#8221; kata Bisman.</p>
<p>Pilihan lain adalah India akan menunjuk salah satu perusahaan lokal untuk bekerja sama yaitu dengan sektor swasta, Adaro, atau perusahaan batubara negara PT Bukit Asam. Kesepakatan seperti itu dapat dilakukan sebagai perjanjian bisnis-ke-bisnis (B-to-B), dan sah menurut hukum Indonesia.</p>
<p>Indonesia, katanya, bisa juga menugaskan perusahaan negara seperti Bukit Asam untuk bekerja dengan India berdasarkan nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani kedua negara.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Faktor-faktor risiko</strong></p>
<p>&#8220;Tetapi semua opsi ini memiliki potensi risiko,&#8221; kata Agung. &#8220;Mereka dapat dikategorikan sebagai kolusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&#8221; Dia mengatakan,  proses tender konvensional harus jadi prioritas.</p>
<p>Menurut Bisman, India perlu mempertimbangkan risiko lain, seperti situasi sosial dan politik di Papua. Wilayah ini, katanya, ‘rumah’ bagi gerakan separatis bersenjata dan telah berkonflik selama puluhan tahun di sekitar tambang emas dan tembaga terbesar dan paling menguntungkan di dunia, Grasberg, yang dimiliki Freeport McMoRan, perusahaan tambang bermarkas di Amerika Serikat.</p>
<p>Meskipun memiliki tambang, Papua tetap provinsi termiskin di Indonesia, dengan beberapa tingkat literasi dan kematian anak terburuk di Asia. Komnas HAM, menandai konsesi Freeport sebagai &#8220;perampasan lahan,&#8221; dengan penduduk asli tanah itu, Amungme dan Kamoro, tak pernah dilibatkan atau mendapatkan kompensasi semestinya.</p>
<p>Penelitian dari KESDM mengatakan, setiap proyek harus memperhitungkan dampak terhadap masyarakat adat Papua, dan harus mempertimbangkan konsep lokal tentang kepemilikan tanah, kepemimpinan dan kehidupan adat.</p>
<p>Franky Samperante, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka khawatir, atas rencana ini. &#8220;Ini terlalu berisiko,&#8221; katanya, berkaca dari kasus kehancuran sosial dan lingkungan dampak tambang Grasberg.</p>
<p>“Harus ada komunikasi antara perusahaan tambang dan penduduk asli Papua,” katanya, memperingatkan pemerintah di Jakarta untuk hati-hati menghitung dampak sosial, lingkungan dan keamanan nasional.</p>
<p>Masyarakat adat, katanya, perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan, terutama karena penambangan akan terjadi di dalam dan dekat hutan tempat penduduk hidup dan berkumpul serta berburu makanan mereka.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berita ini diterjemahkan dari artikel di <span style="color: #339966;"><a style="color: #339966;" href="https://news-mongabay-com.cdn.ampproject.org/c/s/news.mongabay.com/2018/06/india-eyes-coal-reserves-in-indonesia-papua/amp/">Mongabay.com</a>,</span> oleh Akita Arum Verselita.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_49199" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-49199" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/09/korindo15-Screen-Shot-2016-09-02-at-5.19.28-AM-1-768x486.jpg" alt="" width="768" height="486" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/09/korindo15-Screen-Shot-2016-09-02-at-5.19.28-AM-1-768x486.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/09/korindo15-Screen-Shot-2016-09-02-at-5.19.28-AM-1-100x62.jpg 100w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Kebakaran di hutan Papua, yang sudah berubah jadi konsesi sawit. Foto: dari video Investigasi Greenpeace dan beberapa organisasi lain.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Febriana Firdaus</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>62336</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/05/23/riset-ini-sebutkan-target-energi-terbarukan-23-bakal-meleset-mengapa/</link>
            <startYmdtUnix>1527094357000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Riset Ini Sebutkan Target Energi Terbarukan 23% Bakal Meleset, Mengapa?</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1527094357000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>tri mumpuni3-Energi terbarukan di Indonesia masih sangat minim, perlu terobosan untuk mewujudkan lebih masif lagi. Foto Tommy Apriando</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/02/tri-mumpuni3-Energi-terbarukan-di-Indonesia-masih-sangat-minim-perlu-terobosan-untuk-mewujudkan-lebih-masif-lagi.-Foto-Tommy-Apriando.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/02/tri-mumpuni3-Energi-terbarukan-di-Indonesia-masih-sangat-minim-perlu-terobosan-untuk-mewujudkan-lebih-masif-lagi.-Foto-Tommy-Apriando-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Akhir Maret lalu,  International Institute for Sustainable Development (IISD) bersama Global Subsidies Initiatives (GSI) meluncurkan riset berjudul <span style="color: #339966;"><em><a style="color: #339966;" href="http://www.iisd.org/library/missing-23-cent-target-roadblocks-development-renewable-energy-indonesia">Missing the 2# percent target: Roadblocks to the Development of Renewable Energy in Indonesia</a>.</em></span></p>
<p>Temuannya, hampir semua responden percaya target 23% bauran energi pada 2025,  tak akan tercapai. Dengan begitu, ia jadi alarm, Indonesia perlu perubahan untuk penuhi target dan menjauhkan dominasi batubara dalam sistem energi.</p>
<p>Riset ini mencari tahu mengapa energi terbarukan khusus angin dan tenaga surya tak meningkat signifikan di Indonesia. Mereka mewawancarai politisi, pemerintah, perwakilan industri, pengembang, organisasi sipil, donor internasional, dan berbagai pemangku kebijakan dengan total 26 wawancara.</p>
<p>Dalam catatan laporan ini, meski pada 2007-2016,  kapasitas pembangkit tenaga air dan panas bumi naik 39% dan 67%, namun masih sedikit dibandingkan batubara.</p>
<p>Kala merujuk pasokan energi terbarukan untuk kelistrikan dan transportasi, terlihat persentase tertinggi energi terbarukan dicapai pada 2014 sebesar 7% dari bauran energi. Jika tak ada perubahan kebijakan besar mendukung energi terbarukan, maksimum angka ini hanya akan mencapai 12% pada 2025, jauh dari target 23%.</p>
<p>Mengapa ini bisa terjadi? <em>Pertama,</em> harga beli listrik dari pembangkit energi terbarukan sangat rendah, hingga investor sulit balik modal dan mendapat untung sesuai. Ini terutama sejak keluar Peraturan Menteri ESDM No 12, berganti Permen 50 tahun 2017, yang mematok harga 85% dari biaya pokok penyediaan (BPP).</p>
<p><em>Kedua</em>, perubahan kebijakan, lambatnya regulasi dan implementasi setengah-setengah PLN yang membuat investor tak percaya diri dan bikin risiko makin besar.</p>
<p><em>Ketiga</em>, pengembang energi terbarukan juga khawatir bahwa sistem harga baru tak membawa dampak pada lingkungan lebih baik, karena justru mendukung energi fosil.</p>
<p>Energi fosil tetap dapat subsidi dan dukungan pemerintah yang tak langsung mempengaruhi biaya pembangkit listrik rata-rata. Harga BPP energi terbarukan juga terpengaruh dengan ini.</p>
<p>&#8220;Energi terbarukan yang tak disubsidi bersaing dengan pembangkit batubara yang disubsidi.&#8221;</p>
<p>Pelaku industri juga menilai kewenangan dan kekuatan PLN yang besar menghadirkan sejumlah konflik kepentingan. Peran PLN sebagai pemasok bahan bakar untuk pembangkit diesel, katanya, bisa bikin mereka kehilangan pendapatan jika pembangkit diesel ditiadakan. PLN mayoritas operasikan pembangkit ini.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_51151" style="width: 650px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-51151" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/12/jorong4-Ketua-LPHN-Pulakek-Koto-Baru-menunjukkan-lokasi-PLTMH.jpg" alt="" width="640" height="426" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/12/jorong4-Ketua-LPHN-Pulakek-Koto-Baru-menunjukkan-lokasi-PLTMH.jpg 640w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/12/jorong4-Ketua-LPHN-Pulakek-Koto-Baru-menunjukkan-lokasi-PLTMH-100x67.jpg 100w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Pembangkit mikro hidro di Pulakek Koto Baru. Foto: Elviza Diana</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Halangan terakhir, sifat dukungan dan pengaruh  lintas pemangku kepentingan. Mereka paling pro energi terbarukan punya pengaruh sedikit dalam pembuatan kebijakan sektor energi. Sementara mereka yang punya pengaruh besar mendukung, tetapi tidak tegas.</p>
<p>Meskipun begitu, dalam laporan ini juga memuat sebuah catatan positif.  Penurunan harga global untuk energi terbarukan perlahan mengikis kesenjangan harga antara energi terbarukan dengan energi fosil. Namun, sebut laporan itu,  aturan harga dalam kesepakatan jual beli listrik, minimal 85% BPP, akan sulit dipenuhi. Meski demikian,  tetap ada proyek layak yang sedang dikembangkan.</p>
<p>Untuk itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan kebijakan, menghapus regulasi menghambat proses perizinan dan kesepakatan bidang energi terbarukan.</p>
<p>Pemerintah, juga harus memastikan proyek elektrifikasi di luar jaringan menggunakan teknologi berbiaya rendah misal mencoba transisi dari diesel ke solar PV dan hidro.</p>
<p>Lalu, perlu evaluasi ulang apakah persyaratan perdagangan dan aturan mengenai konten lokal memberikan pengaruh pada harga. Seperti dalam riset ini, aturan 60% konten lokal dalam industri dinilai belum sepenuhnya bisa dipenuhi industri lokal dan sesuai keperluan pembangkit.</p>
<p>Selain itu,  pemerintah juga diminta aktif mendukung jika ada area yang mungkin untuk pengembangan energi terbarukan dengan harga di bawah BPP. Juga peningkatan area terbarukan dengan mengurangi subsidi untuk energi fosil termasuk batubara dan meningkatkan pemahaman soal eksternalitas dari batubara juga perlu jadi perhatian.</p>
<p><em>Terakhir</em>, pelaku industri terbarukan juga bisa mencari dukungan teknis dan keuangan internasional,  misal,  melalui dukungan akses pendanaan Nationally Determined Contributions (NDC).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-62337" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi6-Target-Bauran-2-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi6-Target-Bauran-2-768x513.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi6-Target-Bauran-2-1200x800.jpg 1200w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi6-Target-Bauran-2-100x67.jpg 100w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi6-Target-Bauran-2.jpg 1280w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Della Syahni [Jakarta]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>62280</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/05/21/panas-bumi-andalan-capaian-energi-terbarukan-bagaimana-kontrak-baru/</link>
