Jawaban dari kuesioner untuk FGD Elsam, 18 Juni 2020

Jawaban dari kuesioner untuk FGD "Mengembangkan Kebijakan Keamanan Siber: Usulan Desain Legislasi" yang diadakan oleh Elsam, Kamis 18 Juni 2020.


=============
1. Menurut Anda, apakah definisi dari keamanan siber?

Keamanan siber adalah kegiatan untuk mengamankan perangkat , jaringan, dan data dari tindakan melanggar hukum, dan kegiatan untuk memastikan keamanan, integritas (contoh: hoax), dan ketersediaan informasi.

Karena itu, soal privasi & perlindungan data adalah hal penting dalam topik ini.


=============
2. Aspek dan ruang lingkup keamanan siber menurut Anda meliputi apa saja? Pembagian peran pengelolaannya seperti apa?

a. Perlindungan Data

b. Perlindungan Informasi

c. Perlindungan Sistim Informasi


=============
3. Bagaimana lanskap dan ekosistem kebijakan keamanan siber di Indonesia? Apakah sudah cukup?

Belum, masih minim soal aturan perlindungan data & informasi.


=============
4. 	Apa saja permasalahan dan tantangan keamanan siber di Indonesia?

a. Skema anggaran yang fokus pada pengadaan - bukan perawatan

b. Skema anggaran yang fokus pada pengadaan - bukan proses

c. Ketiadaan regulasi yang mengatur keamanan data, termasuk privacy, secara komprehensif

d. Ketiadaan regulasi yang mengatur keamanan, integritas, dan ketersediaan informasi

e. Ketiadaan framework (kerangka kerja) standar terkait keamanan siber dan enforcement nya


=============
5. Bagaimana koordinasi antar-aktor keamanan siber di Indonesia? Siapa yang paling bertanggung jawab menurut Anda? Mengapa?

Perlu ada CYBERCOM yang memiliki wewenang untuk berkoordinasi dengan semua institusi pemerintah, dan punya kapabilitas untuk bekerja  sama dengan institusi bisnis, akademik, dan masyarakat.


=============
6. Menurut Anda, bagaimana kebijakan (undang-undang/legislasi) keamanan siber yang baik? Pendekatannya seperti apa?

Fokus pada :

a. standarisasi & enforcement proses keamanan siber

b. privasi

c. kolaborasi lintas sektoral

d. sentralisasi koordinasi & respons, dan

e. menyerahkan penindakan pada Polisi & Yudikatif

f. kebijakan keterbukaan (full disclosure) terkait insiden keamanan siber

g. lawful surveillance & interception


=============
7. Kebijakan keamanan siber seperti apa yang paling tepat dianut oleh Indonesia?

Kolaboratif, transparan, terbuka, fokus kepada proses, edukasi, dan  pencegahan


=============
8. Apakah diperlukan sebuah lembaga khusus yang bertanggungjawab dalam koordinasi keamanan siber di Indonesia? Tugasnya seperti apa?

a. Sosialisasi & edukasi keamanan siber kepada publik : pemerintah, swasta, akademik, masyarakat

b. Respons & bantuan terhadap insiden keamanan siber

c. Kolaborasi lintas sektoral

d. Pemantauan keamanan siber di sepanjang perbatasan wilayah NKRI

e. Lawful surveillance & interception