Untitled

BENTUK KEBIJAKAN DALAM BERPOLITIK DALAM EREPUBLIK

 

 

Seperti yang telahkita bahasa sebelumnya, berpolitik adalah berarti berperan dalam kekuasaan baik melalui konstitusi ataupun non konstitusi. Dalam pembentukan sebuah kebijakan berpolitik terdapat teori dalam pembentukan kebijakan politiknya yaitu:

 

 

1.   Teori Sistem Politik

Kebijakan publik dipandang sebagai respons sistem politik terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungannya. Oleh karenanya teori ini digunakan untuk menganalisa perubahan dalam suatu sistem politik yang kemudian akan menghasilkan kebijakan yang berbeda. Perlu digaris bawahi bahwa sistem politik memuat mengenai pergantian kepimpinan namun tidak secara mendetail. Ini dicontohkan dengan perubahan kebijakan saat pergantian kepemimpinan negara yang berbeda visi dan misi.

 

2.   Teori Kelompok (Elit/Institutional)

Teori kelompok digunakan untuk menjelaskan pengaruh suatu kelompok terhadap proses perubahan kebijakan. Yang dimaksud dengen teori elit adalah penaruh suatu kelompok tertentu. Sedangkan teori institusional lebih pada pola pemerintahan yang telah lama menjabat dan memegang peranan dominan. Bentuk dari penerapan teori ini di erepublik mungkin dapat digambarkan dengan dominasi koalisi PRM – PKS – PREI di masa erep v1, ataupun dominasi player kelompok tertentu saat kepemimpinan Tinkerbella, dominasi oldbie ketimbang newbie, dan lain sebagainya.

 

3.   Teori Pilihan rasional

Kebijakan publik sebagai keputusan dari aktor politik yang bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan mereka (rational utility maximizer).  Aktor politik dipandu oleh kepentingan pribadi dalam memilih rangkaian tindakan untuk kemanfaatan terbaik bagi dirinya, misalkan: Pemilih memberikan suara untuk partai dan kandidat yang terbaik memenuhi kepentingannya. Self interest birokrasi mengarahkan mereka untuk memaksimalkan budget instansinya karena budget yang lebih besar merupakan sumber power, prestige, perks, dan high salary. Di erepublik mungkin bisa digambarkan dengan pola mass voter power alias sapi politik.

 

 

Berdasarkan ketiga teori bagaimana sebuah kebjakan dapat diambil oleh sebuah partai ataupun individu dalam erepublik dalam berpolitik, memungkinkan terjadi beberapa aktivitas politik seperti koalisi, manuver politik, ataupun kontrak politik. Koalisi merupakan tindakan mencari dukungan suara lebih dengan menggabungkan visi dengan partai yang lain. Beberapa koalisi biasanyamuncul saat menjelang pemilihan kongres ataupun pemilihan presiden di erepublik. Manuver politik merupakan sebuah perubahan arahan tindakan secara cepat dengan tujuan tertentu, bisa jadi berbentuk dukungan secara tiba tiba atau kesebalikannya pengkhianatan. Di erepublik beberapa contoh manuver politik bisa dicontohkan dengan dukungan PReI pada silfumus02 dari Golkus di saat akhir pemilihan presiden setelah sebelumnya mengajukan calon Blacklist_Princess untuk mencegah terilihnya PuppetMaster sebagai presiden.  Kontrak Politik yang ada di erepublik sedikit berbeda dengan yang ada di reallife. Kebanyakan kontrak politik yang ada di erepublik hanya berkutat seputar pembagian kursi baik di congres ataupundi dalam sebuah kabinet pemerintahan.

 

 

Hal apapun dibenarkan dalam berpolitik sepanjang masih berorientasi pada pengertian dasar politik, yakni proses perolehan kekuasaan baik konstitusional ataupun non-konstitusional. Namun agaknya pengertian dasar ini akan sangat merugikan bagi banyak orang karena seorang politisi yang baik justru seorang yangsangat pragmatis dan apatis, tidak mempedulikan apapun kecuali kemenangan. Oleh karenannya, disamping pengertian dasar juga terdapat etika dalam berpolitik serta melakukan aktivitas politik, yang akan kita bahas di bagian kedua.