            <startYmdtUnix>1526919299000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Panas Bumi Andalan Capaian Energi Terbarukan,  Bagaimana Kontrak Baru?</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1526919299000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>flores3 ni-c99a1604-da01-45f0-aa26-5888472a13f6</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/flores3-ni-c99a1604-da01-45f0-aa26-5888472a13f6.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/flores3-ni-c99a1604-da01-45f0-aa26-5888472a13f6-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) jadi andalan pencapaian bidang energi terbarukan dan konservasi energi pada tiga bulan pertama 2018. Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mencatat, kapasitas terpasang PLTP hingga kini mencapai 1.924,5 Megawatt dari target 2.058,5 Megawatt akhir tahun ini.</p>
<p>Rida Mulyana, Dirjen EBTKE mengatakan,  capaian ini membuat Indonesia menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat dalam pemanfaatan panas bumi sebagai tenaga listrik, menggeser Filipina.</p>
<p>“Kita patut bangga karena dengan capaian itu melebihi Filipina sebesar 1.870 Megawatt,” katanya kepada wartawan baru-baru ini di Jakarta.</p>
<p>Hingga akhir 2017,  kapasitas terpasang tercatat 1808,5 Megawatt. Penambahan kapasitas terpasang tahun 2018 berasal dari pengoperasian PLTP Karaha Unit I (30 Megawatt) dan PLTP Sarulla III sebesar 110 Megawatt. Unit tambahan PLTP Sarulla COD pada 2 April 2018 sebesar 86 Megawatt.</p>
<p>Lalu menyusul semester kedua 2018, PLTP Sorik Marapi Modullar I, 20 Megawatt pada Agustus 2018, unit II, 30 Megawatt pada Desember 2018, PLTP Balai Unit I, 55 Megawatt dan PLTP Sokoria Unit I, V Megawatt pada Desember 2018.</p>
<p>Saat ini,  Indonesia punya cadangan panas bumi 17.506 Megawatt dan sumber daya 11.073 Megawatt. Potensi ini tersebar di 331 titik dari Sabang sampai Merauke. Pemanfaatan baru 11,03% ini, katanya, jadi peluang besar bagi investor untuk mengembangkan panas bumi sekaligus memenuhi kebutuhan energi nasional.</p>
<p>Indonesia, ucap Rida, diproyeksi jadi penghasil listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia pada 2023 mengalahkan Amerika Serikat, yang saat ini kapasitas listrik PLTP mencapai 3.729,5 Megawatt.</p>
<p>Untuk itu, pemerintah menerbitkan regulasi khusus mengenai panas bumi dalam UU No 21/2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah No 7/2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung serta peraturan teknis lain.</p>
<p>“Dua regulasi ini mengubah <em>mindset</em> lama bahwa pengembangan panas bumi bisa dilakukan di kawasan hutan konservasi karena tak lagi dikategorikan sebagai usaha pertambangan,” kata Rida.</p>
<p>Dari segi penerimaan negara, panas bumi memberi kontribusi Rp220,07 miliar atau 31,4% dari target APBN 2018 sebesar Rp700 miliar hingga akhir tahun. Komposisi pendapatan nasional bukan pajak (PNBP) ini berasal dari wilayah kerja panas bumi (WKP) eksisting Rp909 miliar dan WKP pemegang izin panas bumi Rp24 miliar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_28770" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-28770" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/10/MG_5087-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/10/MG_5087-768x512.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/10/MG_5087-1200x800.jpg 1200w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/10/MG_5087-100x67.jpg 100w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Operasional Intake PLTA Singkarak di nagari Guguk Malalo, Tanah Datar. Foto : Riko Coubut</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Target PNBP panas bumi tahun ini turun dari 2017, Rp933 miliar. Menurut Rida, karena pemerintah melihat rencana mengeboran dan belanja operasional berpengaruh pada PNBP.</p>
<p>“Makin aktif WKP eksisting membor di sana-sini makan akan makin sedikit PNBP diperoleh. Jika tidak pengeboran, konsekuensi produksi turun,” katanya seraya menambahkan, setiap WKP wajib aktif di wilayah mereka.</p>
<p>Bagi pemerintah daerah, bonus produksi panas bumi akumulasi sejak tahun 2014-2017 mencapai Rp195,6 miliar, merupakan bonus wajib disetorkan pengembang kepada kota atau kabupaten wilayah kerja.</p>
<p>Kabupaten Bandung, misal,  jadi penerima bonus panas bumi terbesar Rp64,6 miliar.</p>
<p>Saat ini,  ada tiga penawaran WKP yakni Danau Ranau, Oka Ille Ange dan Gunung Sirung. Ketiganya,  dalam evaluasi perbaikan proposal.</p>
<p>Selain itu,  ada sembilan wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (WPSPE) yakni di Graho Nyabu, Tanjung Sakti, Sekincau, Gunung Hamiding, Simbolon Samosir, Geureudong, Hu’u Daha, Pentadio dan Cubadak</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Energi terbarukan lain</strong></p>
<p>Untuk pembangkit listrik tenaga surya dan mikro hidro (PLTS dan PLTMH), ESDM mencatat kapasitas terpasang 307,3 Megawatt dari target 515 Megawatt. PLT Bioenergi mencapai 1.881 Megawatt.</p>
<p>Bahan bakar nabati (BBN) triwulan ini baru 0,90 juta kilo liter (KL) dari target 3,92 juta KL. Persentase pemanfaatan BBN dalam BBM PSO (subsidi) yakni 94% sedangkan BBM non PSO 73%. BBM PSO digunakan pada sektor usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi dan pelayanan umum. BBM non PSO untuk transportasi, industri, dan komersial serta pembangkit listrik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-62309" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi-terbarukan1-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi-terbarukan1-768x512.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/energi-terbarukan1-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />Grafis: Target energi baru dan terbarukan. Sumber: Dewan Energi Nasional</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sampai April 2018, realisasi investasi aneka energi terbarukan capai Rp120,5 miliar dengan kapasitas 10,3 Megawatt. Rencananya,  hingga akhir tahun dibangun pembangkit kapasitas 360,85 Megawatt dengan investasi US$0,718 miliar berasal dari Independent Power Producer (IPP) dan dana alokasi khusus (DAK).</p>
<p>Khusus PLTS akan dibangun 48 megawatt dengan investasi Rp936,73 miliar tersebar di Gorontalo, Lombok, Minahasa, NTT, Rope Ende.</p>
<p>Tenaga angin (PLTB) yang telah dibangun di Sidrap, Sulawesi Selatan akan ditambah dengan PLTB Jeneponto 60 Megawatt total investasi Rp4,3 triliun. Juga ada 27 PLTM juga akan dibangun dengan investasi Rp3,9 triliun.</p>
<p>Dengan capaian ini, pemerintah mencatat penurunan emisi karbon hingga 40 juta ton melebihi target tahun ini 35,6 juta ton.</p>
<p>“Penurunan emisi CO2 selain memenuhi Perjanjian Paris juga menunjukkan kita peduli lingkungan. Capaian triwulan I ini baru dari sektor energi, belum termasuk transportasi,” ucap Rida.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kontrak baru</strong></p>
<p>Investasi energi terbarukan hingga bulan ketiga tahun ini mencapai US$0,29 miliar, masih jauh dari target US$2 miliar.</p>
<p>Hal yang belum pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya, selama 2017 ditandatangani 70 kontrak energi terbarukan dengan kapasitas 1.214,16 Megawatt.</p>
<p>Rinciannya, energi air 754 Megawatt (62%), biogas 9,8 Megawatt (1%), biomassa 32,5 Megawatt (3%), surya 45 Megawatt (4%), panas bumi 86 Megawatt (7%) dan minihidro 286,8 Megawatt (23%).</p>
<p>Dari semua kontrak baru, tiga telah <em>commercial operation date</em> (COD), dan 17 kontrak tahap konstruksi. Ada 37 kontrak 414,6 Megawatt tahap persiapan <em>financial closing.</em> Pemerintah, kata Rida, berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersedia berdiskusi bersama IPP yang belum bisa <em>financial close</em> hingga kini.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto utama: Pipa-pipa sumur uap yang memproses panas bumi jadi energi. Foto: Asrida Elisabeth/ Mongabay Indonesia</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_59510" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-59510" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/01/sidrap-angin6-FOTO-OLEH-ZAINAL.-Turbin-PLTB-Sidrap-pada-sebuah-pagi-nampak-dari-atas-1-1-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/01/sidrap-angin6-FOTO-OLEH-ZAINAL.-Turbin-PLTB-Sidrap-pada-sebuah-pagi-nampak-dari-atas-1-1-768x512.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/01/sidrap-angin6-FOTO-OLEH-ZAINAL.-Turbin-PLTB-Sidrap-pada-sebuah-pagi-nampak-dari-atas-1-1-1200x800.jpg 1200w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/01/sidrap-angin6-FOTO-OLEH-ZAINAL.-Turbin-PLTB-Sidrap-pada-sebuah-pagi-nampak-dari-atas-1-1-100x66.jpg 100w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Turbin PLTB Sidrap pada pagi hari, nampak dari atas. Foto: Zainal/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Prinsip kehati-hatian</strong></p>
<p>Meskipun panas bumi akan terus menjadi andalan transisi ke energi berkelanjutan,  Achmed Shahram Edianto, <em>Koordinator Ring of Fire Climate and Energy Team WWF Indonesia</em> mengingatkan,  pemerintah terutama PLN harus tetap memperhatikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengembangan panas bumi.</p>
<p>Ia bisa dilakukan dengan meminimalisir atau menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan perlindungan hutan bernilai konservasi tinggi, menjaga dan membangun nilai kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitar area panas bumi. Juga meningkatkan keberlanjutan produksi panas bumi dan peran industri panas bumi dalam upaya konservasi.</p>
<p>Catatan WWF Indonesia, dari KESDM 2015,  ada 58 titik potensi panas bumi dengan 8.998 Megawatt (18,59%) di hutan konservasi, 85 titik 10.624 Megawatt (30,45%) hutan lindung, 76 titik 4.196 Megawatt (24,36%) di hutan produksi dan 83 titik 5.090 megawatt di alokasi penggunaan lain (26,6%).</p>
<p>Dari studi WWF dan Antropologi UI di beberapa daerah pengembangan panas bumi antara lain, Rajabasa, Dieng, Lahendong, Aceh dan Bedugul, terdapat sejumlah persepsi dan dampak baik positif maupun negatif terhadap industri ini.</p>
<p>Satu sisi, masyarakat merasakan dampak positif jika perusahaan membebaskan lahan sesuai ekspektasi pemilik lahan, dan melibatkan tenaga kerja lokal. Ia membuat masyarakat tergerak meningkatkan kapasitas diri untuk pemanfaatan langsung panas bumi dan pengembangan paket wisata geothermal.</p>
