Berhukum dengan hukum buatan manusia (demokrasi)adalah batil

 Idea faslu deen ‘anil hayah (pemisahan agama dari kehidupan) adalah idea kufur kerana Islam sama sekali tidak memisahkan agama dari kehidupan. Idea ini dibawa dan dikembangkan oleh Barat ke dunia Islam setelah mereka mula menjajah Negara Islam. Setelah berjaya menakluk negeri-negeri umat Islam (termasuk Indonesia) penjajah kuffar Barat terus menancapkan sistem pemerintahan sekular mereka di setiap wilayah umat Islam.

Allah SWT berfirman,

“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir” [QS al-Ma’idah (5):44].

Pembahasan dan pemahaman yang benar tentang ayat ini amat penting untuk diketahui memandangkan seseorang itu boleh keluar dari akidah Islam (menjadi kafir) atas sebab tidak berhukum dengan hukum Allah. Lantas, siapakah golongan yang terkena ayat ini dan dalam keadaan apakah ia boleh menjadi kafir?

Sesungguhnya kata “yahkum” (berhukum) pada ayat tersebut serta ayat lain (seperti surah 5:45 dan 5:47) adalah mencakupi siapa sahaja yang memiliki otoriti dan kekuasaan untuk memutuskan suatu masalah (hukum) dan menerapkannya baik sebagai ketua negara atau para menteri atau orang-orang yang memperoleh kuasa dari mereka untuk memutuskan suatu masalah. Dengan kata lain, setiap orang yang memiliki otoriti untuk memutuskan dan menerapkan suatu hukum, maka ia termasuk ke dalam pengertian “yahkum” dalam ayat di atas. Oleh yang demikian, siapa sahaja yang memutuskan dan menerapkan suatu hukum dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah, maka ini bermakna dia telah berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah, baik kerana kebodohannya atau kerana kesengajaannya. Apabila seseorang itu telah berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah dengan rasa redha, puas dan tanpa rasa bersalah serta membenarkan apa yang dilakukannya, maka jelas dia telah keluar dari Islam (kafir) berdasarkan ayat di atas.

Sebagai contoh, keharaman yang membenarkan orang-orang kafir dijadikan pemimpin (Al maidah: 81) dalil qath'ie bila berdasarkan undang-undang negara yang mengikut acuan sistem sekularisme yang menjadi hukum tertinggi negara demokrasi.
Contoh lain juga, Riba adalah suatu yang qath’ie berdasarkan sumber dan maknanya yang qath’ie. Bila ada seseorang penguasa yang membuat undang-undang yang membolehkan riba. Sebagai contoh saja BPJS, INI JELAS RIBA!!! produk riba yang di keluarkan pemerintah kita untuk masyarakat, apabila kita menggunakan BPJS maka kita termasuk "yahkum" (berhukum pada aturan-aturan yang dibuat manusia). dan masih banyak lagi, sebagai contoh pelacuran ada dimana-mana, bila kita menyuarakan ini dan itu haram karena tidak sesuai dengan syariat islam maka ada yang teriak-teriak HAM. seorang muslim yang Menjadi nasabah bank berarti dia berdosa, bekerja di bank berarti rezeki yang dihasilkan adalah haram karena bank-bank di negara demokrasi itu mencari keuntungan dengan cara riba dan mendzalimi, allahu a'lam dengan bank syariah tapi menurut ustadz abu yahya badrusallam bahwa bank syariah juga riba. dan semisalnya yang haram seperti lembaga asuransi, dealer dll.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam satu hadits shahih riwayat an nasa'i dari irbadh bin sariyyah radhiallahu 'anhu, beliau bersabda "aku wasiatkan pada kalian untuk bertaqwa kepada allah walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak".

Ini adalah perintah pada kita umatnya untuk bertaqwa pada allah diamanapun kita berada siapapun pemimpinnya. taqwa berarti mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. oleh karena itu sikap kita yang terbaik adalah bertaqwa pada allah, jangan kita ikut menggunakan produk-produk yang ditawarkan pemerintah jika itu menyelesihi al qur'an dan al hadits. demokrasi sangat bertentangan dengan syariat islam makanya kita haruslah berhati-hati. kewajiban kita umat muslim adalah bertaqwa pada allah. Allahu a'lam