 

 

 

Etika Berpolitik

 

 

Seperti halnya banyak hal yang dapat dijadikan sebagai dasar dan pegangan hidup seorang manusia, banyak hal juga bisa dijadikan sebagai etika berpolitik.

 

 

1.   Agama

Beberapa orang mengatakan jangan pernah mencampurkan agama ke dalam politik. Hal ini dimungkinkan ketakutan pembauran antara kebaikan dalam agama dengan politik yang sudah dicap kotor oleh masyarakat. Padahal semenjak awalnya politik dan agama saling berkaitan erat. Banyak agama berkembang luas karena politik, ataupun sistem politik yang maju karena adanya aturan agama. Salah satu contoh yangnampak adalah keberhasilan Inggris dalam melebarkan daerah jajahan dengan membawa misi Gold, Glory, dan Gospel. Ataupun kemajuan peradaban islam di abad ke 7 – 14 dengan melebarkan pengarhnya sampai ke wilayah andalusiia spanyol – persia dan bahkan asia.

 

 

2.   Aturan Negara

Tidak bisa dipungkiri, berpolitik berarti bersinggungan dengankonstitusi negara. Tata aturan dalam berperilaku baik kehidupan pribadi sampai dengan berkelompok telah diatur dalam Undang undang sebuah negara. Pilihan jalur politikpun demikian, ada konstitusi yang memberikan kebebasan mendirikan party, atau membatasi hanya beberapa party saja. Perilaku berpolitik pun diatur dalam perundangan yang berlaku.

 

 

3.   Aturan Masyarakat

Beberapa aturan tidak tertulis masyarakat yang mendukung terciptanya harmoni pola kehidupan bernegara juga turut andil dalam membuat sistem etika politik. Kalau di jawa ada unggah ungguh atau tata krama seperti perkenalan sampai dengan permohonan restu dengan pola yang sopan akan dirasa berebda dengan seseorang yang melakukan pola perkenalan sradak sruduk asal jadi.

 

 

Namun tidak semua politisi mampu memahami secara khafah (utuh) dari aturan dasar yang mampu membentuk etika politik. Ditambah lagi dengan purpose oriented yang sering kali menjadikan gelap mata dan tidak peduli dengan orang lain sebelum tujuan dirinya tercapai. Pelanggaran acap dilakukan baik secara disengaja ataupun tidak, seperti misalkan mencuri start kampanye politik, money politik, ataupun black campaign. Meskipun pelanggaran pelanggaran tersebut sebenarnya dapat dilakukan tanpa harus nampak dan terkesan melanggar etika dalam berpolitik.

 

 

 

Menjadi pribadi berpolitik di erepublik.

 

 

Kesempatan berpolitik dalam erepublik terbuka lebar. Hanya dibatasi oleh level minimum seseorang sudah dapat menggunakan haknya untuk memilih party sampai dengan mengajukan diri sebagai Country Presiden. Namun dikarenakan permainan ini bukanlah permainan perseoranga, melainkan sudah mengarah pada komunitas yang terdiri dari beberapa manusia yang berbeda karakter dan pola pemikiran, menjadi politisi di erepublik tidaklah cukup mengandalkan status saya teman si A atau saya teman si B. Dibutuhkan pola informasi yang tepat untuk dapat memfasilitasi berbagai kelompok komunitas. Lebih mementingkan kepentingan banyakorang ketimbang kepentingan kelompok menjadi keputusan yang lebih populer. Dan dikarenakan kita bukanlah murni seorang politisi, maka pembelajaran dan kehati hatian dalam bertindak menjadi poin utama dalam langkah awal berpolitik di erepublik.