<p>Tanggung jawab perusahaan,  juga dapat respon baik dari masyarakat, dan pegawai lokal sukarela menjaga <em>rig </em>yang belum beroperasi. Praktis ini juga membuka isolasi suatu wilayah.</p>
<p>Sisi lain, ada juga perusahaan dianggap tak sosialisasi risiko dengan layak. Komunikasi perusahaan dan pemerintah daerah serta masyarakat tak lancar hingga representasi pengembang tak disukai masyarakat.</p>
<p>Seringkali pengalaman mistis jadi justifikasi penolakan dan perusahaan menjalin hubungan asimetris dengan organisasi masyarakat. Ada juga kejadian, program penghijauan perusahaan bertabrakan dengan kepentingan petani sayur lokal.</p>
<p>Selain itu, kepercayaan masyarakat mengurangi kewaspadaan akan bahaya yang dapat terjadi, pendapatan masyarakat lokal tak sepenuhnya terwakili. Ada juga kekhawatiran terhadap keamanan peralatan proyek, pengembang jadi kambing hitam berujung konflik, tentu saja kerusakan lingkungan karena lingkungan terdegradasi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Della Syahni [Jakarta]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>62213</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/05/18/cerita-ulumbu-sumber-listrik-di-pulau-panas-bumi/</link>
            <startYmdtUnix>1526662180000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Cerita Ulumbu, Sumber Listrik di Pulau Panas Bumi</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1526662180000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>flores2ni-6a4b3b4a-f0b5-41ae-b15a-7e68252bed89</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/flores2ni-6a4b3b4a-f0b5-41ae-b15a-7e68252bed89.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/flores2ni-6a4b3b4a-f0b5-41ae-b15a-7e68252bed89-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Melewati hutan wisata alam nan dingin ke arah selatan, berjarak sekitar 22 kilometer dari Kota Ruteng, perlu waktu sekitar dua jam mencapai tempat ini dengan berkendara roda dua. Ulumbu, begitu nama lokasi ini.</p>
<p>Jalan terjal, berkelok-kelok dan berlubang. Ia memerlukan keahlian khusus dari para pengendara agar terhindar dari kecelakaan.</p>
<p>Semua kesulitan itu akan terbayar saat tiba di tujuan, menyaksikan alam bekerja dan teknologi mengubah untuk menjawab keperluan manusia.</p>
<p>Ulumbu, sejak dulu terkenal di Pulau Flores, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya, ia terletak di Desa Wewo,  Kecamatan Satar Mese.</p>
<p>Lokasi ini,  salah satu sumber energi panas bumi yang kini dikelola PLN sebagai listrik terbarukan. Ulumbu adalah wilayah pengeboran panas bumi pertama di Nusa Tenggara Timur (NTT).</p>
<p>“PLTP Ulumbu sektor Nusa Tenggara Timur  (NTT) Pusat Listrik Mataloko,” Begitu tulisan yang terpampang di papan nama.</p>
<p>Luas PLTP Ulumbu sekitar 18.280 hektar. “Ini luasan yang diserahkan pemerintah kepada PLN,” kata Haryadi, Kepala Teknik Panas Bumi untuk Geotermal Ulumbu.</p>
<p>Bau menyengat tercium saat memasuki lokasi ini. Ia berasal dari gas <em>Hydrogen sulfide</em> (H<sub>2</sub>S) yang terlarut, salah satu zat yang terkandung dalam uap. Gas ini bisa menyebabkan pusing hingga gangguan penglihatan dan pendengaran. Haryadi memastikan kadar H<sub>2</sub>S di areal terbuka PLTP Ulumbu dalam kadar normal.</p>
<p>PLTP Ulumbu dilengkapi laboratorium. Tampak di beberapa titik ada bendera gelembung berwarna oren. Bendera itu jadi petunjuk bagi pekerja untuk menyelamatkan diri berlawanan dengan arah angin saat kadar gas berbahaya di atas normal.</p>
<p>Untuk mencegah korosi, semua peralatan termasuk pipa jaringan di PLTP ini terbuat dari bahan <em>stainless</em> dan galvanis.</p>
<p>Secara sederhana, cara kerja PLTP ini dari perut bumi ada panas. Di atas ada kolam air terkena panas hingga terjadi penguapan. Uap itu dimanfaatkan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/HZ8nRap3pHM" width="740" height="460" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di Ulumbu, pemanfaatan dengan cara melakukan pengeboran, lalu lewat pemipaan uap masuk ke saringan bersih sebelum menggerakkan turbin. Ketika uap masuk ke turbin, energi panas yang terkandung dalam uap jadi energi kinetik yang diterima oleh sudu-sudu turbin, kemudian berubah lagi jadi energi mekanik untuk menggerakkan mesin pembangkit. Mesin pembangkit hasilkan listrik.</p>
<p>Di PLTP Ulumbu, ada empat pembangkit,  yaitu pembangkit unit I, II, III dan IV. Masing-masing pembangkit berkapasitas 2,5 MW. Pembangkit IV mulai beroperasi Desember 2011 dan unit III Juni 2012. Sedang pembangkit unit I dan II baru beroperasi Juli 2014.</p>
<p>Tipe turbin ada dua jenis. Unit I dan II pakai <em>back pressure</em> <em>turbine</em>. Turbin jenis ini sering disebut turbin tanpa kondensor, di mana uap yang terpakai untuk menggerakkan turbin langsung dibuang ke udara.</p>
<p>Uap putih mengepul di PLTP Ulumbu berasal dari turbin ini. Mesin pembangkit unit III dan IV gunakan <em>condensing unit turbine</em> atau turbin dengan <em>condenser</em>. Jenis ini, uap yang sudah terpakai dikondensasi lagi jadi air lalu diinjeksi kembali ke tanah.</p>
<p>Saat ini, PLTP Ulumbu punya tiga sumur uap terletak di satu blok. Dalam publikasi penelitian Department of Geology, The University of Auckland
dan PLN tentang perubahan temperatur uap air bawah tanah di Ulumbu, panas ketiga sumur ini mencapai 240<sup>0</sup>C.  Ketiganya bisa hasilkan listrik hingga 15 MW.</p>
<p>Menurut Haryadi, baru sumur dua dimanfaatkan. Sumur dua menghasilkan uap 117 ton perjam dengan memakai pembangkit tipe kondensin dan <em>pressure</em> masing-masing 20 ton dan 36 ton perjam.</p>
<p>“Kalau di tempat lain satu pembangkit memerlukan lebih satu sumur uap, di sini satu sumur bisa menggerakkan empat pembangkit,” katanya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>***</strong></p>
<p>PLTP disebut sebagai pembangkit ramah lingkungan karena memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi. Energi panas bumi bisa terkelola berkelanjutan dan rendah emisi.</p>
<p>Hingga kini, energi listrik dari PLTP Ulumbu sudah mengalir ke sistem Ruteng, melayani tiga kabupaten yaitu Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.</p>
<p>Selain memperluas wilayah jaringan pelayanan listrik, PLTP Ulumbu juga membantu mengurangi bahan bakar minyak. Sebelumnya,  sistem Ruteng pakai Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Waso. Kini, siang hari hanya PLTP Ulumbu, baru malam hari dibantu PLTD Waso.</p>
<p>Dikutip dari <em>Kontan.co.id</em>,  PLTP Ulumbu berhasil menekan biaya pokok produksi (BPP) PLN hingga 60%. Sebelumnya,  PLTD perlu bahan bakar solar hingga 900 ton per bulan, kini hanya 150 ton per bulan.</p>
<p>Meski begitu, cara kerja turbin tanpa kondensor untuk mesin pembangkit I dan II PLTP Ulumbu akan memberikan dampak negatif jangka panjang karena debit air dalam tanah terus diambil tanpa kembali. Penurunan permukaan tanah juga bakal terjadi.</p>
<p>Dalam workshop <em>Mongabay</em> di Jakarta Mei 2018, Achmed Shahram Edianto, <em>Directorate of Policy, Sustainability and Transformation WWF Indonesia</em> mengatakan, penggunaan energi panas bumi harus menerapkan pinsip kehati-hatian.</p>
<p>Prinsip kehati-hatian yang dimaksud antara lain, menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan perlindungan hutan bernilai konservasi tinggi. Ulumbu berada di hutan konservasi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pulau panas bumi</strong></p>
<p>Studi tentang panas bumi di Ulumbu dan potensi listrik di sudah mulai sejak 1970. PLN menyebutkan, potensi listrik mencapai 100 MW dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut, 187,5 MW.</p>
<p>Berdasarkan data KESDM, Pulau Flores memiliki potensi panas bumi 902 MW atau 65% dari total potensi di NTT. Dengan potensi itu, pada 2017, Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah menetapkan Flores sebagai pulau panas bumi melalui Kepmen ESDM No. 2268K/30/MEM/2017. Targetnya, energi panas bumi jadi sumber listrik utama di pulau ini.</p>
<p>Titik-titik potensi panas bumi itu tersebar pada 16 titik di Pulau Flores,  yakni Ulumbu, Waisano, Wai Pesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Mataloko, Komandaru, Oka Ile Ange, Sokoria, Jopu, lesugolo, Atedai, Roma-Ujelewung, Ndetusoko,  Oyang Barang, dan Bukapiting.</p>
<p>Dalam berbagai studi itu juga disebutkan, secara umum Pulau Flores merupakan daerah vulkanik dengan gunung api aktif ada 13, lima gunung api merupakan lokasi panas bumi. Ulumbu, satu sumber yang terletak di Gunung api Poco Leok. Pemanfaatkan energi panas bumi di Ulumbu berdasarkan SK Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 3042/33/DJB/2009 tertanggal 28 Oktober 2009.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto utama: Wilayah terbuka di Ulumbu, yang jadi obyek wisata sumber energi panas bumi. Foto: Asrida Elisabeth/ Mongabay Indonesia</p>
<div id="attachment_62221" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-62221" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/flores3-ni-c99a1604-da01-45f0-aa26-5888472a13f6-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Pipa-pipa sumur uap yang memproses panas bumi jadi energi. Foto: Asrida Elisabeth/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Asrida Elisabeth [Flores]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>62199</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/05/17/warga-protes-rencana-waduk-lompatan-harimau-pemerintah-riau-kirim-surat-penolakan-ke-pusat/</link>
            <startYmdtUnix>1526595974000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Warga Protes Rencana Waduk Lompatan Harimau, Pemerintah Riau Kirim Surat Penolakan ke Pusat</title>
            <category>Sosial</category>
            <publishTimeUnix>1526595974000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>riau1-69a81cb3-be77-4d48-894b-4838f6781deb</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/riau1-69a81cb3-be77-4d48-894b-4838f6781deb.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/riau1-69a81cb3-be77-4d48-894b-4838f6781deb-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sekitar 1.500 warga Desa Cipang Kiri Hulu, Cipang Kiri Hilir, Cipang Kanan dan Tibawan,  berkumpul di Desa Banjar Datar, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, pekan pertama Mei lalu. Mereka hendak ke Pekanbaru,  menggunakan 21 mobil, 23 truk dan dua ambulans. Warga protes dan menolak rencana pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri atau Waduk Lompatan Harimau, karena mengancam ruang hidup mereka.</p>
<p>Beranjak sekitar pukul 4.00 sore, mereka melewati medan sulit, jurang dengan kondisi tanah tak mulus. Sesekali mereka harus mengurangi laju kendaraan untuk melewati tanah berlubang.</p>
<p>Langit mulai gelap. Setelah mendapati jalan beraspal, mereka berhenti beberapa saat di sepanjang badan jalan untuk makan malam berbekal makanan dari rumah.</p>
<p>Perjalanan mereka lanjutkan melewati Kecamatan Ujungbatu. Tiba depan Polsek Tandun, kendaraan mereka dihentikan polisi. Kaca depan kendaraan ditempel nomor. Tiap penumpang diminta turun untuk diperiksa. Isi mobil juga diperiksa.</p>
<p>“Ini untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama. Bapak-bapak mau diperiksa?” kata seorang polisi dari atas truk.</p>
<p>Linda dan Lidya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru sempat protes. Mereka coba negosiasi karena kondisi sudah cukup kemalaman. Kala itu, lewat pukul 22.00.</p>
<p>“Kalau diperiksa satu persatu seperti ini memakan waktu lama, Pak,” kata Lidya.</p>
<p>“Tidak lama <em>kok</em>. Personil kami banyak. Percaya pada kami,” kata seorang polisi lain.</p>
<p>Kala itu, warga hampir saja marah karena mendengar kabar Rio Andri yang mengkoordinir mereka ditangkap polisi bersama dua temannya. Masyarakat dari barisan kendaraan belakang turun dan setengah berlari ke depan.</p>
<p>Ternyata tak berlangsung lama karena, tiba-tiba Rio, muncul di tengah antrian kendaraan saat polisi yang melakukan pemeriksaan.</p>
<p>“Saya ditanya jumlah masyarakat dan kendaraan yang mengangkut. KTP saya juga diminta,” kata Rio.</p>
<p>Dia kemudian diminta menenangkan masyarakat dan meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Keadaan berangsur tenang. Pemeriksaan terhadap masyarakat dan masing-masing kendaraan terus dilakukan.</p>
<p>Dengan pengawalan polisi di depan dan ujung barisan kendaraan, ribuan masyarakat tiba di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau sekitar pukul 3.00 dinihari.</p>
<p>Pukul 09.00, Rabu (9/5/18), masyarakat memadati satu jalur Jalan Diponegoro melewati Jalan Gajah Mada,  menuju Kantor Gubernur Riau. Mereka berhenti di depan gerbang yang dijaga polisi dan Satpol PP. Lalu lintas Jalan Sudirman sekitar bundaran akhirnya dialihkan.</p>
<p>Unjukrasa dimulai oleh Rio Andri sebagai koordinator lapangan. Bersama teman-teman  mahasiswa paguyuban Rokan Hulu, mereka gantian berorasi dari atas kepala mobil <em>pick up.</em></p>
<p>Para datuk atau tokoh adat empat desa juga dipanggil ke atas mobil menyampaikan keluhan soal rencana pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri. Mereka berpakaian adat.</p>
<p>Semua menolak pembangunan waduk. Mereka tak ingin sejarah hilang, sumber kehidupan lenyap, dan kampung tenggelam apalagi dipindahkan. “Di mana tali pusat kami ditanam, di situlah kami dikuburkan,” kata Padrison, Datuk Sati dari Cipang Kanan.</p>
<p>Mereka ingin bertemu dengan Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim. Pemprov Riau diminta menyampaikan aspirasi warga ke pemerintah pusat. “Plt gubernur harus berani buat surat penolakan dan mengirim ke presiden,” kata Rio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>***</p>
<p>Hari itu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Riau, dalam kaitan peremajaan sawit rakyat di  Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir.</p>
<p>Wan Thamrin Hasyim, mendampingi presiden. Siangnya, mereka bertemu pengurus OSIS se-Pekanbaru di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin. Sorenya, mereka langsung bertolak ke Masjid Raya An Nur Pekanbaru memperingati Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke 92.</p>
<p>Masyarakat tetap menunggu. Sekitar pukul 14.00, setelah menunaikan shalat dan makan bersama di trotoar samping kantor gubernur, mereka kembali berkumpul depan gerbang dan lanjut orasi.</p>
<p>Ahmad Hijazi, Sekda Riau, Masperi Asisten II dan Manahara Samosir perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) III menemui masyarakat. Mereka gantian bicara dan kompak mengatakan,  tak bisa keluarkan surat penolakan pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri.</p>
<p>Alasannya, usulan pembuatan waduk langsung disampaikan Ahmad, mantan Bupati Rokan Hulu ke pemerintah pusat. “Jadi yang harus buat surat penolakan bupati langsung,” kata Ahmad.</p>
<p>April lalu, masyarakat sudah berunjukrasa depan Kantor Bupati Rokan Hulu. Protes itu ditanggapi Bupati Sukiman dengan berdialog bersama perwakilan masyarakat. Dua hari kemudian, Sukiman mengeluarkan surat penolakan atas pembangunan waduk ini.</p>
<p>Dalam surat itu, Sukiman meneruskan surat Camat Rokan IV Koto Nomor: 100/PEM/IV/2018/175 tertanggal 23 April 2018. Juga, berita acara musyawarah penolakan pembangunan waduk oleh masyarakat Cipang Kiri Hilir, Cipang Kiri Hulu, Cipang Kanan dan Tibawan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_62202" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-62202" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/riau4-9b4da9d1-84bc-404d-8154-2c94f455a4f5-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Warga menggunakan mobil sampai truk aksi ke Pekanbaru, dari Rokan Hulu, Riau. Foto: Suryadi/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sukiman menembuskan surat ke Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III.</p>
<p>“Jadi kami minta Plt Gubernur Riau mengeluarkan surat yang sama ke Presiden Jokowi. Begitu alurnya,” kata Riki Zaputra, Dosen Universitas Lancang Kuning dari Cipang Kiri Hilir.</p>
<p>Ahmad Hijazi tetap dengan sikapnya. Masyarakat yang ketika itu duduk langsung berdiri dan sempat dorong-dorongan. Mereka kembali ditenangkan dan diminta duduk lagi.</p>
<p>Masperi kemudian bicara dengan seseorang lewat sambungan telepon yang katanya dari BWS Sumatera III.</p>
<p>“Ini orang dari balai wilayah sungai sudah menerima surat penolakan dari Bupati Rokan Hulu. Dia akan mengantar langsung ke Jakarta,” kata Masperi, saat telepon masih tersambung.</p>
<p>Dia sempat meminta perempuan dalam sambungan telepon itu bicara langsung dengan menempelkan <em>handphone</em> ke pengeras suara. Tak ada suara keluar. “Pokoknya begitulah bapak-bapak. Intinya kita menolak pembangunan waduk itu,” ucap Masperi dengan bahasa Rokan.</p>
<p>Masyarakat menyambut pernyataan itu dengan tepuk tangan. Meskipun begitu, mereka tetap meminta Plt Gubernur Riau mengeluarkan surat penolakan. Mereka tak ingin datang dari jauh dan pulang tanpa hasil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pemerintah Riau bikin surat penolakan</strong></p>
<p>Ahmad Hijazi akhirnya menuruti keinginan masyarakat dan meminta waktu untuk membuat surat itu. Lebih kurang satu jam kemudian, Hijazi datang lagi membawa surat namun belum ditandatangani. Surat yang dibuat juga kurang tegas perihal penolakan.</p>
<p>Hijazi diminta mengubah surat itu. Dia meminta waktu lagi untuk menemui Wan Thamrin Hasyim, yang sudah berada di tengah perayaan Harlah NU. Sayangnya, sampai langit mulai gelap dan Jokowi meninggalkan Pekanbaru, mereka tak kunjung menemui masyarakat.</p>
<p>Masyarakat sempat mengancam akan bermalam depan gerbang kantor gubernur. Beberapa perwakilan mereka mengatakan, surat itu akan diselesaikan malam itu paling lambat pukul 19.00 dan akan dikirim ke Jakarta dalam waktu tiga kali 24 jam.</p>
<p>Masyarakat diyakinkan untuk kembali ke Gedung LAM Riau sembari menunggu surat. Mereka akan mendatangi lagi kantor gubernur jika janji tak ditepati.</p>
<p>Benar saja, meski lewat dari waktu yang dijanjikan, surat penolakan itu akhirnya diterima masyarakat.</p>
<p>Surat yang ditujukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu berisi tiga penjelasan. Mengenai usulan Bupati Rokan Hulu periode Ahmad pada 26 Agustus 2014, soal penolakan Bupati Rokan Hulu periode Sukiman pada 23 April 2018 dan terakhir meneruskan penolakan dari bupati.</p>
<p>Surat ditandatangani Ahmad Hijazi atas nama Plt Gubernur Riau. Masyarakat kembali ke desanya masing-masing malam itu juga.</p>
<p>Masyarakat Cipang mengenal proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo itu dengan sebutan Waduk Lompatan Harimau. Ia tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2017 diurutan 191. Namanya Bendungan Rokan Kiri.</p>
<p>Ia dibuat untuk sumber energi listrik dengan kapastitas 74,44 Mw dan sumber irigasi 4.000 hektar sawah masyarakat. Proyek akan mulai beroperasi pada 2019 hingga 2023.</p>
<p>Disebut Lompatan Harimau karena, di situ ada dua tugu batu besar tempat harimau sering melompat. Benda itu akan hilang kalau bendungan tetap dibuat.</p>
<p>Ali Mahmuda, bidang hukum dan kampanye Walhi Riau mengatakan, proyek itu akan menghilangkan sumber ekonomi masyarakat seperti, kebun karet, gambir, sawit, serai sampai palawija.</p>
<p>Di areal itu juga ada rumah peninggalan Syafruddin Prawiranegara, pejuang kemerdekaan yang pernah menerima mandat dari Soekarno sebagai presiden pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.</p>
<p>“Ada lagi rumah adat Rokan dan sekitar 20 potensi wisata akan hilang,” katanya.</p>
<p>Satu hari pasca unjuk rasa masyarakat, saya mendatangai Kantor BWS Sumatera III Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru tepat di belakang Kantor Gubernur Riau.</p>
<p>Bertemu dengan Manahara Samosir,  depan pintu masuk, dia tak mau memberi penjelasan karena itu kewenangan atasan.</p>
<p>Samosir hanya mengatakan, atasannya baru saja berangkat ke Jakarta menjumpai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus membawa surat penolakan dari masyarakat dan Bupati Rokan Hulu. Dia meminta saya datang lagi setelah atasannya pulang dari Jakarta.</p>
<p>Selasa 15 Mei 2018, saya datang lagi. Menurut Adam, satpam yang berjaga depan pintu, atasan Samosir adalah Nur Wacidah, pejabat pembuat komitmen. Katanya, pagi itu dia belum datang.</p>
<p>Saya menunggu hingga pukul 11.00 lewat. Adam kembali mengatakan, mungkin atasan dia tak masuk kantor. “Kalau jam segini tak datang pasti dinas ke luar kota. Biasanya dia datang pagi.”</p>
<p>Menurut seorang perempuan yang mendengar obrolan kami, Nur Wacidah, sudah datang dan masuk bersamanya. Adam tetap dengan ucapannya. “Saya dari tadi di sini tak ada lihat dia datang.”</p>
<p>Saya coba masuk dari pintu samping karena orang-orang juga banyak ke luar masuk dari pintu itu. Seorang laki-laki yang hendak masuk toilet mengatakan, Nur Wacidah, sedang rapat di lantai atas.</p>
<p>Saya langsung naik lewat tangga depan toilet. Seorang pria yang berjaga depan ruangan membenarkan Nur Wacidah dalam ruangan. Saat sedang menunggu, Adam naik dan meminta saya turun.</p>
<p>Saya protes karena dia berbohong. Adam tampak kesal dan minta saya tetap turun. Akhirnya terjadi adu mulut.</p>
<p>Seorang pegawai lalu meminta Adam menjumpai Nur Wacidah membawa kartu tanda penduduk saya. Tak berapa lama dia kembali dengan selembar kertas bertuliskan, “maaf saya lagi sibuk.”</p>
<p>Adam mengulurkan tangan meminta maaf. Saya berpesan, agar dia bersikap jujur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto utama: Ribuan warga beberapa desa di Rokan Hulu, aksi ke Kantor Gubernur Riau, meminta daerah ini menolak pembangunan waduk yang bisa mengancam kehidupan mereka. Waduk itu, rencana untuk PLTA dan pengairan sawah. Foto: Suryadi/ Mongabay Indonesia</p>
<div id="attachment_62201" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-62201" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/riau2-86312701-baec-4f49-af80-88b9050eaa01-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Ribuan warga Rokan Hulu, protes rencana pembangunan waduk. Foto: Suryadi/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Suryadi [Riau]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>62134</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/05/14/tolak-pengerukan-warga-sarankan-jaga-dan-pulihkan-hutan-sekitar-danau-poso-bagian-2/</link>
            <startYmdtUnix>1526339176000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Tolak Pengerukan, Warga Sarankan Jaga dan Pulihkan Hutan Sekitar Danau Poso (Bagian 2)</title>
            <category>Hutan</category>
            <publishTimeUnix>1526339176000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>danau poso1-Papa Plank seruan menjaga Kelestarian Danau Tumbang diabaikan Persis Depan Lokasi Reklamasi FDTP</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/danau-poso1-Papa-Plank-seruan-menjaga-Kelestarian-Danau-Tumbang-diabaikan-Persis-Depan-Lokasi-Reklamasi-FDTP.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/danau-poso1-Papa-Plank-seruan-menjaga-Kelestarian-Danau-Tumbang-diabaikan-Persis-Depan-Lokasi-Reklamasi-FDTP-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><em>Warga nelayan sekitar Danau Poso, memiliki cara-cara tangkap ikan tradisional, dari pakai tombak, sampai bikin keramba di danau. Rencana pengerukan danau dan sungai untuk kepentingan PLTA otomatis mengkhawatirkan mereka. Warga usulkan daripada pengerukan, pemerintah dan perusahaan lebih baik menjaga dan memulihkan hutan di daerah aliran sungai yang merupakan daerah tangkapan air yang akan mengalir ke Danau Poso&#8230;</em></p>
<p><strong>Baca juga:<span style="color: #339966;"> <a style="color: #339966;" href="http://www.mongabay.co.id/2018/05/06/sumber-hidup-terancam-nelayan-protes-rencana-pengerukan-danau-poso-bagian-1/">Sumber Hidup Terancam, Nelayan Protes rencana Pengerukan Danau Poso (Bagian 1)</a></span></strong></p>
<p>PT Poso Energy, anak usaha Kalla Group sudah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Poso II berkapasitas 195 Megawatt (MW) pada 2016. Pada 2019, PLTA Poso I dan PLTA Poso III bakal mulai beroperasi.</p>
<p>Pembangunan PLTA lanjutan, bikin warga khawatir karena rencana Poso Energi mengeruk dasar sungai di hulu-hilir.  Mulai mulut Danau Poso ke arah sungai sepanjang 12,8 kilometer dengan kedalaman empat meter dan lebar 40 meter.</p>
<p>Pengerukan ini berarti bakal merusak keramba, tumpuan hidup warga.  Mereka juga menilai, pengerukan berpotensi bikin masalah kala hutan yang jadi daerah tangkapan air tak terjaga.</p>
<p>Oma Lim, perempuan nelayan Danau Poso, Tentena, Sulawesi Tengah, mengatakan, masyarakat yang khawatir rencana pengerukan tak dianggap. Pemerintah, katanya,  justru bicara tentang kepentingan Poso Energy.</p>
<p>“Katanya PLTA Poso I akan gagal kalau tidak pengerukan. Saya lihat ini sudah masuk arena politik, tetapi sangat merugikan masyarakat.”</p>
<p>Dia bilang,  semua nelayan menolak pengerukan. “Sekarang perusahaan paksakan terjadi. Kalau dipaksa akan terjadi masalah besar, ini akan jadi musibah besar bagi warga Tentena,” katanya.</p>
<p>Menurut Oma Lim, dampak pengerukan setidaknya ciptakan dua masalah. <em>Pertama</em>, orang akan kehilangan pekerjaan karena keramba hancur. <em>Kedua</em>, pendangkalan danau akan terus terjadi karena limpahan material dari darat dampak pepohonan hutan di hulu terus berkurang. Poso Energy, katanya, tak berupaya melestarikan hutan di sekitar Danau Poso.</p>
<p>Nelayan di sekitar Danau Poso melihat ‘kekuatan’ yang ada sekarang bergerak ke arah pengerukan.  Oma Lim, khawatir, bila pengerukan dipaksa bisa membuat banyak orang kehilangan pekerjaan sebagai nelayan tradisional.</p>
<p>John Lusikoy, pegiat lingkungan Kota Tentena mengatakan, Poso Energy berencana mengeruk sungai sepanjang 12.8 km dari hulu sungai ke arah hilir, sejajar dengan situs Watu Mpangasa.</p>
<p>Pengerukan pada bagian tengah sungai, persis di badan sungai yang sejajar dengan Kantor Dinas Perhubungan Poso di Tentena,  sampai Muara Sungai Wimbi.</p>
<p>Rencana pengerukan itu, berdasar nota kesepahaman (<em>memorandum of understanding</em>) Pemerintah Poso dengan Poso Energi, 6 April 2017. Tandatangan MoU oleh Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu dan Presiden Direktur Poso Energy,  Achmad Kalla, di Kantor Bupati Poso.</p>
<p>Dikutip dari <em>Palueskpres</em>, menyebutkan, kerja sama itu guna dana tanggung jawab sosial (<em>corporate social responsibility</em>/ CSR) dengan agenda utama memperbaharui dan membenahi debit air dan pariwisata seputar Danau Poso.</p>
<p>“Penandatanganan ini berguna untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Poso, khusus Kota Tentena untuk membenahi danau dan sungai Poso,” kata Darmin, seperti dikutip di <em>Paluekspres.</em></p>
<p>Kepada <em>Mongabay</em>, Roy, staf Badan Penelitian dan Pengembangan Poso mengatakan, sampai saat ini <em>detail engineering design</em> (DED) rencana pengerukan Danau Poso, masih tahap finalisasi, baik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) maupun di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
<p>“Opsi ini diambil setelah koordinasi dari berbagai organisasi pemerintah daerah terkait. Adapun dasar hukum adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pengelolaan danau dan sungai,” katanya.</p>
<p>Data rencana pengelolaan sumber daya air (RPSDA) tahun 2017 dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, menyebutkan, bahaya erosi Sungai Poso adalah 180-480 ton per hektar pertahun dan beberapa titik di bantaran sungai merupakan area rawan banjir.</p>
<p>Wilianita Selviana, pegiat lingkungan mantan Direktur Eksekutif Walhi Sulteng mengatakan, kajian BWS ini jadi basis argumentasi Poso Energy mengeruk danau.</p>
<p>Data RPSDA 2017, menyebutkan, lebar sungai pada ruas ini sekitar 60 meter sampai 200 meter, lebar pengerukan  40 meter, dari sisi sungai 20 meter ke kiri dan 20 meter ke kanan.</p>
<p>Kedalaman sungai sebelum pengerukan pada ruas ini 4,4-5,5 meter, lebar sungai eksisting sekitar 30 meter-50 meter  dan lebar rencana pengerukan 26 meter.</p>
<p>Dalam rilis Poso Energy pada 2018, menyebutkan, sejumlah jembatan yang akan dilalui proyek ini,  yakni jembatan beton Pamona, jembatan kayu Yondompamona, dan jembatan beton Petirodongi. Juga ada rencana penguatan kaki Jembatan Pamona  disertai renovasi jembatan kayu Pamona (Yondompamona)  dan penguatan kaki jembatan beton Petirodongi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_62136" style="width: 730px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-62136" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/danau-poso2-IMG-20180427-WA0015.jpg" alt="" width="720" height="480" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/danau-poso2-IMG-20180427-WA0015.jpg 720w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/danau-poso2-IMG-20180427-WA0015-100x67.jpg 100w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p class="wp-caption-text">Front Advokasi Rano Poso (FARP) aksi protes pengerukan. Foto: Andika Dhika/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Hutan berkurang</strong></p>
<p>Dalam siaran pers Front Advokasi Rano Poso (FARP) pada 26 April 2018,  Koordinator Lapangan FARP Pdt. Nickolas A. Ladjamba menyampaikan, kurang 10 tahun laju tutupan hutan berkurang di Poso. Data BPS Poso, hutan lindung seluas 154,906 hektar pada 2017, turun hampir 50% dari 2012 seluas 299.170 hektar.</p>
<p>“Tahun 2016, UPT Kehutanan Poso mengakui kerusakan hutan di Poso makin nyata, seiring makin maraknya perambahan karena pembukaan lahan perkebunan serta pembalakan liar,” kata Nickolas.</p>
<p>Pemerintah daerah, katanya, kewalahan menangani, bahkan perambahan hutan hampir terjadi di semua desa.</p>
<p>Untuk itu, dia mengkritik, rencana penataan Sungai Poso dengan mengeruk di hulu Sungai Poso oleh Poso Energi berdasarkan data BWS III Sulawesi di bawah KPUPR.</p>
<p>Padahal, katanya, yang terjadi beberapa DAS (daerah aliran sungai) yang menyuplai air ke Danau Poso,  dalam kondisi kritis karena kerusakan daerah tangkapan air akibat pembalakan hutan maupun alih fungsi ke perkebunan&#8211; sebagian besar—jadi sawit.</p>
<p>Kondisi ini, katanya, tak boleh dibiarkan, apalagi luput dari perhatian semua pihak.</p>
<p>Upaya reboisasi atau penghijauan kembali maupun rehabilitasi hutan, katanya, harus dilakukan.  Dengan kondisi sekarang, perlu waktu cukup lama mengembalikan fungsi hutan yang rusak.</p>
<p>“Tidak cukup hanya satu atau dua tahun. Edukasi lingkungan terkait manfaat dan dampak ke masyarakat luas terutama di Poso harus dilakukan agar masyarakat terlibat aktif menjaga hutan dan melindungi area tangkapan air,” katanya.</p>
<p>Nickolas berpendapat, rencana penataan Sungai Poso dengan pengerukan di badan sungai sepanjang 12.8 km itu bukanlah solusi bijak. Karena, katanya, kondisi area tangkapan air kritis dan belum tertangani dengan baik.</p>
<p>“Ini sudah memunculkan masalah baru yang juga pasti berdampak pada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan di hulu akan sangat menentukan di wilayah hilir. Sudah pasti tak terbantahkan, ketika hulu rusak,  hilir akan menuai bencana.”</p>
<p>Dia khawatir, kalau pengerukan terlaksana sama saja mengundang bencana besar di masa datang.</p>
<p>“Jika hulu sungai dikeruk, debit air yang akan terbawa ke hilir akan lebih besar bersama material bawaan,  apalagi jika ada pintu air yang mengatur otomatis air akan tetap pada posisi <em>konda</em> (tidak pasang dan tak juga surut-red), bentang alam dan proses alamiah air sungai sudah pasti berubah drastis,” katanya.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tak transparan </strong></p>
<p>Yopi Harry, Direktur Yayasan Panorama Alam Lestari  (YPAL), menyoroti soal kerjasama Pemerintah Poso dan Bukaka dalam hal penggunaan air. Dia duga, penggunaan air, tak hanya untuk perbaikan danau, tetapi ada keperluan industri terutama energi.</p>
<p>Dia bilang, penting melihat kembali, kesepakatan-kesepakatan seperti apa dan bagiamana dari sisi lingkungan, analisis dampak, maupun konstruksi bangunan.</p>
<p>“Danau Poso,  punya nilai kebudayaan tinggi bagi warga Poso. Danau juga tak bisa dilihat berdiri sendiri, ada sungai, kalau hulu dibongkar harus pertimbangkan hilir,” ucap Yopi.</p>
<p>Dia khawatir, secara birokrasi pemerintah daerah tak memiliki analisa yang baik. Pemerintah, seharusnya memberikan gambaran rencana jelas pada publik.</p>
<p>Dia bilang, fungsi sosial Danau Poso amat luas, selain bernilai budaya, secara ekonomi juga sangat penting bagi masyarakat.</p>
<p>Kalau wilayah itu akan ada intervensi,  berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat.</p>
<p>“Misal, soal air, perlu ada kekhawatiran berdampak pada hilir, kalau konstruksi tak bagus, bisa berdampak pada orang-orang yang tinggal di Kota Poso.”</p>
<p>Menurut Yopi, masyarakat ingin ada mekanisme pembangunan yang transparan, misal, kejelasan soal pelibatan masyarakat.</p>
<p>“Informasi soal rencana ini tak didiskusikan dengan baik, akhirnya ini jadi polemik di masyarakat, konstruksi kebijakan sepertinya belum tersampaikan dengan baik, soal tanggung jawab dan lain-lain,” ucap Yopi.</p>
<p>Dia melihat,  upaya komunikasi sejauh ini oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pun minim.</p>
<p>“Mau seperti apa rencana ini? Hanya sosialisasi terbatas, dan hanya beberapa pihak saja mengetahui. Dua kali <em>hearing</em>, DPRD baru akan memanggil. Harusnya juga melibatkan DPRD.”</p>
<p>Kunci dari semua ini, kata Yopi,  pelibatan para pihak terkait di sekitar danau. (<strong>Bersambung</strong>)</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Foto utama:  Plang seruan menjaga kelestarian danau tumbang. Warga sekitar Danau Poso, protes pengerukan, mereka mengusulkan pemulihan hutan sekitar danau yang kritis. Foto: Andika Dhika/ Mongabay Indonesia</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Andika Dhika [Poso]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>62084</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/05/12/protes-warga-padang-birau-pengangkutan-batubara-setop-sementara/</link>
            <startYmdtUnix>1526142066000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Protes Warga Padang Birau, Pengangkutan Batubara Setop Sementara</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1526142066000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>batubara1-IMG-20180504-WA0036</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/batubara1-IMG-20180504-WA0036.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/batubara1-IMG-20180504-WA0036-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Puluhan warga RT09, Dusun Padang Birau, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun,  Jambi, memblokir jalan pengangkutan batubara milik PT Caritas Energi Indonesia (CEI) dan PT Metalic Baru Sinergi (MBS). Warga kesal aktivitas alat berat di jalan tambang munculkan beragam masalah dari bunyi bising, getaran sampai pencemaran udara sekitar.</p>
<p>Dari perusahaan di Jakarta, juga mengeluarkan surat berisi penyetopan sementara aktivitas di jalan tambang termasuk pengangkutan dan di lokasi penimbunan batubara.</p>
<p><strong>Baca juga: <span style="color: #339966;"><a style="color: #339966;" href="http://www.mongabay.co.id/2018/05/03/pencemaran-air-udara-dan-masalah-lain-muncul-setelah-tambang-batubara-masuk-padang-birau/">Pencemaran Air, Udara  dan Masalah Lain Muncul Setalah Tambang Batubara Masuk Padang Birau</a></span></strong></p>
<p>Kamis (3/5/18), aktivitas perusahaan di jalan hauling (tambang) berhenti. Warga membentang tali sekitar 10 meter menutup jalan. Beberapa kertas karton bertuliskan “Terjajah di Dusun Dewek,&#8221; “tutup aktivitas jalan” ada juga &#8220;Caritas, MBS minum susu anak kami makan debu,&#8221; menggantung di atas tali.</p>
<p>Spanduk sepanjang tiga meter bertulis “PT Caritas, MBS, dan KBB harus bertanggung jawab atas kerusakan, gangguan, &amp; pencemaran terhadap warga yang terkena dampak” terbentang di sisi jalan.</p>
<p>Kekesalan warga terpicu dari ingkar janji perusahaan. Wawan koordinator aksi mengatakan, saat pertemuan dengan warga pada 22 Maret, perusahaan telah sepakat dan berjanji menyelesaikan permasalahan dengan warga pada 21 April. Hingga Kamis, 3 Mei,  tak ada satupun perwakilan perusahaan menemui warga.</p>
<p>Penutupan jalan tak sampai dua jam. Setelah ada negoisasi antara warga dengan CEI, pukul 17.00 sore jalan kembali dibuka, namun pengangkutan batubara tetap berhenti.</p>
<p>Kamis pagi sebelumnya, warga dengan perusahaan bertemu difasilitasi Polres Sarolangun. Pertemuan digelar pukul 09.00 pagi dihadiri 17 orang dari berbagai perwakilan, warga, CEI, MBS, Polres, Pemerintah Sorolangun (Kesbangpol), staf ahli, Lurah Gunung Kembang, hingga perwakilan Kejari Sarolangun.</p>
<p>Pertemuan ini menyepakati tiga poin. <em>Pertama</em>, akan ada sosialisasi draf <em>memorandum of agreement</em> (MoA) pada Jumat (4/5/18) pukul 07.00 malam di Aula Pondok Pesantren Ramattul Umah, Kelurahan Gunung Kembang.</p>
<p><em>Kedua</em>, perusahaan akan menghentikan sementara aktivitas pengangkutan batubara keluar dari <em>stockpile</em>, mulai Jumat (4/5/18), sampai batas waktu tak ditentukan.</p>
<p><em>Ketiga</em>, Bobby Manurung, Koordinator HRD PT Karya Bumi Baratama (KBB),  selaku pemegang konsesi meminta maaf melalui media cetak dan elektronik pada warga masyarakat RT 09, 10, 12, Kelurahan Gunung Kembang, yang terkena dampak langsung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_62086" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-62086" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/batubara2-IMG-20180504-WA0032-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Warga blokir halan tambang batubara. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Surat perusahaan soal setop operasi </strong></p>
<p>Wawan Susanto, koordinator warga Padang Birau, mengatakan, penutupan operasi pengangkutan batubara muncul dari perusahaan sendiri, bukan atas paksaan warga.</p>
<p>Dia menunjukkan surat bernomor 024/OUT/BOD/CEI/V/2018, perihal pengumuman setop hauling, ditujukan pada Aris Winarso, <em>Project Manager</em> CEI.</p>
<p>Surat itu keluar dari CEI, berkantor di Jl Raya Pasar Minggu Kav 16 Floor 12 unit A, Pancoran, Jakarta Selatan, pada 2 Mei 2018, dan ditandatangani Robertus Jefry N, Direktur Operasional.</p>
<p>Isi surat menindaklanjuti permasalahan di seluruh area <em>stockpile</em> dan jalan hauling di Tanjung Rambai,  yang belum selesai. Direksi meminta aktivitas hauling batubara pada stockpile Tanjung Rambai ditutup mulai 4 Mei 2018, sampai batas waktu tidak ditentukan, sambil menunggu situasi aman.</p>
<p>Keputusan ini untuk menjaga citra perusahaan yang menjadi kurang baik karena warga melakukan penutupan membawa media sampai beberapa kali.</p>
<p>Selanjutnya, dengan aktivitas hauling berhenti, karyawan yang bekerja di stockpile mulai <em>checker, dumpman</em> dan <em>trafficman</em> dirumahkan sampai batas waktu belum ditentukan, sekuriti tetap bekerja.</p>
<p>Wawan menilai, penghentian operasi hauling justru menguntungkan warga Padang Birau,  yang selama ini terkena dampak langsung. Selama ini,  perusahaan hanya janji-janji belaka, dan tak bisa komitmen pada kesepakatan yang dibuat.</p>
<p>“Kalau perusahaan melanggar isi kesepakatan, kami siap konflik,” katanya.</p>
<p>Mulai delapan bulan silam, katanya, warga Padang Birau, menyampaikan penolakan pembangunan jalan tambang di sekitar pemukiman warga. “Jika jalan ini tetap dibangun, akan jadi konflik sosial berkepanjangan.”</p>
<p>Sampai awal Mei kemarin, belum pernah warga sekitar tambang menandatangani surat persetujuan tentang pembangunan jalan tambang batubara. “Kami, (sampai) hari ini (3/5/18) belum pernah tanda tangan, menandatangani kesepakatan bahwasanya jalan ini bisa dibangun. Satupun warga yang terkena dampak terutama belum menyepakati jalan ini dibangun,” katanya.</p>
<p>Saya mencoba menghubungi Aris Winarso, saya juga mengirimkan pesan untuk wawancara soal penutupan aktivitas hauling batubara. Aris tak bersedia.</p>
<p>&#8220;<em>Waalaikumusalam wr wb</em>, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebelumnya, berhubung saya tak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan sesuai keterangan yang Bapak harapkan dan saya posisi <em>offsite</em>, &#8221; balasan Aris pada pesan yang saya kirim.</p>
<p>Saya menanyakan, pada siapa saya bisa minta keterangan. Dia belum membalas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_61926" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-61926" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/padang-birau4-Truk-tronton-yang-mengangkut-batubara-dari-Padang-memasuki-jalan-tambang-PT.CEI_-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Truk pengangkut batubara memasuki jalan tambang PT CEI. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sosialisasi kesepakatan</strong></p>
<p>Jumat (4/5/18),  pertemuan berlangsung di Pondok Pesantren Rahmatul Ummah, di Kelurahan Gung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Sarolangun. Lebih 50 orang, mulai warga, perangkat kelurahan, anggota Polres Sarolangun, dan perusahaan. Boby Manurung, Koordinator KBB, datang mewakili perusahaan.</p>
<p>Agenda pertemuan Jumat malam itu adalah sosialisasi draf MoA. Menurut Wawan, sempat terjadi perdebatan cukup panjang antara warga dengan perusahaan mengenai isi nota kesepakatan.</p>
<p>Isi MoA mengatur masalah keuntungan warga, ganti rugi, dampak pencemaran, sampai dengan apa keuntungan bagi perusahaan. Pada Bab I, Pasal 1, berisi hal menguntungkan warga.</p>
<p>Pada  ayat (1), poin (a) disebutkan, ada pungutan dari aktivitas <em>coal hauling</em>, untuk truk PS harus membayar Rp15.000 dan truk tronton Rp30.000. &#8220;Dana itu nanti akan dikelola kelurahan,&#8221; kata Wawan.</p>
<p>Selanjutnya, CEI/MBS akan memberikan bantuan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (PPM) dalam bentuk sumbangan Rp20 juta pertahun dan dalam program kerja terukur Rp60 juta pertahun. Perusahaan juga akan membuka peluang usaha bagi warga dengan pola kemitraan. Perusahaan juga akan merekrut pekerja dari warga.</p>
<p>Soal kerugian warga karena kerusakan, katanya, akan ada penggantian dari perusahaan berdasarkan peraturan Bupati No.032 tahun 2016 tentang penetapan harga dasar ganti rugi tanam tumbuh akibat  kegiatan pembangunan maupun kegiatan lain. Kerusakan rumah warga dan masjid akan dihitung oleh dinas terkait, dan akan dibayarkan sesuai estimasi sebelum penandatanganan MoA.</p>
<p>Untuk gangguan karena debu angkutan batubara, perusahaan akan melakukan penyiraman, mulai dari <em>stockpile</em> hingga jalan lintas. Juga mengatur jadwal operasi alat berat yang dituding sebagai sumber getaran dan kebisingan. Perusahaan juga akan memfasilitasi pengobatan warga sekitar jalan tambang yang sakit melalui fasilitas kesehatan.</p>
<p>Untuk mencegah pencemaran sumber air di Sungai Indung, perusahaan akan memastikan fungsi settling pond bekerja dengan baik, dan memantau kualitas air pada kolam pengendapan <em>stockpile</em>.</p>
<p>MoA juga mengatur soal keuntungan bagi perusahaan. CEI mendapatkan kenyamanan dalam melakukan operasional <em>stockpile</em> dan jalan <em>coal hauling</em> di Kelurahan Gunung Kembang. Warga Kelurahan Gunung Kembang bersedia musyawarah untuk mufakat yang diwakili lurah, apabila terjadi permasalahan yang timbul dari gangguan di luar perusahaan.</p>
<p>Warga bersama perusahaan mempunyai semangat sama, menciptakan kondisi lingkungan yang bebas dari perjudian, narkoba, miras, prostitusi, pencurian, dan pemalakan.</p>
<p>Ujung sosialisasi draf MoA, juga disepakati tiga hal, <em>pertama</em>, akan pengecekan ulang keretakan rumah warga yang terkena dampak langsung dan akan diberikan ganti rugi sebelum penandatanganan MoA.</p>
<p><em>Kedua</em>, panandatanganan draf MoA dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. <em>Ketiga</em>, perusahaan masih menghentikan <em>coal hauling</em> sampai ditandatangani draf MoA.</p>
<p>Draf yang dibahas hingga pukul 01.00 diri hari itu sampai sekarang belum ditandatangani. Belum tahu kapan akan ditandatangani.</p>
<p>Saat ini, kata Wawan,  isi nota kesepakatan itu masih dikaji oleh direksi perusahaan, belum ada kabar akan disetujui atau perlu perubahan.</p>
<p>&#8220;Kalau belum ditandatangani, selama itu aktivitas angkutan batubara harus berhenti. Sekarang ini sudah lima hari, warga merasa tenang, kenyamanan yang dulu itu kembali lagi,&#8221; katanya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto utama: Jalan tambang kala pemblokiran oleh warga. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia</p>
<div id="attachment_61928" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-medium wp-image-61928" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/padang-birau6-Parit-stockpile-tambang-batubara-yang-dipenuhi-batubara-ini-mengaliir-ke-kolam-penyaringan-dan-seterusnya-ke-Sungai-Indung-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /></p>
<p class="wp-caption-text">Parit stockpile batubara yang dipenuhi batubara ini mengaliir ke kolam penyaringan, seterusnya ke Sungai Indung. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Yitno Suprapto [Sorolangun]</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
        <item>
            <ID>61988</ID>
            <nativeCountry>ID</nativeCountry>
            <language>id</language>
            <link>http://www.mongabay.co.id/2018/05/06/bersama-rainbow-warrior-mereka-usir-tongkang-batubara-dari-taman-nasional-karimun-jawa/</link>
            <startYmdtUnix>1525637462000</startYmdtUnix>
            <endYmdtUnix>1457480000000</endYmdtUnix>
            <title>Bersama Rainbow Warrior: Mereka Usir Tongkang Batubara dari Taman Nasional Karimun Jawa</title>
            <category>Energi</category>
            <publishTimeUnix>1525637462000</publishTimeUnix>
            <contents>
                <image>
                    <title></title>
                    <description>rainbow5-Aksi aktivis Greenpeace di depan tongkang mengajak Indonesia segera beralih ke energi bersih dan Coral Not Coal. foto Tommy Apriando</description>
                    <url>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow5-Aksi-aktivis-Greenpeace-di-depan-tongkang-mengajak-Indonesia-segera-beralih-ke-energi-bersih-dan-Coral-Not-Coal.-foto-Tommy-Apriando.jpg</url>
                    <thumbnail>http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow5-Aksi-aktivis-Greenpeace-di-depan-tongkang-mengajak-Indonesia-segera-beralih-ke-energi-bersih-dan-Coral-Not-Coal.-foto-Tommy-Apriando-100x100.jpg</thumbnail>
                </image>
                <text>
                    <content><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
                    <p>Hari pertama tiba di Taman Nasional Karimun Jawa (TNKJ) Kapal Greenpeace, Rainbow Warrior, menemukan tugboad dan tongkang berisi batubara turun jangkar di Kawasan Taman Nasional Karimun Jawa (TNKJ), pada Rabu pagi, (2/5/18). Kapal tongkang diduga kuat tak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi (Simaksi). Tak ada pula kapal patroli dari TNKJ mengusir kapal dan tongkang berisi batubara ini.</p>
                    <p>Kapal ramah lingkungan Rainbow Warrior sebelumnya pada 23 April 2018, mendapatkan izin dari Kepala Balai TNKJ, diwakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Himawan Gunadi, untuk tur kapal Rainbow Warrior 2018, dengan teman Perubahan Iklim dan Kekuatan Masyarakat.</p>
                    <p>Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 21 Februari 2018,  memberikan surat dukungan terhadap kegiatan kapal Rainbow Warrior di TNKJ. Dalam surat itu, Siti, mendukung langkah-langakah baik dan positif membangun kesadaran dan kerja sama berbagai elemen di Indonesia.</p>
                    <p>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertujuan mengendalikan perubahan iklim dan implementasi Perjanjian Paris secara nyata di Indonesia sesuai UU Nomor 16 tahun 2016,” kata Siti.</p>
                    <p>Pemerintah, katanya, mendukung langkah Greenpeace mengembangkan penanganan dan pemecahan masalah lingkungan dan sumberdaya alam di Indonesia.</p>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p>***</p>
                    <p>Siang hari, pada 2 Mei 2018, terik matahari menyengat kulit di kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Dari aplikasi smartphone menujukkan cuaca 31 derajat celcius.</p>
                    <p>Didit Haryo, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, melalui radio di Kapal Rainbow Warrior menelpon kapal tugboat Kahar V yang berhenti di TNJK.</p>
                    <p>“Kahar V anda berada di kawasan terlarang untuk dilewati. Kapal tongkang batubara telah membuat kerusakan di TN Karimun Jawa,” katanya dari ruang kemudi.</p>
                    <p>Aktivis Greenpeace meminta kapal tongkang keluar dari kawasan dan aksi damai untuk menujukkan betapa berbahayanya lalu lintas kapal batubara terhadap terumbu karang di kawasan konservasi ini.</p>
                    <p>“Siap Pak, siap Pak, saya lapor dulu sama kapten,” begitu respon dari pihak kapal Kahar V, dari radio.</p>
                    <p>Selang lima menit dari komunikasi via radio, puluhan aktivis Greenpeace aksi penghalaun dan melukis tongkang batubara.</p>
                    <p>Dengan enam <em>boat</em>, dari Rainbow Warrior mendekati kapal tongkang batubara. Hanya perlu sekitar 10 menit, Greenpeace merapat ke tongkang dan mengecat lambung kuning tongkang bertuliskan <em>Breakfree From Coal</em> (hentikan batubara) dan karang bukan batubara.</p>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <div id="attachment_61991" style="width: 1290px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-61991" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow4-Kapal-ramah-lingkungan-Rainbow-Warrior-bermanuver-ikut-mengawal-dan-menghalau-keluarnya-tongkang-batubara-dari-TN-Karimun-Jawa.-Foto-Tommy-Apriando.jpg" alt="" width="1280" height="720" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow4-Kapal-ramah-lingkungan-Rainbow-Warrior-bermanuver-ikut-mengawal-dan-menghalau-keluarnya-tongkang-batubara-dari-TN-Karimun-Jawa.-Foto-Tommy-Apriando.jpg 1280w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow4-Kapal-ramah-lingkungan-Rainbow-Warrior-bermanuver-ikut-mengawal-dan-menghalau-keluarnya-tongkang-batubara-dari-TN-Karimun-Jawa.-Foto-Tommy-Apriando-768x432.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow4-Kapal-ramah-lingkungan-Rainbow-Warrior-bermanuver-ikut-mengawal-dan-menghalau-keluarnya-tongkang-batubara-dari-TN-Karimun-Jawa.-Foto-Tommy-Apriando-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
                    <p class="wp-caption-text">Kapal ramah lingkungan Rainbow Warrior bermanuver, ikut mengawal dan menghalau keluarnya tongkang batubara dari TN Karimun Jawa. Foto Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
                    </div>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p>Bendera-bendara kuning <em>Coal Destroys Coral</em> dan <em>End Coal Go Renewable</em> terbentang di atas boat Greenpeace. Kru kapal tugboat Kahar V sempat melarang, namun tak pula melarang aksi di atas tongkang itu.</p>
                    <p>“Kami dari Berau, akan ke Cirebon,” kata seorang kru dari atas tongkang, berbicara pada aktivis. Tongkang batubara dari Kalimantan untuk pembangkit listrik di Jawa.</p>
                    <p>Didit mengatakan, aksi menghalau tongkang batubara melewati Karimun Jawa sebagai protes terhadap kerusakan terumbu karang di daerah konservasi itu, dan berdampak panjang pada perubahan iklim.</p>
                    <p>“Perdagangan batubara menghancurkan salah satu wilayah terindah di Indonesia, area dilindungi pemerintah sebagai taman nasional,“ kata Didit.</p>
                    <p>Data Greenpeace, awal 2017, ratusan meter persegi hancur oleh lima kapal tongkang di Karimun Jawa. Kapal-kapal ini berhenti di kawasan konservasi untuk berlindung dari ombak besar dan badai.</p>
                    <p>Penelitian Greenpeace pada April 2018, di Pulau Kecil, Pulau Tengah dan Legon Bajak, secara administratif di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa , Jepara,  terumbu karang rusak karena tongkang batubara.</p>
                    <p>Secara zonasi, Pulau Tengah dan Pulau Kecil,  masuk zona pemanfaatan wisata bahari dan Legon Bajak masuk zona budidaya bahari.</p>
                    <p>“Kedua zona ini untuk budidaya perikanan yang tetap memperhatikan aspek konservasi dan kegiatan wisata alam maupun jasa lingkungan, bukan untuk tongkang batubara,” katanya.</p>
                    <p>Yarhannudin,  pemandu wisata juga  warga Desa Kemujan, Kecamatan Karimun Jawa, ikut menyaksikan aksi damai Greenpeace.</p>
                    <p>Dia bilang, aktivitas tongkang batubara di Karimun Jawa bisa mengurangi keindahan alam dan mata pencaharian penduduk di sektor industri perikanan dan pariwisata lokal.</p>
                    <p>“Penghasilan dan mata pencaharian penduduk terancam oleh tongkang batubara yang secara rutin melintasi perairan ini,” kata pria yang akrap disapa Ambon.</p>
                    <p>Ambon juga anggota komunitas Alam Karimun (Akar) mengatakan, sejak 2012,  tongkang-tongkang batubara masuk di Karimun Jawa dan merusak terumbu karang. Lebaran 2017, bahkan jumlah masuk lebih dari 30 tongkang. Kapal tongkang ini kabarnya menghindari badai dan ombak besar, namun diduga kuat transaksi jual beli bahan bakar.</p>
                    <p>Dia bahkan sudah berulangkali melaporkan kegiatan ilegal kapal tongkang ke Polisi Airud, Syahbandar, Taman Nasional Karimun Jawa, Polda Jawa Tengah bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Semua laporan tak ada respon.</p>
                    <p>“Sudah melapor ke semua instansi, tak ada respon. Secara aturan Karimun Jawa untuk konservasi, bukan untuk parkir tongkang yang merusak terumbu karang dan biota laut.”</p>
                    <p>Ambon bilang, bukan hanya karang rusak, nelayan lokal juga terkena dampak. Kami khawatir jika terjadi kehancuran terumbu karang akan kehilangan industri pariwisata. “Rumah, komunitas, dan mata pencaharian kami terkena dampak batubara, kami merasa tidak memiliki suara soal permasalahan ini.”</p>
                    <p>“Kami ingin ada tindaklanjut. Jelas terjadi tindakan melanggar hukum, aparat tak boleh diam,” kata Ambon.</p>
                    <p>Pada hari sama, 2 Mei, di Jakarta, Greenpeace juga mendatangi KLHK untuk melaporkan pelanggaran hukum para kru kapal tongkang batubara memasuki kawasan konservasi Karimun Jawa.</p>
                    <p>Djati Wicaksono, Humas KLHK mengatakan, sudah menerima laporan Greenpeace soal kerusakan Taman Nasional Karimun Jawa karena aktivitas kapal tongkang batubara. Dia sudah melihat video tongkang batubara di TNKJ.</p>
                    <p>KLHK, katanya, akan menindaklanjuti laporan dan sudah menghubungi Kepala Balai TNKJ untuk memantau kondisi lapangan. Kapal-kapal itu, katanya, seharusnya ada di kawasan konservasi.</p>
                    <p>“Kami akan menyampaikan laporan ke Dirjen Penegakan Hukum, sebelumnya sudah laporan serupa, kami akan tindak lanjuti.”</p>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <div id="attachment_61992" style="width: 1290px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-61992" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow3-Tulisan-di-lambung-tongkang-batubara-Coral-Not-Coal.-Kerusakan-terumbu-karang-terjadi-di-Taman-Nasional-Karimun-Jawa.-Foto-Tommy-Apriando.jpg" alt="" width="1280" height="720" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow3-Tulisan-di-lambung-tongkang-batubara-Coral-Not-Coal.-Kerusakan-terumbu-karang-terjadi-di-Taman-Nasional-Karimun-Jawa.-Foto-Tommy-Apriando.jpg 1280w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow3-Tulisan-di-lambung-tongkang-batubara-Coral-Not-Coal.-Kerusakan-terumbu-karang-terjadi-di-Taman-Nasional-Karimun-Jawa.-Foto-Tommy-Apriando-768x432.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow3-Tulisan-di-lambung-tongkang-batubara-Coral-Not-Coal.-Kerusakan-terumbu-karang-terjadi-di-Taman-Nasional-Karimun-Jawa.-Foto-Tommy-Apriando-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
                    <p class="wp-caption-text">Kapal tongkang batubara yang parkir di TN Karimun Jawa. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
                    </div>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p><strong>Temuan kondisi karang</strong></p>
                    <p>Temuan Greenpeace, di Legon Bajak dari enam titik penelitian dengan metode penelitian Line Intercept Transect (LIT) dan Belt Line Transect (BLT), dengan transek 231 meter, komposisi substrat  terdiri dari 51,87% karang hidup dari berbaga<em>i lifefrom, </em> 0,90% berupa substrat pasir, dan 47,23% karang mati  berupa patahan-patahan karang. Temuan Greenpeace lokasi ini, terparah dan paling luas di antara lokasi penelitian lain.</p>
                    <p>Di Pulau Tengah, dari dua titik dan total transek 100 meter, komposisi substrat terdiri dari 40% karang hidup, 0,30% substrat pasir dan 59,7% karang mati. Sekitar 50% karang di Pulau Tengah hancur, dan kerusakan masih tergolong baru, di bawah satu tahun, patahan karang masih bisa terlihat kolarit dan bentuk pertumbuhan.</p>
                    <p>Di Pulau Cilik, dari satu titik dan total transek sepanjang 50 meter, komposisi substrat karang hidup 78% dengan berbagai bentuk pertumbuhan, 22% karang mati berupa patahan karang. Kerusakan di Pulau Cilik, paling sedikit dibandingkan Pulau Tengah dan Legon Bajak.</p>
                    <p>“Kerusakan terumbu karang karena aktivitas tongkang batubara cukup parah. Tutupan karang mati terluas 59% di Pulau Tengah, di Legon Bajak 47,2% dan 22% di Pulau Cilik,” kata Didit.</p>
                    <p>Tongkang-tongkang batubara ini, katanya,  bagian dari industri yang merusak keindahan alam seperti terumbu karang dan mencemari udara.</p>
                    <p>Taman Nasional Karimun Jawa, seluas 111.625 hektar dengan perairan 110.117 hektar. Sampai 2009,  tutupan karang keras di Karimun Jawa ada 54,64%.  Karimun Jawa tergolong rapat di antara kawasan lain di Indonesia. Kerusakan karang berdampak pada hilangnya biota laut, hilangnya fungsi terumbu karang dan mengurangi keanekaragaman laut di Karimun Jawa.</p>
                    <p>Kepulauan Karimun Jawa, merupakan taman nasional yang kaya terumbu karang, rumput laut, hutan bakau, hutan pantai dan hutan hujan tropis dataran rendah. Tempat ini rumah bagi tiga jenis penyu dan hampir 400 spesies fauna laut, termasuk ratusan ikan hias.</p>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p>***</p>
                    <p>Batubara menciptakan pencemaran lingkungan, darat, laut dan udara. Data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan, tingkat pencemaran udara Asia Tenggara ambien tertinggi di dunia. Menurut Global Burden of Disease, polusi udara ambien bertanggung jawab atas 17.600 kematian prematur setiap dua hari di Asia pada pada 2015, atau 440 kematian di Indonesia.</p>
                    <p>Pada 6 Mei 2018, ada acara industri batubara terbesar di dunia yakni “Coal Trans Asia 2018” di Bali, dan tak menyinggung kerusakan lingkungan dan transportasi energi fosil atau kotor itu.</p>
                    <p>“Pertemuan industri batubara di Bali hanya akan menghasilkan kesepakatan demi mengamankan masa depan industri batubara. Sudah saatnya pemerintah berpihak pada rakyat ketimbang industri batubara dan segera beralih ke energi terbarukan,”kata Didit.</p>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p>***</p>
                    <p>Aksi di lambung tongkang batubara membuat captain kapal Kahar 5 segera menghidupkan mesin dan mensiagakan para kru. Tugboat tepat di samping kanan tongkang, segera melepas tali dan bergerak mundur, lalu kembali maju dari sisi kiri tongkang. Tali-tali besar disiapkan kru, tugboat dan tongkang pergi dari kawasan konservasi.</p>
                    <p>“Sudah, jangan dicat. Kami akan jalan,” begitu kata salah seorang kru kapal Kahar V kepada aktivis Greenpeace.</p>
                    <p>Tak menghiraukan ucapan mereka, aktivis Greenpeace tetap melanjutkan aksi. Selang 20 menitan, tali kapal terpasang dan siap menarik tongkang. Sekitar dua mil dari tongkang, Rainbow Warrior bergerak maju. Ia bermanuver dan ikut menggiring tongkang batubara keluar kawasan konservasi.</p>
                    <p>Sampai sekitar pukul 15.30, kapal Kahar V keluar dari Karimun Jawa.</p>
                    <p>“Semoga tak ada lagi tongkang masuk di kawasan ini. Semoga ada tindakan tegas aparat terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum,” kata Ambon.</p>
                    <p><strong> </strong></p>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p>Foto utama: Aksi Greenpeace di depan tongkang batubara mengajak Indonesia segera beralih ke energi bersih dan Coral Not Coal. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia</p>
                    <div id="attachment_61990" style="width: 1290px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-61990" src="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow2-Aksi-para-aktivis-Greenpeace-dan-warga-mengecat-lambung-tongkang-batubara-yang-masuk-di-kawasan-konservasi-Karimun-Jawa.-Foto-Tommy-Apriando.jpg" alt="" width="1280" height="720" srcset="http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow2-Aksi-para-aktivis-Greenpeace-dan-warga-mengecat-lambung-tongkang-batubara-yang-masuk-di-kawasan-konservasi-Karimun-Jawa.-Foto-Tommy-Apriando.jpg 1280w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow2-Aksi-para-aktivis-Greenpeace-dan-warga-mengecat-lambung-tongkang-batubara-yang-masuk-di-kawasan-konservasi-Karimun-Jawa.-Foto-Tommy-Apriando-768x432.jpg 768w, http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/rainbow2-Aksi-para-aktivis-Greenpeace-dan-warga-mengecat-lambung-tongkang-batubara-yang-masuk-di-kawasan-konservasi-Karimun-Jawa.-Foto-Tommy-Apriando-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
                    <p class="wp-caption-text">Para aktivis Greenpeace dan warga mengecat lambung tongkang batubara yang masuk di kawasan konservasi Karimun Jawa. Foto Tommy Apriando/Mongabay Indonesia</p>
                    </div>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p>&nbsp;</p>
                    ]]></content>
                </text>
            </contents>
            <publisher>Tommy Apriando [Karimun Jawa}</publisher>
            <author>Sapariah Saturi</author>
        </item>
    </channel>
</rss>